Oleh: Mutiara Khoiriyah, Mahasiswa Mata Kuliah Kewarganegaraan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Salatiga
Indonesia sebagai negara demokrasi seharusnya menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Aspirasi dan pendapat masyarakat idealnya tidak hanya didengar, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan yang nyata. Namun, realitanya, penerapan prinsip-prinsip demokrasi di berbagai tingkat masyarakat masih jauh dari harapan. Aspirasi rakyat sering kali hanya menjadi formalitas, tanpa tindak lanjut yang berarti.
Saya mengalami hal ini secara langsung di desa Wates, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan—tempat saya tinggal. Pemerintah desa yang seharusnya menjadi penggerak pembangunan dan pelayanan publik, justru kurang transparan dalam menjalankan tugasnya. Perangkat desa sering kali menggunakan jabatannya demi keuntungan pribadi atau keluarganya, bukan untuk kepentingan masyarakat luas.
Selama dua periode kepemimpinan Kepala Desa, tidak ada perubahan signifikan yang dirasakan oleh warga. Jalan-jalan antar dusun tetap rusak tanpa adanya perbaikan yang serius. Kondisi ini mencerminkan lemahnya komitmen terhadap pembangunan yang merata.
Bentuk lain dari lemahnya demokrasi di desa kami terlihat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Hampir seluruh anggota KPPS yang bertugas berasal dari kalangan keluarga perangkat desa. Proses rekrutmen dilakukan secara tertutup, tanpa sosialisasi atau pengumuman terbuka, sehingga masyarakat lain tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara adil. Hal ini menimbulkan rasa ketidakpuasan, bahkan dugaan nepotisme.
Melihat kenyataan tersebut, saya menyimpulkan bahwa sebagian aparatur pemerintah desa belum sepenuhnya mengamalkan nilai-nilai demokrasi. Kekuasaan yang seharusnya dijalankan untuk kepentingan rakyat malah digunakan demi kepentingan kelompok tertentu. Pemerintah desa idealnya menjadi teladan dalam menjalankan demokrasi—dengan menjunjung tinggi transparansi, keadilan, dan partisipasi publik.
Dari pengalaman ini, saya semakin menyadari bahwa demokrasi di Indonesia masih membutuhkan pembenahan di tingkat akar rumput. Kita semua sebagai warga negara, khususnya generasi muda, memiliki peran penting untuk mengawal demokrasi agar benar-benar menjadi sarana keadilan dan kesejahteraan bersama.
