Oleh: Syukur Abdillah, S. H. Pengajar di Pesantren-Sekolah Alam Planet Nufo Mlagen Pamotan Rembang
Hukum keluarga Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, mulai dari pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, warisan, serta pengasuhan anak. Aturan ini didasarkan pada Al-Qur’an, Hadis, Ijma’, dan Qiyas yang menjadi pedoman bagi umat Islam menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan prinsip syariat Islam.
Prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, pernikahan sebagai Ibadah dan Akad Pernikahan dalam Islam bukan sekadar hubungan sosial, tetapi juga merupakan ibadah dan akad yang mengikat secara hukum. Dalam pernikahan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, seperti adanya calon suami dan istri, wali, dua saksi, serta ijab dan kabul.
Hak dan Kewajiban Suami Istri Setelah pernikahan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Suami bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga dengan menyediakan nafkah lahir dan batin, sementara istri memiliki kewajiban untuk menaati suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat dan menjaga kehormatan rumah tangga. Perceraian sebagai solusi terakhir Islam mengajarkan bahwa perceraian adalah hal yang diperbolehkan tetapi dibenci oleh Allah. Jika konflik dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan dengan cara yang baik, maka Islam memberikan mekanisme perceraian yang sah, baik melalui talak dari suami atau khulu’ dari pihak istri.
Warisan dalam Islam Pembagian harta warisan dalam Islam diatur dalam Al-Qur’an, khususnya dalam Surat An-Nisa ayat 11-12. Islam menetapkan bahwa setiap ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, seperti anak laki-laki memperoleh dua kali lipat dari anak perempuan, dan orang tua serta pasangan juga mendapatkan hak mereka. Pengasuhan dan Pendidikan Anak Islam sangat menekankan pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak. Orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama, moral, dan akhlak kepada anak-anak mereka. Jika terjadi perceraian, hak asuh anak biasanya diberikan kepada ibu hingga anak mencapai usia tertentu, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan anak.
Implementasi Hukum Keluarga Islam di Berbagai Negara, hukum keluarga Islam diterapkan dengan berbagai variasi di berbagai negara sesuai dengan konteks budaya, sosial, dan politik masing-masing. Meskipun prinsip dasarnya berasal dari syariat Islam, implementasinya sering kali mengalami penyesuaian untuk diselaraskan dengan sistem hukum nasional.
Arab Saudi menerapkan hukum keluarga Islam berdasarkan Mazhab Hanbali. Sistem peradilan syariah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan. Tidak ada hukum perdata sekuler yang mengatur masalah keluarga, sehingga semua kasus ditangani berdasarkan hukum Islam murni. Indonesia mengatur hukum keluarga Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterapkan dalam peradilan agama. Hukum ini mencakup aturan tentang pernikahan, perceraian, dan warisan bagi umat Islam. Selain itu, undang-undang perkawinan nasional juga mengakomodasi beberapa aspek hukum Islam.
Malaysia memiliki sistem hukum ganda, di mana hukum keluarga Islam diberlakukan untuk Muslim melalui Mahkamah Syariah yang ada di setiap negara bagian. Hukum ini mencakup pernikahan, perceraian, nafkah, dan hak asuh anak. Negara bagian memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan khusus dalam pelaksanaan hukum Islam. Pakistan menerapkan hukum keluarga Islam melalui Muslim Family Laws Ordinance, yang mengatur pernikahan, perceraian, dan warisan. Hukum ini mengakomodasi prinsip-prinsip Islam namun dengan beberapa reformasi, seperti keharusan pencatatan pernikahan dan talak.
Mesir mengadopsi hukum keluarga Islam dengan pendekatan moderat. Hukum keluarga diatur dalam undang-undang nasional yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah, terutama Mazhab Hanafi. Perceraian dan hak asuh anak diatur dengan lebih banyak perlindungan hukum bagi perempuan dibandingkan negara-negara lain yang menerapkan syariat secara ketat. Implementasi hukum keluarga Islam di berbagai negara sangat beragam, tergantung pada faktor hukum, sosial, dan politik yang berlaku. Beberapa negara menerapkan hukum Islam secara ketat, sementara yang lain mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan moderat. Pemahaman terhadap implementasi ini penting untuk melihat bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan konteks masing-masing negara.
Hukum keluarga Islam memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Muslim. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariat, keluarga dapat menjalankan kehidupan yang lebih harmonis, seimbang, dan sesuai dengan ajaran Islam. Implementasi hukum keluarga Islam yang baik akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
