Beberapa minggu yang lalu, publik kembali dikejutkan oleh dinamika Kabinet Merah Putih. Pada tanggal 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan perombakan (reshuffle) jilid ketujuh. Langkah ini bukan terjadi tanpa alasan. Sebagaimana dilansir oleh Kompas.id pada 2 Oktober 2026, reshuffle ini lahir dari kesadaran Presiden akan urgensi akselerasi program pemerintah, khususnya terkait hilirisasi dan transisi energi.
Dalam perombakan kali ini, terjadi perubahan pada posisi-posisi strategis seperti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menko Polkam, Menteri Luar Negeri, hingga Menteri Perindustrian, beserta sejumlah wakil menteri dan kepala lembaga. Tidak hanya pergantian, terdapat pula penambahan pos baru, yakni Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi yang dipercayakan kepada Bahlil Lahadalia.
Namun, jika menilik ke belakang, volatilitas kursi menteri sebenarnya telah terjadi jauh sebelum reshuffle 1 Oktober ini. Kita bisa melihat contoh pada posisi Menteri Keuangan yang sempat dijabat Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani, namun hanya bertahan singkat sebelum digantikan oleh Suahasil Nazara pada 14 September 2026. Begitu pula dengan Badan Gizi Nasional yang telah mengalami pergantian nahkoda hingga tiga kali.
Jika dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, pemerintahan Prabowo tercatat memiliki frekuensi reshuffle terbanyak. Tercatat, ini adalah reshuffle ketujuh sejak awal pemerintahan (dimulai dari 19 Februari 2026, 8 September 2025, 17 September 2025, 8 Oktober 2025, 27 April 2026, 14 September 2026, hingga 1 Oktober 2026). Merujuk data Sekretariat Negara, total kursi menteri di era Prabowo periode 2024-2029 mencapai 49 orang. Kombinasi antara jumlah menteri yang banyak dan frekuensi pergantian yang tinggi ini kian memperkuat julukan “kabinet gemuk” yang melekat pada pemerintahan saat ini.
Tentu saja, pergantian dan penambahan menteri adalah hak prerogatif Presiden, bukan keinginan anggota kabinet. Namun, sebagai masyarakat yang hidup dalam negara demokrasi, kita perlu mengkritisi dan menelaah lebih jauh. Apakah perombakan ini terjadi karena kinerja pejabat sebelumnya yang tidak efektif dan efisien? Ataukah ini murni upaya Presiden mencari figur yang lebih tepat? Publik seringkali tidak mengetahui alasan spesifik di balik setiap pergantian tersebut.
Sudah Efesien Reshufle?
Secara pribadi, kritik utama saya tertuju pada aspek efisiensi. Penambahan jumlah menteri dan tingginya frekuensi reshuffle patut dipertanyakan jika kita membandingkannya dengan negara-negara lain yang mampu menjalankan pemerintahan dengan kabinet yang lebih ramping namun tetap efektif. Apakah struktur yang “gemuk” ini benar-benar mempercepat kinerja, atau justru membebani anggaran dan birokrasi?
Kembali merujuk pada pemberitaan Kompas, reshuffle ini bertujuan untuk mempercepat akselerasi hilirisasi dan transisi energi. Target ini menjadi prioritas pemerintah, kemungkinan besar karena adanya pembacaan terhadap konteks dan dinamika situasi yang akan dihadapi ke depan. Dalam logika tersebut, pergantian posisi dan penambahan menteri dianggap sebagai langkah cepat agar target tersebut dapat segera tercapai.
Namun, saya merasa ada yang janggal. Rasanya aneh apabila permasalahan mendasar yang dihadapi Republik ini terus-menerus diatasi dengan sekadar mengganti orang (reshuffle), alih-alih melakukan perbaikan mendasar pada sistem yang ada. Saya, dan mungkin banyak pihak lain, akan bertanya: apakah dengan jumlah menteri yang sedikit, pekerjaan ini tidak mampu diselesaikan?
