Oleh: Vina Nerina, Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Salatiga
Di pelosok negeri, masih banyak desa yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Salah satunya adalah desa saya, Desa Wonosari. Di sini, pemandangan jalan rusak sudah menjadi hal yang biasa, bahkan masih ada jalan yang belum dibangun sama sekali. Kondisi ini sangat memprihatinkan ketika masyarakat hendak menggunakan akses perjalanan mereka, yang terkadang justru membahayakan keselamatan.
Terlebih lagi, jalan yang belum diaspal akan menjadi sangat licin saat hujan turun, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan. Padahal, warga sangat membutuhkan jalan yang layak untuk mempermudah akses menuju pasar atau tempat kerja mereka sehari-hari demi memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Masalah jalan rusak ini membuat warga bertanya-tanya, “Di mana pemerintah negara Indonesia?” dan “Negara hadir untuk siapa?” Ironisnya, di saat kota-kota besar terus melakukan pembangunan trotoar, jembatan, dan tempat wisata megah, apakah pemerintah tidak memikirkan wilayah-wilayah yang tertinggal? Apakah negara hanya hadir di kota-kota yang terlihat saja, yang bahkan harus viral terlebih dahulu baru dikunjungi dan diberikan bantuan dana?
Sering kali muncul berbagai alasan, seperti harus melalui prosedur, belum tersedianya dana, atau laporan masyarakat yang belum diproses. Bahkan, persoalan ini kerap dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Lalu, warga yang terus diabaikan itu sebenarnya adalah tanggung jawab siapa?
Jalan bukanlah sekadar fasilitas pelengkap atau hiasan, melainkan kebutuhan utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat yang hidup di daerah tertinggal sangat membutuhkan keadilan dari pemerintah pusat.
Seharusnya pemerintah terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi nyata dan memahami persoalan di daerah pelosok, bukan hanya fokus pada wilayah perkotaan atau tempat-tempat yang sudah viral. Jangan menunggu rakyat berteriak terlebih dahulu baru negara hadir. Sebelum muncul pertanyaan, “Negara hadir untuk siapa?”, seharusnya negara sudah lebih dulu hadir.
Negara tidak hanya milik kota besar, tetapi juga milik desa-desa kecil di pelosok negeri. Karena pada dasarnya, negara bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyatnya, bukan hanya bagi mereka yang bersuara paling keras.
