Oleh: M. Shoim Haris
Peminat Masalah Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi aset nasional Indonesia sedang berada pada titik patologis. Data Bursa Efek Indonesia mengungkap fakta yang mencengangkan: sekitar 72,7% kapitalisasi pasar dikuasai oleh hanya 0,2% investor. Sementara itu, di sektor perbankan, sekitar 170 juta rekening tabungan rakyat hanya menguasai ±23% total simpanan.
Ini bukan sekadar ketimpangan statistik. Ini adalah patologi struktural ekonomi di mana oligarki telah menjadi sistem operasi yang menghambat mobilitas sosial dan meritokrasi ekonomi.
Namun di luar radar keputusasaan dan narasi dominan, sesungguhnya telah berjalan sebuah eksperimen ekonomi diam-diam yang secara sistematis mengurai konsentrasi aset—tanpa slogan revolusioner, tanpa kekerasan, dan tanpa negara sebagai aktor utama.
Paradoks Kekayaan Indonesia: Terpusat di Puncak, Tersebar di Akar
Indonesia hidup dalam paradoks ekonomi yang nyaris skizofrenik:
Di satu sisi, kapitalisme predator yang memusatkan aset pada segelintir konglomerasi melalui mekanisme pasar yang terdistorsi.
Di sisi lain, ekonomi komunal berbasis nilai yang mendistribusikan aset melalui jutaan tangan yang nyaris tak terlihat oleh statistik resmi, namun bekerja dalam siklus ekonomi riil yang berkelanjutan.
Dalam konteks inilah, Muhammadiyah dan BMT Sidogiri tidak bisa lagi dibaca sebagai sekadar organisasi sosial-keagamaan.
Mereka adalah mesin dekonsentrasi aset yang telah bekerja nyata.
Muhammadiyah dan Sidogiri sebagai Mesin Dekonsentrasi Aset
Berbagai inventarisasi internal dan kajian kelembagaan menunjukkan bahwa aset yang dikelola jaringan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) berada pada kisaran ratusan triliun rupiah, dengan sejumlah estimasi menyebut angka yang mendekati Rp 550 triliun.
Sementara itu, BMT Sidogiri, dengan aset sekitar Rp 3,5 triliun, merupakan salah satu contoh paling berhasil dari lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas pesantren.
Yang penting bukan semata besaran angka, melainkan fungsi strukturalnya: keduanya bekerja sebagai instrumen distribusi aset, bukan alat akumulasi elite.
Algoritma Dekonsentrasi: Tiga Prinsip yang Bekerja Diam-Diam
- Prinsip Wadah Transparan (Transparent Vessel Principle)
Setiap rupiah yang masuk ke dalam ekosistem Muhammadiyah harus bisa dilacak secara internal—zakat, infak, laba rumah sakit, hingga SPP sekolah. Transparansi vertikal dan horizontal ini menciptakan akuntabilitas cair yang sering kali lebih efektif daripada audit eksternal formal.
Di BMT Sidogiri, mekanisme ini dijalankan secara sosial dan langsung: laporan keuangan dibacakan di forum pengajian. Rapor sosial ini sering kali lebih menakutkan daripada surat teguran regulator.
- Prinsip Reinvestasi Sosial Otomatis (Automatic Social Reinvestment)
Surplus tidak boleh dikonversi menjadi kekayaan pribadi pengurus. Ia wajib berputar kembali ke dalam komunitas dalam bentuk:
· Beasiswa anak petani
· Modal usaha mikro
· Subsidi layanan kesehatan
Ini adalah redistribusi terprogram—bukan kebajikan insidental. Di Sidogiri, logika ini dikenal sebagai sirkulasi berkah: uang yang dihimpun dari komunitas harus kembali ke komunitas dalam bentuk manfaat nyata.
- Prinsip Kepemilikan Samar Terstruktur (Structured Ambiguous Ownership)
Aset dalam ekosistem ini dimiliki oleh semua, tetapi tidak dikuasai siapa pun secara personal. Rumah sakit, sekolah, atau BMT tidak bisa:
· Dijual,
· Diwariskan,
· Dikuasai individu atau keluarga.
Ia hanya bisa dikelola, dikembangkan, dan dipertanggungjawabkan. Inilah mekanisme kunci yang memutus akumulasi lintas generasi.
BMT Sidogiri: Desentralisasi Modal Ultra-Lokal
Sidogiri menunjukkan bagaimana distribusi aset bekerja dalam radius sosial yang sempit namun efektif:
· Modal berasal dari simpanan anggota lokal
· Pengurus dikenal secara personal oleh komunitas
· Pembiayaan dapat dipantau secara sosial
· Keuntungan kembali ke program komunitas sekitar
Ini adalah demokrasi ekonomi dalam radius sosial nyata—bank sentral komunitas yang responsif terhadap denyut lokal.
Muhammadiyah: Desentralisasi Aset Skala Nasional
Muhammadiyah menjalankan dekonsentrasi melalui fragmentasi kekuasaan yang disengaja:
· Desentralisasi sektor: pendidikan, kesehatan, keuangan, usaha
· Desentralisasi geografis: otonomi wilayah dari Aceh hingga Papua
· Desentralisasi generasi: kaderisasi lintas generasi dengan disiplin organisasi
Hasilnya jelas: tidak ada satu aktor pun yang mampu menguasai seluruh ekosistem.
Replikasi Nasional: Dari Inspirasi ke Modul Operasional
Masalah Indonesia bukan kekurangan model, melainkan ketidakmauan belajar dari yang sudah bekerja.
Modul 1 – Tata Kelola Aset Komunal
· Audit sosial terbuka
· Pemisahan tegas pengelola dan pengawas
· Suksesi berbasis kompetensi
Modul 2 – Bank Mikro Berbasis Komunitas
· ≥70% modal dari anggota lokal
· Pengurus tinggal di wilayah kerja
· ≥80% pembiayaan untuk ekonomi lokal
Modul 3 – Ekosistem Sirkular
Pendidikan→ SDM → Keuangan → Usaha → Zakat/Pajak → Pendidikan
Peran Negara: Dari Regulator ke Enabler
Negara tidak perlu mengambil alih. Negara cukup membuka ruang:
· Pengakuan hukum atas aset komunal
· Insentif fiskal untuk redistribusi sosial
· Sertifikasi tata kelola kolektif
· Platform koneksi antar-ekosistem komunitas
Penutup: Revolusi Diam yang Sudah Berjalan
Dekonsentrasi aset nasional tidak menunggu revolusi berdarah. Ia telah berlangsung:
· Di 450+ rumah sakit Muhammadiyah dan klinik.
· Di 10.000+ sekolah dan kampusnya
· Di jaringan BMT dan koperasi pesantren
Mereka telah membangun prototipe ekonomi pasca-oligarki: aset besar, kepemilikan kolektif, manfaat distributif.
Tantangan kita bukan menciptakan model baru, melainkan keberanian meniru yang sudah terbukti.
Disiplin kolektif Muhammadiyah dan Sidogiri bukan sekadar kisah sukses organisasi. Ia adalah peta jalan ekonomi Indonesia yang lebih adil.
Peta itu sudah ada. Pertanyaannya tinggal satu: kita mau mempelajarinya, atau terus mengagungkan konsentrasi kekayaan?
