Sebuah Refleksi Kritis atas Rapor Merah Kabupaten Brebes sebagai Daerah Termiskin di Jawa Tengah di Hari Jadinya yang ke-348.
Oleh: Rizqi Ali Sa’bani, Kepala Departemen Hubungan Antar Lembaga PP KPMDB
Januari 2026 kembali menyapa dengan gegap gempita. Di sepanjang jalur Pantura hingga pelosok pegunungan di selatan, umbul-umbul berwarna-warni berkibar, panggung-panggung megah didirikan, dan anggaran daerah dikucurkan demi merayakan Hari Jadi Kabupaten Brebes ke-348. Pidato-pidato manis tentang “keberhasilan pembangunan” mulai disusun, siap didengungkan di hadapan kamera. Namun, di balik seremonial yang menghabiskan biaya tak sedikit itu, sebuah kenyataan pahit tetap berdiri kokoh, tak tergoyahkan oleh rupa-rupa seremoni: Brebes masih menyandang gelar sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Jawa Tengah.
Ulang tahun seharusnya menjadi ajang refleksi yang sunyi dan jujur, bukan sekadar pelampiasan ego birokrasi melalui pesta pora yang menguap begitu acara usai. Di usia yang hampir tiga setengah abad—sebuah durasi yang jauh lebih lama dari usia republik ini—Brebes seharusnya sudah selesai dengan urusan perut rakyatnya. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan realitas yang kontras: meski persentase kemiskinan sering diklaim menurun, jumlah penduduk miskin di Brebes masih bertengger di angka sekitar 280.000 hingga 290.000 jiwa. Angka ini bukan sekadar statistik dingin; ini adalah wajah ratusan ribu tetangga kita yang setiap hari bertarung hanya untuk urusan piring makan.
Paradoks Ibu Kota Bawang: Petani Pahlawan, Keluarga Terabaikan
Sangat sulit diterima oleh akal sehat jika sebuah daerah yang menjadi tiang penyangga kedaulatan pangan nasional, justru rakyatnya harus meringkuk di bawah garis kemiskinan. Brebes menyuplai hampir 20 persen kebutuhan bawang merah se-Nusantara—bumbu wajib yang mengharumkan masakan di seluruh pelosok negeri—namun kemakmuran dari aroma bawang itu seolah hanya melompat melewati kepala para petaninya sendiri.
Kemiskinan di Brebes adalah sebuah kemiskinan yang paradoks sekaligus ironis. Kita sering kali disuguhi tontonan di mana pemerintah daerah dengan bangga memamerkan volume ekspor dan grafik produktivitas pertanian dalam laporan tahunan yang tersusun cantik. Namun, lembar-lembar laporan itu sering kali buta terhadap nasib ribuan buruh tani yang bahkan tidak memiliki sejengkal tanah pun. Data menunjukkan realitas yang dingin: Garis Kemiskinan (GK) di Brebes terus merangkak naik mengikuti laju inflasi yang kejam, sementara pendapatan harian buruh tani stagnan, bahkan cenderung tergerus.
Selama puluhan tahun, kebijakan pemerintah seolah mandul dalam menciptakan sistem proteksi harga yang benar-benar memihak petani kecil. Petani kita dipuja sebagai “Pahlawan Pangan” dalam naskah pidato HUT yang penuh glorifikasi, namun di kehidupan nyata, mereka dibiarkan terjepit sendirian di antara dua raksasa: biaya input pertanian (pupuk dan obat-obatan) yang kian mahal dan harga jual panen yang didikte oleh spekulan.
Data tidak bisa berbohong untuk sekadar menyenangkan penguasa. Garis Kemiskinan di Kabupaten Brebes terus mendaki mengikuti lonjakan biaya hidup. Jika pada tahun 2022 seseorang dikategorikan miskin dengan pengeluaran di bawah Rp485 ribu, kini standar minimal itu telah melampaui angka Rp550 ribu per bulan. Ironinya, kenaikan ambang batas standar hidup ini sama sekali tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan riil rakyat kita.
Saat harga beras dan kebutuhan pokok melonjak akibat inflasi pangan, ribuan warga Brebes yang tadinya berada di posisi ‘hampir miskin’ (near poor) dipaksa jatuh secara masif ke jurang kemiskinan ekstrem. Pemerintah mungkin boleh pamer angka penurunan persentase untuk memenuhi target administratif, tapi mereka tidak akan bisa menyembunyikan fakta di lapangan: bahwa biaya hidup di Brebes kian mencekik leher rakyat kecil, sementara dompet mereka semakin menipis akibat kebijakan yang tidak pernah menyentuh akar persoalan.
Industrialisasi: Karpet Merah Investor, Debu untuk Warga Lokal
Beberapa tahun terakhir, narasi industrialisasi diglorifikasi sebagai obat penawar kemiskinan. Pabrik-pabrik raksasa mulai berdiri megah di kawasan Losari hingga Tanjung. Namun, benarkah industri ini membawa kesejahteraan atau justru hanya memindahkan kemiskinan dari sawah ke gerbang pabrik?
