Oleh: Saiful Anwar, Ketua Umum HMI Cabang Salatiga
Peternak desa kita, nih, lagi terjebak dalam dilema klasik. Di satu sisi, pemerintah rajin banget ngomong soal kemandirian pangan. Tapi, di sisi lain, peternak ayam kampung masih ketar-ketir tiap kali panen, karena harga bisa naik turun lebih cepat dari sinyal internet di kandang. Sementara peternak besar sudah sibuk main teknologi, pakai Internet of Things (IoT), yang peternak kecil? Ya, mereka cuma bisa berharap dan berdoa di balai desa sambil ngopi. Pemerintah menawarkan solusi melalui BUMDes dan KUR 2026, tapi apakah ini solusi nyata atau cuma janji manis yang habis diomongin, habis itu lupa?
Kita sering denger kabar gembira soal pencapaian pemerintah: KUR Rp320 triliun, kuota TKDN 40% dalam pengadaan barang atau jasa. Tapi, realitanya? Peternak kecil tetap kesulitan bersaing dengan startup agritech yang udah pake teknologi canggih. Startup kayak Chickin atau Vestifarm udah punya sistem berbasis IoT yang bisa buat peternak besar makin efisien. Program MBG 2026 seharusnya bisa jadi peluang besar, tapi kalau gak ada BUMDes atau kelompok yang solid buat ngebantu peternak, peternak kecil malah bakal jadi pasokan murah buat korporasi besar.
Banyak yang percaya BUMDes dan KUR bisa memberdayakan karena konsep gotong royong yang digadang-gadang. Tapi, kenyataannya? Pengelolaan BUMDes sering macet di tengah jalan, mulai dari masalah internal, korupsi, sampai kurangnya inovasi SDM. Masyarakat juga gak terlalu percaya, ditambah literasi digital peternak yang rendah soal IoT. Regulasi proteksi juga makin longgar karena lobi-lobi industri besar. Data dari Kementan malah nunjukin, cuma 30-40% BUMDes di sektor peternakan yang bisa bertahan lebih dari dua tahun setelah program selesai.
Tapi jangan salah, ada juga contoh BUMDes yang sukses. Misalnya di Desa Tayem, sistem pemberdayaan berbasis komunitas bisa ningkatin pendapatan peternak sampai 50% berkat adanya kandang bersama dan akses ke pasar lokal. Ditambah lagi, program KUR dengan bunga rendah 6% emang ngebantu banget kelompok desa buat akses modal.
Tapi masalahnya tetap aja ada, terutama soal dominasi teknologi dari perusahaan besar. Startup seperti Chickin, misalnya, menawarkan teknologi yang cepat dan efisien, tapi kontrak yang mereka tawarkan sering bikin peternak terikat harga rendah. 70% pasar peternakan sekarang udah dikuasai oleh industri besar, sementara peternak lokal gak dapat cukup pengetahuan atau pelatihan buat mengimbangi.
Solusinya gimana? Ya, harus ada kolaborasi antara BUMDes dan startup, seperti Chickin, untuk mengelola teknologi IoT di desa. Tapi, biar gak cuma jadi sapi perah buat pihak luar, pemerintah harus mewajibkan desa punya saham mayoritas dalam kerjasama itu, minimal 51%. Jadi, desa bisa ikut kendali dan gak cuma jadi penonton.
Pemerintah juga harus berani mengubah BUMDes jadi entitas bisnis yang kompetitif, bukan sekadar unit administratif. Caranya? Rekrut pengelola yang kompeten, audit secara independen, dan wajibkan penerapan TKDN untuk perusahaan besar yang masuk. Kalau enggak, KUR 2026 cuma bakal jadi “modal politik” doang, tanpa dampak yang nyata ke peternak desa. KUR memang bisa bantu produksi, tapi tanpa kontrol pasar yang jelas, hanya yang sudah besar aja yang makin kuat. Peternak kecil bakal terus bekerja keras, tapi hasilnya tetap tipis. Negara senang karena produksi naik, tapi peternak tetap was-was karena harga pasar yang gak stabil.
Kalau negara benar-benar peduli sama peternak desa, saatnya untuk benar-benar mengubah struktur rantai pangan yang timpang. Jangan cuma tambah anggaran, tapi bongkar struktur yang udah sangat menguntungkan pihak besar. Kalau gak, BUMDes akan terus jadi bahan pidato manis, KUR terus dicetak dalam angka besar, sementara peternak kecil cuma jadi penonton di panggung kebijakan.
