Oleh: Abid Malik, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kudus
Banjir yang melanda beberapa wilayah di Sumatra belakangan ini bukan sekadar musibah biasa. Banyak rumah terendam, warga harus mengungsi, aktivitas terganggu, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan serta harta benda. Kejadian ini seharusnya membuat kita bertanya: apakah kita sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga lingkungan? Walaupun Pancasila telah kita hafal sejak sekolah dasar, kenyataannya masih banyak perilaku dan kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilainya. Karena itu, bencana ini perlu dijadikan pengingat bahwa Pancasila bukan hanya teori, melainkan pedoman hidup yang harus diamalkan.
Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan bahwa alam adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Namun faktanya, banyak banjir terjadi akibat penebangan hutan, tambang ilegal, serta alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Jika benar kita beriman, maka menjaga alam semestinya menjadi kewajiban.
Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengingatkan bahwa semua orang berhak hidup dengan layak. Saat banjir terjadi, masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling terdampak. Mereka kehilangan tempat tinggal dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Mencegah banjir sebenarnya merupakan bagian dari sikap kemanusiaan, bukan hanya membantu ketika bencana sudah terjadi.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, tampak hidup ketika bencana datang. Masyarakat saling membantu, mengirim bantuan, dan bergotong royong di lokasi terdampak. Namun di luar momen bencana, sering muncul saling tuding antara warga, perusahaan, dan pemerintah. Padahal persoalan lingkungan hanya bisa diselesaikan dengan kerja sama dan tanggung jawab bersama.
Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengingatkan bahwa kebijakan publik harus dibuat dengan pertimbangan bijaksana. Sayangnya, keputusan terkait tata ruang dan pembangunan sering tidak melibatkan masyarakat atau mengabaikan dampak lingkungan. Pembangunan di dekat resapan air atau pembukaan lahan skala besar menjadi contoh keputusan yang tidak mencerminkan semangat musyawarah.
Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa keadilan tidak hanya terkait ekonomi, tetapi juga hak memperoleh lingkungan yang aman dan layak. Banjir menunjukkan bahwa keadilan lingkungan belum terwujud. Mereka yang merusak alam mendapatkan keuntungan, sementara masyarakat kecil harus menanggung kerugiannya.
Banjir di Sumatra harus menjadi pelajaran bahwa menjaga lingkungan adalah kewajiban bersama. Jika nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam pembangunan, kebijakan publik, dan perilaku masyarakat, kerusakan alam dapat diminimalkan sehingga bencana tidak terus terulang. Mengamalkan Pancasila secara nyata berarti membangun Indonesia yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan, bukan hanya untuk hari ini tetapi juga untuk generasi mendatang.