Kritik tajam harus dialamatkan pada kegagalan pemerintah dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Brebes masih menjadi tantangan besar. Tanpa peningkatan kualitas pendidikan vokasi yang masif, warga lokal hanya akan menjadi penonton di rumah sendiri. Mereka hanya diserap sebagai buruh kasar dengan upah minimum (UMK) yang pas-pasan, sementara posisi strategis diisi oleh tenaga kerja dari luar. Jika pemerintah daerah hanya bangga menjadi “broker lahan” bagi investor tanpa menjamin keterserapan tenaga kerja lokal yang bermartabat, maka industrialisasi ini tak lebih dari sekadar eksploitasi gaya baru.
IPM yang Tertatih dan Kegagalan Skala Prioritas
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Brebes adalah cermin dari kebijakan yang salah arah. Meskipun IPM kita merangkak ke angka 71,18, kita masih tertatih di bawah rata-rata provinsi. Pendidikan dan kesehatan adalah dua pilar utama untuk memutus rantai kemiskinan, namun faktanya, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Brebes masih memprihatinkan, yakni di bawah 7 tahun. Artinya, mayoritas penduduk kita hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP kelas 1.
Ke mana perginya triliunan rupiah APBD kita setiap tahunnya? Mengapa pembangunan gedung kantor selalu tampak lebih mendesak daripada pemberian beasiswa penuh bagi anak-anak buruh tani? Mengapa anggaran perjalanan dinas pejabat tetap lancar, sementara angka stunting di Brebes masih menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah? Anggaran terbatas adalah alasan klasik yang basi; masalah sebenarnya adalah ketidakmampuan pemerintah untuk menetapkan skala prioritas yang berpihak pada rakyat miskin.
Infrastruktur Pencitraan: Wajah Kota Cantik, Kaki Desa Busuk
Pembangunan infrastruktur di Brebes cenderung “pilih kasih”. Jalan-jalan di pusat kota dipercantik untuk menciptakan kesan keberhasilan visual. Namun, cobalah berkendara ke jalan-jalan poros desa di pedalaman Brebes Selatan atau wilayah pesisir. Lubang-lubang jalan yang mengancam nyawa bukan sekadar masalah teknis transportasi, melainkan penghambat utama distribusi ekonomi rakyat.
Bagaimana mungkin ekonomi kerakyatan bisa tumbuh jika biaya logistik dari desa ke pasar sangat mahal akibat jalan yang rusak? Pembangunan jalan yang asal-asalan menunjukkan adanya masalah dalam integritas pengawasan proyek. Di usia 348 tahun, membiarkan infrastruktur dasar desa terbengkalai sementara anggaran pesta HUT tetap dipaksakan tersedia adalah bentuk penghinaan nyata terhadap masyarakat pembayar pajak.
Krisis Mentalitas: Dari Miskin Nasib ke Miskin Harapan
Hal yang paling berbahaya dari kemiskinan kronis adalah munculnya krisis harapan. Ketika kemiskinan diwariskan dari kakek ke bapak hingga ke anak, rakyat mulai menganggap kemiskinan sebagai takdir. Pemerintah seolah mengamini hal itu dengan memberikan bantuan sosial yang hanya bersifat tambal sulam tanpa solusi kemandirian. Slogan “Brebes Beres” harus segera dievaluasi secara radikal. Masyarakat sudah terlalu cerdas untuk bisa dibohongi oleh angka statistik yang tidak sinkron dengan isi dompet mereka. Pembangunan yang manusiawi adalah pembangunan yang dirasakan oleh perut yang lapar dan anak yang putus sekolah.
Penutup: Berhenti Menipu Diri Sendiri
Di usia yang ke-348 ini, Brebes tidak butuh panggung hiburan yang megah atau konser musik yang hingar-bingar. Hadiah terbaik yang bisa diberikan pemerintah kepada rakyatnya adalah kejujuran untuk mengakui kegagalan dan keberanian untuk mengambil langkah ekstrem.
Berhentilah menghamburkan uang rakyat untuk seremoni yang tidak berdampak pada kenaikan daya beli. Fokuslah pada kebijakan yang radikal: subsidi tepat sasaran untuk petani, jaminan pendidikan hingga sarjana bagi warga miskin, transparansi anggaran hingga tingkat desa, dan penempatan pejabat berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan politik.
Mari kita akhiri perayaan ini dengan kejujuran. Brebes sedang tidak baik-baik saja. Menutup mata terhadap angka kemiskinan demi menjaga reputasi politik hanya akan membuat Brebes semakin tertinggal. Sudah saatnya pemerintah daerah berhenti berakting sebagai penyelamat dalam balutan seremoni, dan mulai bekerja sebagai pelayan rakyat yang memiliki hati nurani.
Selamat Hari Jadi ke-348, Kabupaten Brebes. Berubahlah dengan hati, bukan sekadar bersolek di atas kertas laporan. Semoga tahun depan kita merayakan kesejahteraan yang nyata, bukan lagi kemiskinan yang dibungkus pesta pora.
