Oleh: Imroatun Solekah, S.H., Mahasiswa S2 Hukum UIN Walisongo Konsentrasi Hukum Tata Negara, Pengajar di Pesantren-Sekolah Alam Planet Nufo
Dalam sistem peradilan, hakim memiliki dua peran penting yang saling berkaitan, yaitu kebebasan (independensi) dan akuntabilitas. Kedua aspek ini sangat krusial dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan dengan adil dan efektif.
Di Indonesia perkara hukum yang terjadi seringkali meimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Kesalahpahaman menimbulkan bahan perbincangan di lingkup masyarakat. Salah satu penyebabnya ialah seringkali hakim mempunyai perbedaan penafsiran dalam menangani suatu perkara hukum. Yang sebenarnya landasan hukum atau acuannya sudah jelas diatur sebagaimana adanya. Sementara perbedaan penafsiran tersebut berdalih pada kebebasan hakim dalam menangani perkara.
Kebebasan Hakim
Kebebasan hakim merujuk pada kemampuan para hakim untuk menjalankan tugasnya tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak luar. Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Kemandirian ini mencakup kebebasan dari campur tangan eksekutif, politik, dan kepentingan lainnya. Kebebasan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan ketidakberpihakan hakim kepada siapapun dalam menangani perkara kecuali kepada hukum dan keadilan.
Meskipun demikian, independensi adalah prinsip dasar dalam sistem peradilan, terdapat tantangan serius terkait implementasinya. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum hakim menunjukkan bahwa kebebasan absolut dapat menciptakan celah bagi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, independensi tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan tanggung jawab etis dan profesional.
Memang pada kenyataannya dalam menegakkan suatu keadilan, hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara di berikan hak untuk dilindungi dan diberi kekuasaan yang bebas dan merdeka dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Fungsi yang diinginkan dari wewenang yang diberikan kepada hakim tersebut tidak lain untuk memberikan jaminan ketidakberpihakan hakim kepada siapapun dalam menangani perkara kecuali kepada hukum dan keadilan guna menciptakan negara yang ber-badan hukum.
Dalam sistem hukum Indonesia, hakim diberikan kebebasan untuk memutuskan perkara-perkara hukum berdasarkan pada hukum dan bukti-bukti yang ada. Kebebasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hakim dapat menjalankan tugasnya secara independen dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal.
Namun, dalam menjalankan tugasnya, hakim juga harus menghadapi berbagai tantangan dan dilema. Salah satu tantangan yang paling signifikan adalah mencari keseimbangan antara kebebasan dan akuntabilitas.
Kebebasan hakim ini juga dapat menimbulkan masalah. Jika hakim tidak memiliki akuntabilitas yang memadai, maka mereka dapat menggunakan kebebasan mereka untuk memutuskan perkara-perkara hukum secara sewenang-wenang. Dengan adanya akuntabilitas yang memadai, hakim dapat dipastikan untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak sewenang-wenang.
Akuntabilitas Hakim
Akuntabilitas hakim merujuk pada tanggung jawab dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang hakim dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Dalam konteks sistem peradilan di Indonesia, akuntabilitas hakim sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan bagi masyarakat.
Ada beberapa kriteria akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh hakim: ilmu pengetahuan, nalar publik, dan hati nurani. Jika salah satu dari ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi pelanggaran serius terhadap prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, meskipun hakim memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan hukum, mereka tetap harus mempertanggungjawabkan keputusan tersebut kepada masyarakat dan sistem hukum.
Pada prinsipnya, kebebasan hakim dalam menangani perkara hukum harus diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan akuntabilitas hakim dan memastikan bahwa mereka tetap mematuhi landasan hukum dan acuan yang berlaku. Dengan demikian, keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan, dan masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap sistem hukum.
Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus memiliki akuntabilitas dan kebebasan. Akuntabilitas hakim sangat penting untuk memastikan bahwa hakim bertindak secara profesional dan tidak melakukan tindakan yang tidak etis atau tidak sesuai dengan hukum. Kebebasan hakim juga sangat penting, karena dapat memastikan bahwa hakim dapat membuat keputusan yang adil dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Keseimbangan antara akuntabilitas dan kebebasan sangat penting untuk memastikan bahwa hakim dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan efektif.
