Oleh: Fachry Ramadhan, Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Salatiga
Penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia hingga kini masih menjadi tantangan besar yang mencerminkan pertarungan antara identitas bangsa dan realitas sosial. Sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi Pancasila, Indonesia memiliki komitmen untuk menegakkan keadilan dan menghormati hak asasi manusia. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum sering kali belum sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.
Berbagai kasus, seperti kekerasan aparat terhadap demonstran, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu, menjadi bukti bahwa identitas ideal bangsa belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penegakan hukum.
Salah satu masalah utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah ketimpangan dalam penerapan keadilan yang sering dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi. Hukum yang seharusnya netral dan adil sering kali tergerus oleh intervensi kekuasaan atau kepentingan kelompok tertentu. Misalnya, dalam kasus korupsi, tidak jarang pelaku dari kalangan elit politik memperoleh keringanan hukuman, sementara pelaku kejahatan kecil dijatuhi hukuman berat. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mampu menegakkan prinsip keadilan yang merata, sehingga mencoreng citra negara hukum yang berkeadilan.
Dari sisi HAM, diskriminasi terhadap kelompok minoritas—baik berdasarkan agama, etnis, maupun orientasi seksual—masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Identitas bangsa yang berlandaskan pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika seharusnya menjadi dasar untuk melindungi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Namun, berbagai peristiwa seperti pengusiran kelompok tertentu atau kekerasan berbasis identitas menunjukkan bahwa realitas sosial masih jauh dari semangat tersebut.
Upaya penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia memerlukan pendidikan yang menumbuhkan nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pendidikan hukum dan HAM, baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi masyarakat umum, perlu diperkuat untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Selain itu, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu seperti Tragedi 1965 dan kasus pembunuhan aktivis Munir menjadi hal yang mendesak untuk dituntaskan. Penyelesaian yang adil atas kasus-kasus tersebut akan menunjukkan komitmen negara terhadap nilai kemanusiaan dan supremasi hukum.
Untuk mengatasi kesenjangan antara identitas ideal dan realitas sosial, dibutuhkan reformasi menyeluruh dalam sistem penegakan hukum dan perlindungan HAM. Pemerintah perlu memperkuat independensi lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, serta memastikan akuntabilitas dalam penanganan setiap kasus pelanggaran. Selain itu, pendidikan tentang HAM harus terus digalakkan untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Hanya dengan mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial, Indonesia dapat menjadi negara demokratis yang benar-benar menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
