PikiranBangsa.co – Dalam konteks demokrasi modern, organisasi kemasyarakatan (Ormas), khususnya ormas berbasis keagamaan, menempati posisi terhormat sebagai bagian dari masyarakat sipil (civil society) yang berfungsi menjaga moral publik dan mengawasi jalannya kekuasaan. Namun, belakangan ini muncul paradoks dalam lanskap politik nasional. Di saat partai politik menjalankan kalkulasi kekuasaan yang pragmatis, sebagian besar ormas justru dinilai melampaui partai politik dalam berhitung secara politis, hingga kehilangan keberanian untuk menyuarakan kebenaran moral secara lugas.
Fenomena ini menjadi sorotan tajam pemikir Islam dan kebangsaan, Dr. Mohammad Nasih, M.Si. Dalam wawancara eksklusif bersama Pikiranbangsa.co, dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ) sekaligus Pengasuh Pesantren-Sekolah Alam Planet NUFO Rembang ini membedah secara kritis mengapa ormas Islam hari ini cenderung terkooptasi oleh kepentingan kekuasaan, termasuk dalam merespons skandal hukum dan etika pejabat negara. Berikut petikan lengkap perbincangannya.
PikiranBangsa.co: Assalamualaikum, Dr. Nasih. Anda melontarkan tesis yang cukup menohok bahwa hari ini “ormas lebih politis dibanding parpol”. Apa yang melatarbelakangi kegelisahan dan kritik tajam Anda ini?
Dr. Mohammad Nasih: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegelisahan saya berangkat dari pengamatan terhadap pergeseran peran aktor-aktor politik dan sosial di Indonesia belakangan ini. Secara teoretis dan fungsional, partai politik memang merupakan instrumen kekuasaan. Dalam ilmu politik, parpol memiliki wilayah kerja yang mencakup strategi dan taktik untuk memenangkan kontestasi elektoral dan mengelola pemerintahan. Oleh karena itu, wajar jika partai politik terkadang melakukan langkah-langkah yang berliku, kompromistis, bahkan melingkar demi menjaga stabilitas koalisi atau kalkulasi dukungan suara.
Namun, hal yang sangat berbeda seharusnya terjadi pada ormas, terutama ormas Islam. Ormas tidak memiliki kepentingan elektoral secara langsung dan berdiri di atas fondasi moral keagamaan dengan standar kebenaran yang jelas dan tegas. Mestinya, ormas bersikap apa adanya dalam menyuarakan kebenaran. Ironisnya, yang kita saksikan justru sebaliknya. Ketika muncul persoalan serius yang menyangkut etika dan integritas pejabat publik, ormas-ormas besar justru bersikap sangat hati-hati, penuh kalkulasi untung-rugi, bahkan jauh lebih politis daripada partai politik itu sendiri.
Pikiranbangsa.co: Anda menyinggung soal skandal pejabat publik, misalnya dalam polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait syarat pendidikan dan keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana Anda melihat sikap ormas dalam merespons dinamika tersebut?
Dr. Mohammad Nasih: Kasus itu adalah contoh paling nyata dan telanjang dari apa yang saya maksud. Kita semua mengikuti bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah membuka fakta hukum mengenai persoalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan dan ketiadaan bukti ijazah yang sah dalam pencalonan kemarin. Terlepas dari perdebatan teknis hukum mengenai mekanisme diskualifikasi atau proses politik di parlemen yang berujung pada dinamika pengunduran diri, ada satu dimensi yang jauh lebih mendasar dari sekadar hukum positif, yakni dimensi etika dan moralitas publik.
Dalam situasi ketika lembaga peradilan tertinggi sudah memberikan putusan yang secara substansial menunjukkan adanya cacat administratif dan moral, kita tidak mendengar ada satu pun ormas arus utama yang tampil ke depan memberikan seruan moral yang tegas. Padahal, seruan itu bahkan tidak perlu menyebut nama siapa pun secara personal. Cukup dengan menyerukan secara prinsipil agar setiap pejabat negara mengedepankan budaya malu (shame culture) dan integritas ketika terlibat dalam sebuah skandal atau cacat etik. Meskipun ada segelintir aliansi aktivis ormas yang bersuara, secara institusional ormas-ormas besar Islam memilih bungkam atau bermain aman.
Pikiranbangsa.co: Padahal dalam tradisi Islam sendiri, keberanian menyampaikan kebenaran di hadapan kekuasaan merupakan prinsip yang sangat fundamental. Mengapa nilai ini tampak tumpul?
Dr. Mohammad Nasih: Tepat sekali. Ormas Islam memiliki basis teologis dan moral yang sangat kuat. Dalam ajaran Islam, menyuarakan kebenaran adalah perintah utama yang tidak boleh ditawar. Bahkan di dalam hadits Nabi Muhammad SAW ditegaskan secara eksplisit: Qulil haqqa walau kaana murran—katakanlah kebenaran itu walaupun pahit rasanya. Keberanian moral semacam inilah yang dulu membuat para ulama dan organisasi Islam menjadi benteng terakhir ketika negara mengalami krisis etika.
