Oleh: Firly Najwa Salsabilla, Mahasiswa UIN Salatiga
Sebagai negara demokrasi, Indonesia mengedepankan peran rakyat dalam proses pemerintahan, termasuk kebebasan berpendapat dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai demokrasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Demokrasi seharusnya tidak hanya berhenti pada sistem pemerintahan, tetapi juga menjadi nilai yang dihidupi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun organisasi.
Pengalaman pribadi saya menunjukkan bahwa demokrasi seringkali terhambat bahkan sejak di lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Banyak orang tua di Indonesia, terutama yang masih menganut pola pikir patriarki, kurang memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapatnya. Anak dianggap sebagai pihak yang harus patuh dan tidak memiliki ruang untuk berdiskusi atau mengekspresikan keinginannya. Budaya patriarki ini tidak hanya menghambat demokrasi, tetapi juga berpotensi membentuk pribadi anak yang pasif, tidak berani bersuara, dan kurang berpikir kritis.
Selain di lingkungan keluarga, pembatasan demokrasi juga tampak dalam penggunaan media sosial. Dahulu, media sosial menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun, saat ini, ruang kebebasan berekspresi di media sosial semakin sempit. Perubahan regulasi dan adanya tekanan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat merasa takut untuk berbicara jujur. Bahkan beberapa influencer yang sebelumnya vokal kini terlihat lebih berhati-hati dalam menyampaikan kritik. Hal ini menunjukkan adanya pembungkaman terhadap suara rakyat, yang tentu bertentangan dengan semangat demokrasi.
Namun, di sisi lain, saya juga menemukan praktik demokrasi yang cukup baik, khususnya dalam lingkungan organisasi kampus. Dalam organisasi, saya merasakan bahwa prinsip-prinsip demokrasi seperti keterbukaan, partisipasi, dan musyawarah benar-benar dijalankan. Setiap anggota diberikan ruang untuk menyampaikan ide, pendapat, bahkan kritik. Proses pemilihan ketua organisasi, diskusi mengenai program kerja, serta pengambilan keputusan lainnya dilakukan secara demokratis. Walaupun dinamika dan perbedaan pendapat kerap muncul, hal ini menjadi bagian sehat dari proses demokrasi itu sendiri. Organisasi justru menjadi tempat yang mendidik anggotanya untuk menghargai perbedaan dan mengutamakan kepentingan bersama.
Dari pengalaman-pengalaman tersebut, saya menyimpulkan bahwa penerapan demokrasi di Indonesia masih belum merata. Demokrasi cenderung lebih mudah diterapkan dalam lingkungan yang kecil dan sadar akan nilai-nilainya, seperti organisasi. Sementara itu, dalam skala yang lebih besar seperti negara atau institusi keluarga yang masih terjebak budaya lama, prinsip demokrasi masih perlu diperjuangkan.
Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting untuk menjaga dan menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menanamkan semangat keterbukaan, partisipasi, dan keadilan sejak dini, kita dapat menjadi bagian dari perubahan menuju masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadaban.
.
