Oleh: Said Kosim (Raden Saett), seorang penulis, penyair, dan aktivis sosial kelahiran Pekalongan, 22 Desember 2003. Karya-karyanya telah menghiasi berbagai platform media digital.
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan risiko bencana alam yang tinggi. Letaknya di sepanjang Cincin Api Pasifik membuat gempa bumi dan tsunami menjadi ancaman konstan, sementara iklim tropisnya memicu banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah. Dalam konteks ini, bencana tidak dapat dilihat hanya sebagai fenomena alam semata; bencana juga terkait erat dengan strategi pemerintah, pengelolaan sumber daya lingkungan, dan kesiapan nasional untuk melindungi warganya.
Pemikiran KH. Maimoen Zubair dalam bukunya, “Tsunami fi Biladina Indunisiya, a Huwa Azabun am Mushibatun,” menawarkan perspektif menarik untuk menganalisis masalah ini. Karya ini lahir dari refleksi atas tragedi tsunami Aceh tahun 2004, yang tidak hanya merusak infrastruktur fisik tetapi juga memicu diskusi mendalam tentang interpretasi bencana dari perspektif agama. Salah satu pertanyaan penting pada saat itu adalah apakah tsunami tersebut merupakan hukuman ilahi atau hanya bencana alam.
KH. Maimoen Zubair menantang pandangan yang terburu-buru menyatakan tsunami sebagai hukuman. Ia berpendapat bahwa banyak korban adalah Muslim yang taat, sehingga tidak masuk akal untuk menganggap bencana tersebut sebagai hukuman atas dosa kolektif. Sebagai manusia, kita tidak berhak menghakimi keyakinan orang lain, apalagi menggunakan bencana sebagai alat untuk menilai moralitas. Pendapat ini sangat penting karena mendorong masyarakat keluar dari pemikiran yang terlalu sederhana tentang bencana.
Pola pikir yang sederhana yang menganggap bencana sebagai takdir atau hukuman sering memengaruhi bagaimana masyarakat menanggapi kebijakan negara. Jika bencana dianggap sepenuhnya sebagai kehendak Tuhan, maka kegagalan pemerintah dalam mitigasi, sistem peringatan dini yang lemah, dan perencanaan tata ruang yang buruk jarang dikritik secara mendalam. Padahal, di era modern ini, pemerintah memiliki kewajiban yang signifikan untuk mengurangi risiko dan melindungi warganya.
Dari segi kebijakan, Indonesia sudah memiliki berbagai mekanisme pengelolaan bencana, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sistem peringatan dini yang diperkuat, dan peraturan mitigasi. Namun, dalam kenyataan, implementasinya seringkali suboptimal. Banyak daerah rawan bencana masih kurang edukasi tentang bencana, dan pembangunan infrastruktur serta perubahan tata guna lahan sering mengabaikan dampak dan risiko lingkungan.
Dalam situasi ini, gagasan KH. Maimoen Zubair dapat berfungsi sebagai pengingat bahwa bencana tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan manusia. Ia tidak menolak pendekatan ilmiah atau langkah-langkah teknis, tetapi menekankan perlunya kesadaran etis dalam menangani bencana. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada respons pasca-bencana, tetapi juga pada pencegahan melalui pengelolaan lingkungan yang lebih bijaksana.
Realitas bencana saat ini menunjukkan bahwa banyak insiden diperparah oleh aktivitas manusia. Deforestasi, pembangunan yang tidak terencana, dan prioritas ekonomi jangka pendek seringkali meningkatkan kerentanan masyarakat. Dalam keadaan seperti itu, narasi keagamaan yang hanya menekankan takdir dapat mengaburkan masalah struktural yang seharusnya ditangani oleh negara.
Pendekatan agama KH. Maimoen Zubair sebenarnya dapat memberikan dasar untuk mengkritik kebijakan pemerintah secara moral. Jika bencana dipandang sebagai peringatan atau ujian, maka yang perlu dievaluasi bukanlah hanya perilaku individu, tetapi juga keputusan kolektif negara. Pemerintah tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab dengan mengutip faktor alam, terutama jika kebijakannya berkontribusi pada kerusakan lingkungan.
Selain mitigasi, manajemen pascabencana juga merupakan isu penting. Manajemen pengungsi, distribusi bantuan, dan proses rehabilitasi seringkali terhambat oleh birokrasi dan ketidakadilan. Di sini, pandangan KH. Maimoen Zubair, yang menolak stigma korban sebagai “penerima hukuman,” selaras dengan prinsip perlindungan warga negara. Korban bencana harus diperlakukan sebagai mereka yang membutuhkan perlindungan, bukan disalahkan.
Menghubungkan bencana dengan pemikiran keagamaan dan kebijakan pemerintah merupakan langkah penting dalam mengembangkan pemikiran kritis. Bencana perlu dipandang sebagai masalah yang secara bersamaan melibatkan alam, manusia, dan negara. Dengan pemahaman ini, kritik terhadap pemerintah dapat diarahkan untuk meningkatkan tata kelola lingkungan dan sistem mitigasi, daripada sekadar menyalahkan alam atau takdir.
Oleh karena itu, kitab karya KH. Maimoen Zubair, “Tsunami” tetap relevan untuk memahami bencana di Indonesia saat ini. Gagasan-gagasan ini membantu kita menyadari bahwa bencana bukan hanya peristiwa alam atau masalah spiritual, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan publik dan tanggung jawab negara. Pendekatan yang seimbang antara sains, etika, dan kebijakan sangat penting untuk mencegah terulangnya bencana dengan dampak yang semakin parah.