Jawabannya tentu bisa, asalkan seluruh jajaran bekerja secara efektif dan efisien. Sebuah sistem yang dirancang dengan baik sejatinya sudah cukup untuk mendorong kemajuan perekonomian serta pembangunan di berbagai aspek krusial negara ini. Lantas, jika pada dasarnya kapasitas yang ada sudah memadai, mengapa kita harus terus-menerus mengganti sistem atau menambah posisi baru?
Selain itu, ada kesan kuat bahwa sebagian besar menteri dan pejabat yang dipilih dalam kabinet ini tidak bersentuhan langsung dengan realitas atau peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat. Mereka cenderung bekerja di balik meja, merumuskan gagasan, dan mencari formula sistem yang dianggap cocok untuk mengatasi persoalan, tanpa benar-benar merasakan denyut nadi masalah di akar rumput.
Memang, kebijakan yang dihasilkan mungkin terlihat baik di atas kertas, dan beberapa dampaknya sudah mulai dirasakan, walaupun belum begitu signifikan. Namun, pertanyaan kritis tetap mengemuka: apakah para menteri sebelumnya benar-benar tidak mampu melaksanakan programnya dengan baik?
Hasil reshuffle ini pasti akan memicu diskusi panjang di ruang publik mengenai efisiensi penempatan setiap pejabat kementerian. Jika ke depannya kinerja mereka dinilai kurang efisien dan efektif, akankah kita kembali menyaksikan reshuffle? Jawabannya mungkin ada, mungkin juga tidak, karena semuanya bergantung pada keputusan Presiden Prabowo.
Namun, jika kita belajar dari preseden peristiwa sebelumnya, sangat mungkin siklus ini akan terulang. Akan ada lagi reshuffle, bahkan potensi penambahan jumlah menteri, apabila hal tersebut dianggap “dibutuhkan” dalam sistem pemerintahan Republik kita saat ini.
Transparani Kebijakan Reshuffle
Perlu kita akui bahwa serangkaian reshuffle yang dilakukan hingga saat ini berlangsung tanpa transparansi yang memadai. Pemerintahan Kabinet Merah Putih jarang sekali memberikan penjelasan jelas mengenai alasan di balik pergantian sejumlah posisi strategis. Para pejabat hanya digeser atau diganti begitu saja, tanpa keterangan publik yang memadai mengenai motif di baliknya. Kita bisa mengambil contoh pergantian Menteri Keuangan, maupun kementerian lainnya, yang dilakukan tanpa penjelasan spesifik.
Pada era-era sebelumnya, pergantian menteri umumnya dilakukan karena alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, misalnya karena pejabat yang bersangkutan terjerat kasus korupsi atau pelanggaran berat lainnya. Namun, pada periode pemerintahan Prabowo saat ini, reshuffle terkesan dilaksanakan begitu saja tanpa dasar yang diungkapkan kepada publik.
Memang, pergantian kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Namun, Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia untuk seluruh rakyat, bukan untuk kelompok tertentu saja. Setiap kebijakan dan keputusannya berimplikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat luas. Maka, publik berhak mendapatkan transparansi mengenai alasan di balik setiap perombakan.
Mungkin ada kekhawatiran bahwa penjelasan mengenai alasan reshuffle akan memicu perdebatan atau perbedaan pendapat di ruang publik. Namun, itulah esensi dari demokrasi yang sesungguhnya. Meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif, transparansi harus tetap ditunjukkan. Hal ini penting agar masyarakat tidak dibuat bingung, terutama mereka yang tidak memahami dinamika dan model kinerja pemerintahan. Lebih dari itu, transparansi bukan sekadar bentuk pertanggungjawaban, melainkan juga sarana edukasi politik bagi masyarakat agar mereka memahami arah dan tujuan dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah
Oleh: Yosef Gunawan, Mahaiswa Universitas Sanata Dharma
