Oleh: Rosyifa Millati Azka, Mahasiswa UIN Salatiga
Aristoteles menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk negara yang menjunjung tinggi kebebasan, karena dari kebebasan itulah setiap warga negara dapat saling berbagi kekuasaan. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, “Democracy is government of the people, by the people, and for the people”, yang artinya demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia telah menunjukkan penerapannya, salah satunya melalui penyelenggaraan Pemilu (Pemilihan Umum) setiap lima tahun sekali, baik untuk memilih kepala negara maupun kepala daerah. Dalam proses ini, rakyat memiliki peran penting dalam menentukan arah pemerintahan melalui suara yang mereka berikan.
Namun, meskipun pemilu merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip demokrasi, dalam pelaksanaannya masih terdapat praktik yang bertentangan dengan nilai demokrasi itu sendiri, seperti adanya politik uang (serangan fajar). Praktik ini jelas mencederai prinsip keadilan dan kebebasan dalam berdemokrasi, karena rakyat seharusnya dapat memilih tanpa adanya tekanan maupun iming-iming materi.
Tidak hanya dalam skala negara, prinsip demokrasi juga berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, demokrasi pada tingkat pemilihan kepala desa di lingkungan tempat tinggal saya masih belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini karena salah satu pasangan calon diketahui memiliki ‘orang dalam’ yang mempengaruhi hasil pemilihan dengan janji-janji tertentu. Meskipun hasil pemungutan suara tampak sah, banyak masyarakat yang merasa bahwa suara mereka dipengaruhi oleh tekanan dan iming-iming dari pihak tertentu.
Sebaliknya, dalam pemilihan ketua Karang Taruna di lingkungan saya, prinsip demokrasi dapat dikatakan berjalan dengan baik. Prosesnya diawali dengan rapat yang melibatkan perwakilan masyarakat untuk membahas calon ketua. Dari rapat tersebut, muncul tiga calon ketua yang kemudian diminta untuk menyusun visi dan misi. Selanjutnya diadakan rapat untuk menentukan sistem pemilihan yang adil dan transparan.
Seluruh pendapat anggota karang taruna diterima dan didiskusikan secara demokratis. Setelah pemilihan dilakukan, rapat lanjutan diadakan untuk membentuk struktur kepengurusan baru, yang juga dilakukan secara terbuka dengan menerima masukan, kritik, dan saran dari seluruh anggota. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip demokrasi yang sehat, yaitu musyawarah, keterbukaan, dan kesetaraan dalam berpendapat.
Dari pengalaman tersebut, saya menyimpulkan bahwa penerapan demokrasi di Indonesia masih bersifat situasional. Di beberapa tempat sudah berjalan baik, namun di tempat lain masih perlu perbaikan agar nilai-nilai demokrasi benar-benar dapat menjadi budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
