Semarang, PikiranBangsa.co– Narasi toleransi yang terus digaungkan Pemerintah Kota Semarang dinilai semakin menjauh dari kenyataan dan kebutuhan mendasar warga. Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Semarang, Dr. Mohammad Nasih, secara tegas meminta Walikota untuk menghentikan jualan isu tersebut karena sama sekali tidak menyambung dengan isi perut dan masa depan anak-anak Semarang.
Dalam wawancara dengan Pikiran Rakyat, pria yang akrab disapa Abah Nasih atau Abana ini menekankan bahwa energi pemerintah daerah harus dialihkan total ke tiga sektor krusial yang sedang menjerit: pemberdayaan ekonomi keluarga, jaminan kesehatan ibu-anak untuk menekan angka stunting, dan pemerataan fasilitas pendidikan agar tidak ada lagi praktik curang dalam perebutan sekolah.
Berikut petikan wawancara lengkapnya:
Pikiran Bangsa: Mengapa PAN Semarang begitu keras meminta Pemkot menghentikan pembahasan isu toleransi di berbagai forum?
Mohammad Nasih: Itu sama sekali tidak nyambung dengan penderitaan dan permasalahan dasar warga hari ini! Warga di bawah itu tidak sedang bertengkar soal agama atau suku. Urusan kerukunan warga Semarang sudah selesai dan sangat kokoh. Coba bayangkan, negara yang mayoritas penduduknya muslim, termasuk Kota Semarang, tapi hari liburnya Minggu, bukan Jum’at. Itu kan untuk memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang beragama lain untuk menjalankan ibadah dengan leluasa. Yang jadi masalah utama adalah ekonomi keluarga yang seret, biaya sekolah yang mahal, dan pemenuhan gizi yang sulit. Stop membuang-buang anggaran dan energi untuk seminar atau seremonial toleransi. Mari kita alihkan seluruh fokus kebijakan pada hal yang substantif dan langsung menyentuh hajat hidup orang banyak.
Pikiran Bangsa: Jika isu tersebut dihentikan, sektor ekonomi apa yang menurut Anda harus segera diintervensi oleh Walikota?
Mohammad Nasih: Kita harus masuk ke program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada ketahanan keluarga. Artinya, intervensi ekonomi harus memperhatikan secara khusus nasib ibu hamil dan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bagaimana kita bisa bicara kemajuan kota jika ancaman stunting masih menghantui anak-anak kita? Stunting itu bukan sekadar masalah kesehatan, tapi akar masalahnya adalah kemiskinan dan ketidakberdayaan ekonomi. Banyak ibu hamil kekurangan gizi karena suaminya kesulitan mencari nafkah atau pendapatan rumah tangganya anjlok. Pemkot harus hadir memberikan stimulus ekonomi bagi kepala keluarga, sekaligus menjamin bantuan pangan bergizi tinggi yang langsung menyasar posyandu-posyandu di perkampungan untuk memastikan Semarang benar-benar bebas dari stunting.
Pikiran Bangsa: Selain masalah ekonomi dan gizi anak, sektor pendidikan di Semarang juga kerap menuai kritik setiap tahunnya. Bagaimana pandangan PAN?
Mohammad Nasih: Ini masalah serius yang selalu berulang karena Pemkot abai pada akar masalahnya. Setiap musim penerimaan siswa baru, kita selalu melihat kepanikan orang tua. Terjadi perebutan sekolah yang dianggap “favorit”, bahkan sampai memicu praktik-praktik tidak jujur seperti manipulasi data, titip kartu keluarga, dan kecurangan lainnya. Ini tidak baik dan harus benar-benar dihilangkan. PAN Semarang mendesak Walikota untuk melakukan pemerataan kualitas fasilitas pendidikan secara radikal dan menyeluruh.
Pikiran Bangsa: Bagaimana konsep pemerataan fasilitas pendidikan yang Anda tawarkan agar tidak ada lagi dikotomi sekolah favorit?
Mohammad Nasih: Kuncinya ada pada keadilan anggaran. Sekolah di pinggiran kota atau wilayah padat penduduk harus memiliki kualitas gedung, laboratorium, teknologi, hingga kompetensi guru yang setara dengan sekolah-sekolah di pusat kota. Kalau semua sekolah kualitasnya sama baiknya, orang tua tidak perlu lagi stres, tidak perlu lagi rebutan, dan otomatis praktik titip-menitip atau manipulasi yang tidak jujur itu akan hilang dengan sendirinya. Setelah kita selamatkan fisik anak dari bahaya stunting lewat intervensi gizi, kita harus selamatkan masa depan intelektual mereka lewat keadilan pendidikan.
Pikiran Bangsa: Terakhir, apa pesan penutup Anda untuk jajaran eksekutif di Balaikota Semarang?
Mohammad Nasih: Saya ingatkan sekali lagi, rakyat Semarang butuh bukti kerja, bukan narasi pengalihan isu. Saya minta Walikota dan jajarannya turun ke lapangan. Lihat ruang-ruang kelas yang fasilitasnya minim, temui ibu-ibu hamil yang cemas memikirkan pemenuhan gizi bayinya agar tidak stunting, serta dengarkan keluhan pelaku usaha kecil. Urus hal-hal mendasar ini. Masalah toleransi sudah final, sekarang saatnya kita bereskan urusan perut, kesehatan, dan keadilan pendidikan bagi seluruh warga Kota Semarang.
