Oleh: Aprilia Habibatul Khasanah, Mahasiswa Prodi Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta
Dalam dunia kerja modern, kontrak kerja jangka pendek semakin umum diterapkan oleh perusahaan sebagai solusi menghadapi ketidakpastian ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja yang dinamis. Sistem ini memungkinkan fleksibilitas dalam perekrutan pekerja untuk proyek tertentu atau kebutuhan sementara. Namun, bagi pekerja, kontrak jangka pendek sering kali menimbulkan tantangan, terutama dalam hal kepastian pendapatan, jaminan sosial, dan stabilitas karier.
Isu ini menjadi semakin relevan mengingat banyak sektor industri yang beralih ke model kerja fleksibel, terutama pascapandemi. Meskipun memberi peluang pengalaman dan mobilitas karier, sistem ini dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi, membatasi akses terhadap jaminan sosial, serta mengurangi peluang stabilitas karier.
Tanpa perlindungan yang memadai, model kerja ini berisiko memperburuk kondisi ketenagakerjaan dan menurunkan kualitas hidup pekerja dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kontrak kerja jangka pendek lebih banyak membawa tantangan dari pada manfaat bagi kesejahteraan pekerja.
Kontrak kerja jangka pendek semakin banyak diterapkan oleh perusahaan di berbagai sektor untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan kondisi bisnis yang terus berubah. Sistem ini memudahkan perusahaan dalam merekrut dan melepas tenaga kerja tanpa harus menanggung beban biaya jangka panjang.
Namun, bagi pekerja yang terikat dalam kontrak semacam ini, berbagai tantangan muncul, terutama dalam aspek kesejahteraan, keamanan finansial, dan stabilitas karier. Mereka sering kali tidak mendapatkan kepastian perpanjangan kontrak sehingga berada dalam ketidakpastian ekonomi. Minimnya akses terhadap jaminan sosial, seperti asuransi kesehatan dan dana pensiun, juga menjadi masalah utama yang membuat kesejahteraan mereka tidak terjamin.
Selain itu, sistem ini menciptakan kesenjangan antara pekerja tetap dan pekerja kontrak. Meskipun memiliki beban kerja yang sering kali sama atau bahkan lebih berat, pekerja kontrak tidak mendapatkan hak yang setara dengan pekerja tetap. Mereka sering kali tidak memperoleh tunjangan yang layak, pelatihan, atau kesempatan promosi, meskipun telah bekerja dalam jangka waktu yang lama. Ketimpangan ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan dalam dunia kerja, tetapi juga berdampak pada motivasi dan produktivitas tenaga kerja.
Pekerja kontrak yang merasa tidak memiliki kepastian dalam karier mereka cenderung mengalami tekanan psikologis yang lebih tinggi, yang dalam jangka panjang dapat memengaruhi kualitas kerja dan stabilitas sosial. Rasa tidak aman dalam pekerjaan juga membuat mereka sulit merencanakan masa depan, baik dalam aspek keuangan maupun kehidupan pribadi.
Dalam praktiknya, banyak perusahaan menerapkan sistem kontrak jangka pendek tanpa memberikan perlindungan yang cukup bagi pekerja. Contohnya adalah PT Indotruck Utama, di mana pekerja kontrak menghadapi ketidakpastian dalam kelangsungan pekerjaan mereka. Kontrak yang diberikan bersifat sementara tanpa jaminan perpanjangan, sehingga banyak pekerja terus-menerus berada dalam kondisi yang tidak pasti.
Selain itu, mereka mengalami keterbatasan akses terhadap tunjangan kesehatan, tunjangan keluarga, dan hak cuti yang layak, meskipun menjalankan pekerjaan dengan tanggung jawab yang sama seperti pekerja tetap. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 59 ayat (7), yang menyatakan bahwa kontrak kerja waktu tertentu hanya boleh diterapkan pada pekerjaan yang sifatnya sementara.
Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan menyalahgunakan aturan ini demi menghindari kewajiban mereka terhadap pekerja. Dampak dari kontrak kerja jangka pendek tidak hanya dirasakan oleh pekerja secara individu, tetapi juga berpengaruh terhadap perekonomian secara keseluruhan. Pekerja yang hidup dalam ketidakpastian cenderung memiliki daya beli lebih rendah, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Ketidakpastian ekonomi juga membuat mereka lebih berhati-hati dalam melakukan konsumsi, sehingga sektor bisnis dan industri turut terkena dampaknya. Selain itu, tingkat stres dan ketidakpuasan dalam pekerjaan dapat meningkatkan angka turnover tenaga kerja, yang justru merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Semakin tinggi tingkat turnover, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk merekrut dan melatih pekerja baru.
Oleh karena itu, jika sistem kontrak jangka pendek terus diberlakukan tanpa regulasi yang jelas dan perlindungan memadai bagi pekerja, kesejahteraan tenaga kerja akan terus menjadi permasalahan berkepanjangan. Pemerintah perlu memperketat pengawasan serta memastikan bahwa aturan ketenagakerjaan benar-benar diterapkan dengan adil dan transparan.
Kontrak kerja jangka pendek, meskipun memberikan fleksibilitas bagi perusahaan, cenderung merugikan pekerja karena tidak menjamin kepastian kerja dan kesejahteraan mereka. Banyak perusahaan memanfaatkan sistem ini untuk menekan biaya tenaga kerja tanpa memberikan hak-hak dasar seperti tunjangan kesehatan, jaminan pensiun, atau kesempatan karier yang jelas. Hal ini menimbulkan ketimpangan yang signifikan antara pekerja tetap dan kontrak, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada produktivitas dan loyalitas pekerja.
Selain itu, regulasi yang ada saat ini masih lemah dalam memastikan bahwa pekerja kontrak mendapatkan perlindungan yang layak. Jika praktik ini terus dibiarkan tanpa pengawasan yang ketat, maka angka turnover tenaga kerja akan meningkat, yang justru berpotensi merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah harus memperketat regulasi terkait kontrak kerja jangka pendek.
Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan membatasi jumlah perpanjangan kontrak dan mengharuskan perusahaan memberikan status pekerja tetap bagi mereka yang telah bekerja dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, perusahaan harus diwajibkan memberikan hak-hak dasar bagi pekerja kontrak, seperti jaminan kesehatan, cuti yang layak, dan akses ke pelatihan kerja.
Di sisi lain, pekerja juga perlu diberikan ruang lebih besar dalam serikat pekerja agar mereka memiliki wadah untuk memperjuangkan hak-haknya. Pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja kontrak, sehingga mendorong lebih banyak perusahaan untuk menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil. Dengan langkah-langkah ini, keseimbangan antara fleksibilitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja dapat tercapai, menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif.
Sebagai sistem yang semakin banyak diterapkan, kontrak kerja jangka pendek memang memberikan fleksibilitas bagi perusahaan, tetapi di sisi lain lebih banyak membawa dampak negatif bagi pekerja. Ketidakpastian kerja, keterbatasan akses terhadap jaminan sosial, serta minimnya peluang untuk mendapatkan status pekerja tetap menjadikan sistem ini tidak berpihak pada kesejahteraan tenaga kerja.
Tanpa adanya regulasi yang jelas dan perlindungan yang memadai, pekerja kontrak akan terus berada dalam kondisi rentan secara ekonomi dan psikologis. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang lebih ketat dalam mengatur sistem kerja kontrak agar tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga melindungi hak-hak pekerja.
Dengan pembatasan jumlah perpanjangan kontrak, pemberian jaminan sosial, serta kesempatan karier yang lebih adil, keseimbangan antara fleksibilitas dan kesejahteraan tenaga kerja dapat tercapai. Jika langkah-langkah ini diterapkan, maka sistem ketenagakerjaan dapat menjadi lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak.
