Salatiga — Aliansi Mahasiswa Salatiga menggelar aksi demonstrasi evaluasi satu tahun kepemimpinan Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan, Sp.OG, pada Senin pagi, 9 Februari 2026. Aksi ini menjadi bentuk kontrol publik mahasiswa terhadap pemerintahan daerah yang dinilai gagal menunjukkan perubahan mendasar dalam tata kelola, etika kekuasaan, dan pelayanan publik.
Aksi yang berlangsung secara terbuka ini melibatkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), serta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Salatiga.
Mahasiswa menegaskan bahwa satu tahun kepemimpinan adalah titik ukur minimum akuntabilitas publik, bukan sekadar seremoni politik. Namun, alih-alih membuka ruang dialog yang sehat, respon Wali Kota justru memantik kekecewaan.Di hadapan massa aksi, Robby Hernawan terlihat meninggikan nada bicara dan meluapkan emosi dengan mengatakan jika massa hanya nyinyir saja, sebuah sikap yang dinilai mahasiswa tidak mencerminkan etika seorang pemimpin publik.
Respons tersebut memperlihatkan ketidakmatangan dalam menghadapi kritik, terutama ketika aspirasi disampaikan secara konstitusional dan terbuka.Ketegangan memuncak ketika mahasiswa menyerahkan pakta komitmen rakyat yang berisi tuntutan perbaikan tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wali Kota Robby menolak menandatangani dokumen tersebut dengan cara pergi meninggalkan massa aksi, tanpa penjelasan substantif yang mampu menjawab keresahan massa.
Penolakan itu dipandang sebagai sinyal kuat penolakan terhadap evaluasi publik dan semakin menguatkan anggapan bahwa pemerintahan saat ini alergi terhadap kontrol rakyat.“Kami hadir bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengingatkan. Ketika kekuasaan mulai marah pada kritik, di situlah demokrasi sedang terancam,” tegas Saiful Anwar, Ketua HMI Salatiga.
Aliansi Mahasiswa Salatiga menilai bahwa emosi dan penolakan menandatangani pakta rakyat bukan sekadar persoalan teknis, melainkan masalah serius dalam etika kepemimpinan. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal kebijakan ppemerintah daerah dan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan rakyat terus diabaikan.
