JAKARTA, PikiranBangsa.co – Permintaan maaf kedua yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, terkait polemik kerja sama jasa influencer senilai Rp14,69 miliar menuai kritik tajam. Pengajar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ), Dr. Mohammad Nasih, M.Si., menilai pengakuan kesalahan dan permohonan maaf tidak memadai untuk memulihkan marwah jabatan publik.
Sebelumnya, pada Senin (16/11/2026), Raffi Ahmad mengunggah video klarifikasi menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai delapan paket pengadaan jasa publikasi di Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Peristiwa ini menjadi permintaan maaf keduanya dalam kurang dari sebulan setelah polemik acara Sumpah Pemuda di Bundaran HI pada awal November 2026.
Menurut Dr. Mohammad Nasih, langkah paling terhormat secara etika pemerintahan adalah mengundurkan diri dari kursi Utusan Khusus Presiden. Keterlibatan entitas bisnis milik pejabat negara dalam proyek yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan bentuk nyata benturan kepentingan atau conflict of interest.
“Dalam etika politik dan tata kelola pemerintahan yang baik, mengakui kesalahan dan meminta maaf tidak otomatis menggugurkan pelanggaran prinsip dasar pejabat publik. Ketika seorang pejabat negara memiliki afiliasi bisnis yang menerima proyek dari kementerian, di situ terjadi conflict of interest yang serius. Mestinya dia malu dan segera mengundurkan diri,” ujar Dr. Mohammad Nasih dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Dalam Teori Keagenan, pejabat publik bertindak sebagai agen yang diberi mandat oleh rakyat sebagai prinsipal untuk mengelola sumber daya negara demi kepentingan umum. Benturan kepentingan terjadi ketika agen mengutamakan keuntungan bisnisnya di atas kepentingan publik.
“Budaya malu dan kesediaan mundur adalah standar moral tertinggi dalam demokrasi. Bertahan dengan dalih menunggu arahan Presiden justru memperlihatkan lemahnya kesadaran etis pejabat publik,” pungkasnya.


