Ketika prinsip amar ma’ruf nahi munkar—mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran—ini tumpul di hadapan kekuasaan, maka ormas sejatinya sedang kehilangan ruh eksistensinya. Jika ormas takut mengatakan yang salah itu salah karena khawatir kehilangan akses atau fasilitas dari penguasa, maka fungsi kenabian (prophetic mission) yang seharusnya melekat pada gerakan keagamaan telah berganti menjadi kalkulasi pragmatis.
Pikiranbangsa.co: Dari perspektif ilmu politik dan sosiologi, faktor-faktor struktural apa yang sesungguhnya menyebabkan ormas Islam mengalami perubahan kecenderungan sikap menjadi begitu politis?
Dr. Mohammad Nasih: Ada beberapa kerangka teori politik yang bisa menjelaskan fenomena pergeseran sikap ormas ini secara jernih:
• Politik Kooptasi dan Patronase Negara. Dalam ilmu politik, fenomena ini sangat dekat dengan konsep state corporatism dan politik patronase. Ketika negara secara sistematis merangkul elite-elite masyarakat sipil melalui pemberian jabatan politik, konsesi ekonomi di antaranya komisaris, hingga izin pengelolaan sumber daya alam seperti konsesi tambang bagi ormas keagamaan, maka terjadilah ketergantungan struktural. Dalam teori patronase, ketika klien menerima sumber daya material atau yang bisa dikonversi menjadi materi dari patron, klien tersebut secara otomatis kehilangan otonomi kritisnya. Sulit mengharapkan ormas bersikap kritis terhadap skandal kekuasaan jika organisasi tersebut sedang menikmati atau menunggu distribusi kue ekonomi dari pemerintah.
• Hegemoni dan Melemahnya Masyarakat Sipil. Merujuk pada pemikiran Antonio Gramsci mengenai hegemoni, kekuasaan yang paling efektif bukanlah yang bekerja melalui paksaan fisik, melainkan melalui persetujuan moral dan intelektual dari kelompok-kelompok kunci di masyarakat. Ketika pimpinan ormas masuk ke dalam lingkaran hegemoni kekuasaan, cara pandang mereka terhadap realitas politik ikut bergeser. Mereka tidak lagi melihat persoalan dari kacamata moralitas umat, melainkan dari kacamata stabilitas rezim dan kepentingan kelembagaan jangka pendek.
• Oligarkisasi Internal Organisasi. Robert Michels pernah merumuskan konsep Iron Law of Oligarchy atau Hukum Besi Oligarki. Dalam organisasi besar, sering kali terjadi pemusatan pengambilan keputusan pada segelintir elite pengurus pusat. Elite-elite ini cenderung lebih mengutamakan kelangsungan akses politik dan ekonomi organisasi dibandingkan aspirasi murni akar rumput. Akibatnya, sikap resmi ormas lebih mencerminkan kompromi elite dengan penguasa ketimbang suara nurani umat di lapisan bawah.
Pikiranbangsa.co: Jika ormas terus-menerus memosisikan diri sebagai pemain politik yang terlalu berhitung, apa dampak jangka panjangnya bagi kualitas demokrasi dan moralitas bangsa kita?
Dr. Mohammad Nasih: Dampaknya sangat destruktif bagi ekosistem demokrasi. Dalam teori demokrasi modern yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas atau Alexis de Tocqueville, masyarakat sipil (civil society) adalah penyeimbang utama negara dan pasar. Jika partai politik sudah sibuk dengan transaksi kekuasaan dan oligarki, lalu ormas sebagai penjaga moral juga ikut bertransaksi dan bersikap lebih politis dari parpol, maka rakyat akan kehilangan rujukan moral.
Kondisi ini menciptakan kekosongan oposisi moral. Masyarakat menjadi bingung membedakan mana yang benar secara etis dan mana yang sekadar pembenaran politik. Lebih jauh lagi, hal ini akan melanggengkan impunitas moral di kalangan pejabat publik. Pejabat negara akan merasa bahwa pelanggaran etika, manipulasi administrasi, atau skandal apa pun tidak akan pernah mendapatkan sanksi sosial yang serius selama mereka mampu merangkul elite-elite ormas.
Pikiranbangsa.co: Terakhir, sebagai seorang akademisi sekaligus pengasuh pesantren, apa seruan dan harapan Anda agar ormas Islam kembali ke khitahnya?
Dr. Mohammad Nasih: Ormas Islam harus segera melakukan muhasabah kelembagaan dan kembali pada khitah perjuangannya sebagai penjaga moral bangsa (moral force). Kemandirian ekonomi dan kemandirian sikap harus dibangun dari bawah bersama umat, bukan dengan menggantungkan diri pada belas kasihan atau konsesi dari penguasa.
Kekuasaan politik itu sifatnya sementara dan selalu penuh dengan intrik, sedangkan kebenaran moral bersifat abadi. Ormas tidak perlu ikut-ikutan bermain taktik berliku seperti partai politik. Cukup berdiri tegak di atas garis kebenaran, bersikap jujur, dan berani mengingatkan penguasa ketika terjadi penyimpangan etika. Dengan cara itulah kehormatan ulama, marwah organisasi berbasis agama, dan masa depan demokrasi yang bermartabat di Indonesia dapat tetap terjaga.


















