Oleh: Mohamad Safi’il Anam, Mahasiswa Prodi ilmu Al Qur’an dan tafsir fakultas Ushuluddin UIN sunan Kudus
Keputusan kontroversial yang belakangan muncul dari tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali mengguncang ruang publik. Gelombang perbincangan mengalir dari warung kopi hingga forum-forum intelektual. Pertanyaannya terus mengemuka: apakah ini sekadar dinamika internal, atau tanda bahwa NU sedang menghadapi pertarungan yang lebih besar mengenai arah masa depannya?
Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, setiap langkah PBNU selalu dibaca lebih jauh daripada sekadar urusan struktural. NU merupakan barometer moral, sosial, bahkan politik. Karena itu, ketika sebuah keputusan diambil—terlebih yang dianggap kontroversial—reaksi kritis dari warga NU, akademisi, dan masyarakat luas menjadi sesuatu yang tak terhindarkan.
Ketegangan antara Otoritas dan Pembaruan
Di balik hiruk-pikuk perdebatan, tampak jelas bahwa PBNU sedang berada pada persimpangan penting: mempertahankan otoritas tradisional atau membuka ruang lebih besar bagi pembaruan dan transparansi. Dua arus ini bukanlah hal baru dalam sejarah NU, namun kali ini tensinya terasa meningkat.
Di satu sisi, terdapat kegelisahan bahwa otoritas organisasi bergerak secara sentralistik, mengarah pada pengelolaan kekuasaan yang lebih tertutup. Mekanisme musyawarah yang sejak awal menjadi napas NU dikhawatirkan terpinggirkan.
Di sisi lain, muncul pandangan bahwa konsolidasi diperlukan untuk menjaga soliditas organisasi. NU dinilai terlalu besar dan kompleks bila berjalan tanpa kepemimpinan tegas; penataan ulang dianggap sebagai langkah untuk mencegah fragmentasi dan memperjelas garis kebijakan.
Kontroversi yang Membuka Banyak Tafsir
Apa pun motivasi resminya, keputusan tersebut membuka berbagai tafsir. Bagi sebagian pihak, langkah PBNU dianggap sebagai upaya menertibkan struktur dan memperkuat jalannya organisasi sesuai AD/ART. Namun bagi pihak lain, keputusan itu tampak sebagai bentuk dominasi elit yang menutup ruang dialog dan berpotensi mencederai etika kolegialitas yang selama ini menjadi karakter NU.
Perdebatan pun berkembang dari sekadar soal benar-salah menjadi soal identitas kelembagaan: NU ingin tampil sebagai organisasi seperti apa ke depan? Di tengah perubahan sosial-politik yang begitu cepat, pertanyaan ini semakin relevan. Apakah NU akan bertahan dengan prinsip syura dan kolegialitas, atau bergerak menuju model kepemimpinan yang lebih terpusat demi efisiensi?
Pentingnya Transparansi dan Dialog
Dalam situasi yang penuh ketegangan ini, yang dibutuhkan bukan sekadar klarifikasi satu arah. NU membutuhkan dialog terbuka yang menghadirkan semua pihak: para ulama, aktivis, akademisi, hingga kiai-kiai kampung yang selama ini menjadi fondasi moral organisasi.
Transparansi penting bukan hanya agar keputusan sah secara prosedural, tetapi juga agar diterima secara moral oleh warganya. Tanpa itu, rasa memiliki warga NU bisa terkikis. NU adalah rumah besar, dan setiap rumah tentu memiliki riak internal. Namun kualitas kepemimpinan terlihat dari cara rumah itu meredakan riaknya—apakah dengan kebijaksanaan, atau justru dengan memperuncing ketidakpercayaan.
Keputusan yang diambil tanpa ruang penjelasan memudahkan tumbuhnya kecurigaan. Sebaliknya, keputusan yang disertai tabayyun, argumentasi terbuka, dan penghormatan terhadap aspirasi akar rumput akan memperkuat legitimasi organisasi.
Momentum Refleksi: Ke Mana NU Akan Melangkah?
Kontroversi ini mestinya tidak berhenti sebagai polemik musiman. Ia perlu menjadi cermin bagi NU untuk melihat dirinya sendiri. NU bukan milik segelintir pengurus, tetapi milik jutaan jamaah yang berharap organisasi ini tetap menjadi tumpuan moral bangsa.
Masa depan NU sangat ditentukan oleh kemampuannya menjaga keseimbangan: antara otoritas dan aspirasi, antara tradisi dan pembaruan, antara konsolidasi dan keterbukaan. Pada akhirnya, keputusan kontroversial ini menjadi ujian untuk menjawab apakah PBNU mampu merawat kebersamaan di tengah perbedaan internal, atau justru membiarkan retakan kecil berkembang menjadi jurang yang melebar.
Sejarah telah membuktikan bahwa yang menentukan bukan seberapa besar badai, melainkan bagaimana sebuah kapal memilih untuk menavigasinya. NU hari ini sedang memegang kemudinya, dan arah yang dipilihnya akan dikenang jauh melampaui satu periode kepengurusan.
