Oleh: Muhamad Ihsan Putra, Mahasiswa KPI UIN Salatiga
Balap liar masih menjadi fenomena yang kerap menghantui jalanan di berbagai kota di Indonesia. Aktivitas ini bukan sekadar pelanggaran lalu lintas, melainkan persoalan sosial yang membahayakan keselamatan pelaku, pengguna jalan lain, serta masyarakat umum. Ironisnya, balap liar justru banyak dilakukan oleh remaja, kelompok usia yang seharusnya menjadi harapan masa depan bangsa.
Fenomena ini menunjukkan bahwa balap liar tidak bisa dilihat sebagai tindakan individu semata, melainkan sebagai persoalan struktural yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, minimnya ruang ekspresi, serta lemahnya pengawasan. Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya mengandalkan razia atau hukuman, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif.
Bagi sebagian remaja, balap liar menjadi ajang pembuktian diri dan pencarian identitas. Sensasi kecepatan, adrenalin, serta pengakuan dari kelompok sebaya menjadi daya tarik utama. Tak sedikit pula yang menjadikan balap liar sebagai ajang taruhan atau perjudian. Minimnya fasilitas balap yang legal dan terjangkau membuat jalan raya “dipaksa” menjadi arena adu kecepatan, meski penuh risiko.
Dampak dari balap liar sangat nyata. Kecelakaan fatal, gangguan ketertiban umum, kebisingan, hingga rusaknya citra generasi muda menjadi konsekuensi yang harus ditanggung bersama. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan: solusi apa yang paling tepat untuk mengatasi balap liar? Apakah edukasi, penyediaan fasilitas, atau penegakan hukum?
Edukasi menjadi fondasi awal yang tidak bisa diabaikan. Kesadaran tentang bahaya balap liar perlu ditanamkan sejak dini, baik melalui sekolah, kampus, maupun lingkungan masyarakat. Sosialisasi mengenai risiko kecelakaan dan konsekuensi hukum harus disampaikan secara persuasif, bukan semata-mata menakut-nakuti. Dengan edukasi yang tepat, remaja dapat memahami bahwa balap liar bukan simbol keberanian, melainkan ancaman bagi diri sendiri dan orang lain.
Namun, edukasi saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan penyediaan fasilitas. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pembangunan sirkuit atau arena balap resmi yang aman dan terkontrol. Kehadiran fasilitas ini dapat menjadi ruang legal bagi remaja untuk menyalurkan minat dan bakatnya di bidang otomotif. Bahkan, jika dikelola dengan baik, fasilitas tersebut dapat melahirkan atlet balap berprestasi sekaligus mengurangi praktik balap liar di jalan umum.
Di sisi lain, penegakan hukum tetap menjadi elemen penting. Tanpa ketegasan aparat, balap liar akan terus berulang. Patroli rutin di titik-titik rawan, penggunaan kamera pengawas, serta penindakan yang konsisten perlu dilakukan untuk memberikan efek jera. Meski demikian, penegakan hukum seharusnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga dibarengi dengan pendekatan dialogis, terutama kepada komunitas remaja dan motor.
Peran masyarakat juga tidak kalah penting. Orang tua, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal perlu terlibat aktif dalam mengawasi dan membimbing remaja. Kampus sebagai ruang intelektual juga dapat mengambil peran melalui diskusi publik, kampanye keselamatan berlalu lintas, atau program pengabdian masyarakat yang menyasar remaja.
Balap liar tidak akan selesai jika hanya diselesaikan dengan satu pendekatan. Edukasi membangun kesadaran, fasilitas menyediakan alternatif, dan penegakan hukum menjaga ketertiban. Ketiganya harus berjalan beriringan. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat, masyarakat, dan generasi muda itu sendiri, balap liar dapat ditekan, dan jalan raya kembali menjadi ruang aman bagi semua.
