Pekalongan, Jawa Tengah — Bencana banjir yang melanda wilayah Pekalongan sejak Sabtu dini hari (17 Januari 2026) telah mengakibatkan gangguan besar pada jaringan transportasi kereta api di jalur Pantura Jawa Tengah. Petak jalur rel antara Stasiun Pekalongan dan Stasiun Sragi tergenang hingga mencapai 9–20 cm di atas rel, sudah pasti rel dinyatakan tidak aman untuk dilintasi dan berdampak pada batalnya jadwal banyak kereta api, baik dari arah Semarang menuju Jakarta maupun dari Tegal menuju Semarang dan lintas lainnya.
Akibatnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) terpaksa melakukan rekayasa operasi, seperti pengalihan rute melalui jalur selatan, pembatalan perjalanan dan penutupan jalur demi keselamatan. Beberapa perjalanan kereta yang dibatalkan termasuk KA Kaligung, KA Merbabu, hingga sembilan perjalanan lain, sementara ratusan penumpang memilih refund untuk tiket yang hangus karena pembatalan tersebut.
Meski KAI telah menyiapkan lokomotif khusus dan layanan bus pengganti untuk penumpang, kejadian ini mempertanyakan peran pemerintah daerah dan pusat dalam mitigasi bencana yang berulang di kawasan utara Jawa Tengah. Banjir yang menutup rel KA bukan hanya gangguan operasional, tetapi berdampak langsung pada mobilitas masyarakat, ekonomi lokal, dan kepercayaan publik terhadap layanan publik yang dijamin negara.
Selama ini, banjir di Pekalongan bukan fenomena sekali terjadi, sudah belasan tahun pekalongan di rendam banjir, baik rob sampai banjir hanya gara-gara curah hujan. Beberapa desa di Pekalongan baik kota/kabupaten bahkan dikenal sebagai desa langganan banjir. Sebut saja Tirto, KarangJompo, Pacar, dan masih banyak lainnya. Pemerintah memang sudah memberikan program penyelesaian masalah banjir ini, seperti pembenahan drainase hingga pemasangan pompa air. Namun sampai sekarang problem ini masih jauh dari kata selesai. Entah mereka buta atau memang menutup mata terkait masalah ini.
Bahkan mirisnya, hujan sedikit saja sudah seperti mimpi buruk bagi masyarakat pekalongan sekitar pantura. Debit air di kali yang jauh lebih tinggi dari geografi desa. Masyarakat selalu dibuat tak tenang tiap kali terdengar suara hujan. Tanggul jebol, air luapan, atau rumah yang kemasukan banjir bak setan yang terus menghampiri tiap tahunnya.
Kali ini curah hujan yang tinggi memang sering menjadi pemicu, namun hal ini juga menunjukkan kebutuhan penataan tata ruang yang baik, drainase, dan mitigasi bencana yang lebih baik. Infrastruktur transportasi vital seperti jalur kereta seharusnya memiliki langkah antisipatif bukan sekadar respons (yang bahkan sampai saat ini belum ada) setelah rel sudah terendam agar gangguan layanan tidak sampai mengganggu aktivitas ribuan orang, yang ujung-ujungnya klarifikasi. Lagu lama, kemasan baru
Publik sekarang menuntut jawaban pemerintah:
- Mengapa banjir rutin merusak jalur transportasi strategis tanpa ada mitigasi efektif?
- Apa langkah kongkrit yang akan dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali memperlambat perjalanan ribuan penumpang di masa depan?
- Bagaimana strategi koordinasi antar instansi (BPBD, Dinas Perhubungan, Kemenhub, & KAI) untuk penanganan banjir di jalur Pantura?
Walau jalur rel akhirnya dapat dibuka kembali pada sore hari dengan kecepatan terbatas, yang bahkan sampai berita ini dimuat belum ada tindakan sama sekali. Hal ini tetap menjadi cermin bahwa kesiapsiagaan bencana masih lemah, dan pemerintah perlu bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan dan kelancaran layanan publik yang terdampak oleh bencana alam.
Oleh: Ahmad Yusron Chasani
