Salatiga — Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Salatiga menggelar aksi demonstrasi evaluasi satu tahun kepemimpinan Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan, Sp.OG, pada Senin Pagi, 9 Februari 2026. Aksi ini digelar sebagai bentuk kontrol publik mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan daerah agar tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat.Aksi tersebut melibatkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), serta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Salatiga.Dalam pernyataannya, perwakilan Cipayung Salatiga menegaskan bahwa satu tahun masa kepemimpinan merupakan momentum yang layak untuk dilakukan evaluasi terbuka.
Mahasiswa menilai selama satu tahun berjalan, kepemimpinan Wali Kota Salatiga belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, baik dalam aspek etika kepemimpinan, pengelolaan anggaran, maupun kualitas pelayanan publik.“Kami adir bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan. Kekuasaan yang tidak diawasi akan melahirkan pemborosan, arogansi, dan kebijakan yang menjauh dari kepentingan rakyat,” tegas saiful anwar Ketua HMI Salatiga.
Dalam aksi tersebut, Mereka secara resmi menyampaikan Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Kesanggupan kepada Wali Kota Salatiga. Dokumen tersebut memuat tujuh tuntutan utama yang harus dipenuhi sebagai bentuk komitmen moral dan politik kepada masyarakat Salatiga.Tuntutan tersebut meliputi evaluasi menyeluruh terhadap gaya dan etika kepemimpinan yang dinilai tertutup terhadap kritik serta mengabaikan mekanisme pengawasan DPRD.
Mahasiswa juga mendesak pembatalan kebijakan sewa kendaraan dinas mewah senilai ratusan juta rupiah per tahun yang dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran dan tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat.Selain itu, Cipayung Salatiga menyoroti belum terealisasinya hak-hak guru, khususnya pencairan insentif yang hingga kini masih tertunggak. Mahasiswa menegaskan bahwa pemenuhan hak guru harus diwujudkan dalam bentuk pembayaran nyata, bukan sekadar pernyataan lisan atau janji normatif.
Persoalan layanan dasar juga menjadi sorotan serius, mulai dari distribusi air PDAM yang tidak merata hingga rencana kenaikan retribusi sampah yang dinilai minim transparansi dan partisipasi publik. Massa mendesak normalisasi layanan PDAM serta penundaan kebijakan retribusi sampah sampai dilakukan uji publik secara terbuka.Mahasiswa juga menuntut dibukanya akses data anggaran dan pembangunan proyek Taman Wisata Religi untuk dilakukan audit investigatif independen guna mencegah potensi kerugian daerah dan proyek mangkrak.
Tak hanya itu, Aliansi Mahasiswa Salatiga menuntut evaluasi total terhadap seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah serta pembinaan serius terhadap etika pelayanan aparatur pemerintah yang dinilai tidak humanis dan jauh dari standar pelayanan publik yang berkeadilan.Sebagai bentuk keseriusan tuntutan, Pakta Integritas tersebut memuat pernyataan bahwa apabila dalam waktu 14 hari kerja tidak terdapat progres nyata atas seluruh tuntutan, maka Wali Kota Salatiga diminta bertanggung jawab secara politik dan moral kepada rakyat Salatiga.
Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat keamanan. Cipayung Salatiga menegaskan akan terus mengawal realisasi tuntutan dan siap melakukan konsolidasi lanjutan apabila Pemerintah Kota Salatiga kembali mengabaikan suara rakyat.
