Oleh: Azizah Rahmatillah,
Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Salatiga
Demokrasi sering dipahami sebagai sistem pemerintahan yang memberikan rakyatnya ruang untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Lalu konsep demokrasi dikembangkan lagi oleh Lincoln dalam Gaffar (2005 : 3) bahwa secara normatif demokrasi merupakan suatu cara yang hendak diselenggarakan oleh sebuah negara. Dengan mendengarkan beberapa pendapat para pakar politik tentang konsep demokrasi di atas baik yang menjelaskan secara etimologis maupun konsep secara umum kiranya dapat dinyatakan bahwa demokrasi diinterpretasikan bahwa pemerintahan terbentuk karena perwujudan atau pelaksanaan dari sesuatu yang sebelumnya mungkin hanya berupa gagasan, konsep, atau keinginan dari seluruh rakyat (Dedi, 2022). Namun pada kenyataannya, banyak warga merasa bahwa suara rakyat tidak benar-benar didengarkan oleh pemerintah.
Demokrasi yang sebatas pada proses pemilihan umum (pemilu) tanpa memberi ruang bagi warga agar terlibat dalam pengambilan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka, merupakan bentuk demokrasi yang kehilangan esensinya, ini dapat disebut sebagai demokrasi tanpa suara. Pemilu yang rutin dilaksanakan setiap pergantian jabatan, sering dijadikan tolak ukur keberhasilan demokrasi. Namun, setelah pemilu selesai, partisipasi rakyat sering kali diabaikan. Keputusan-keputusan penting diambil oleh sekelompok kecil elit politik dan ekonomi, tanpa mengikutsertakan masyarakat yang terdampak secara langsung. Pada artikel ini, saya mengambil salah satu contoh nyata dari demokrasi tanpa suara, yaitu dalam kasus pertambangan nikel di Indonesia.
Indonesia merupakan salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia. Menurut Tempo.co Kelompok Studi Nikel Internasional (INSG) memprediksi pasar nikel akan mengalami surplus sebesar 198.000 metrik ton pada 2025 (Dicky Kuriawan, 2025). Komoditas ini sangat dibutuhkan dalam industri baterai untuk kendaraan listrik, yang dianggap sebagai simbol kemajuan teknologi dan energi masa depan. Namun, di balik potensi ekonomi yang besar, suara masyarakat lokal di sekitar tambang kerap terabaikan.
Data menurut binus.ac.id penambangan nikel di Raja Ampat kini mengkhawatirkan karena mengancam ekosistem laut yang kaya, pemerintah lokal telah memberikan izin bagi perusahaan seperti PT Gag Nikel di Pulau Gag dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) di Pulau Manuran untuk beroperasi, padahal wilayah tersebut menjadi rumah bagi lebih dari 550 jenis terumbu karang dan sekitar 1.400 spesies ikan (Steven Noris, 2025). Warga sekitar mngalami dampak buruk dari penambangan ini, berupa sedimentasi tumpukan lumpur yang terbawa aliran air hujan ke laut yang dapat menutupi terumbu karang, menghambat fotosintesis, dan menyebabkan kematian karang serta berkurangnya populasi biota laut, dan dampak besar yang dirasakan adalah hilangnya mata pencaharian masyarakat nelayan dan pelaku ekowisata (Steven Noris, 2025).
Meskipun masyarakat sering menyuarakan penolakan, suara mereka jarang menjadi pertimbangan utama dalam proses pengambilan kebijakan. Proses konsultasi publik sering bersifat formalitas belaka, dan izin-izin tambang terus diberikan meskipun ada penolakan dari warga. Ini menunjukkan bahwa kebijakan sumber daya alam lebih mengutamakan kepentingan investor dan perusahaan tambang besar, dibandingkan dengan kebutuhan dan keselamatan masyarakat setempat.
Ada beberapa penyebab utama mengapa suara warga diabaikan. Pertama, kekuasaan politik dan ekonomi sering kali dikuasai oleh segelintir elit yang memiliki hubungan erat dengan dunia usaha, termasuk sektor pertambangan. Kedua, kurangnya transparansi dan kurangnya akuntabilitas dalam proses pemberian izin dan lemahnya pengawasan membuat masyarakat sulit memahami secara menyeluruh dampak maupun manfaat dari proyek-proyek yang berjalan.
Di sisi lain, rendahnya tingkat literasi politik dan terbatasnya akses terhadap informasi menyebabkan warga tidak menyadari hak-haknya ataupun tahu bagaimana cara memperjuangkannya. Situasi ini menjadikan praktik demokrasi tidak setara, hanya memberi keuntungan pada kelompok tertentu tanpa memberikan keadilan sosial dan ekologis bagi seluruh rakyat. Ketika suara masyarakat dikesampingkan, konsekuensinya bisa sangat merusak, mulai dari hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, meningkatnya sikap apatis terhadap politik, hingga konflik sosial yang berlarut-larut.
Dalam kasus tambang nikel ini, dapat menimbulkan perpecahan antarwarga, kerusakan lingkungan yang tidak bisa diperbaiki, serta terkikisnya budaya lokal yang tergantikan dengan kepentingan ekonomi. Maka dari itu, negara perlu membuka kembali ruang dialog yang benar, melibatkan masyarakat terdampak secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, dan menjamin kebebasan berpendapat tanpa ada rasa takut sedikitpun. Jika suara rakyat terus diabaikan, demokrasi hanya akan menjadi simbol kosong tanpa makna. Sudah waktunya negara mendengar dan memberi ruang pada suara rakyat kecil agar demokrasi benar-benar berpihak pada keadilan dan keberlanjutan.
REFERENSI
Dedi, A. (2022). POLITIK DINASTI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI. Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(1), Article 1. https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596
Dicky Kuriawan. (2025, June 14). Ketika Indonesia Menjadi Produsen Nikel Terbesar di Pasar Global | tempo.co. Tempo. https://www.tempo.co/ekonomi/ketika-indonesia-menjadi-produsen-nikel-terbesar-di-pasar-global-1685979
Steven Noris. (2025, March). Dampak Penambangan Nikel terhadap Ekosistem Laut Raja Ampat: Ancaman bagi Keanekaragaman Hayati dan Masyarakat Lokal. Character Building. https://binus.ac.id/character-building/2025/03/dampak-penambangan-nikel-terhadap-ekosistem-laut-raja-ampat-ancaman-bagi-keanekaragaman-hayati-dan-masyarakat-lokal/
