Oleh: Salsabila Margareta, Mahasiswa Mata Kuliah Kewarganegaraan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Salatiga
Di lingkungan sekolah, demokrasi tampak hidup dalam berbagai kegiatan siswa, terutama melalui organisasi OSIS. OSIS menjadi wadah di mana siswa belajar bagaimana mengelola organisasi secara demokratis. Hal ini terlihat dari proses pemilihan ketua OSIS yang dilakukan secara langsung oleh seluruh siswa. Mereka diberikan hak suara yang sama untuk memilih pemimpin yang dianggap layak. Proses ini berlangsung terbuka, dengan adanya kampanye dan debat antar calon ketua yang memberi kesempatan kepada seluruh siswa untuk mengenal visi dan misi mereka.
Tak hanya pemilu, kegiatan OSIS juga mencerminkan suasana demokratis melalui forum rapat yang memberikan ruang bagi setiap anggota untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Suasana musyawarah tercipta, dan keputusan diambil secara kolektif. Para siswa pun diajarkan untuk menghormati pendapat orang lain, meskipun tidak selalu sependapat. Ini membentuk karakter toleran dan bertanggung jawab dalam organisasi.
Namun, tidak semua berjalan sempurna. Kadang-kadang, keputusan diambil secara sepihak oleh pembina atau pengurus senior, sehingga mengurangi kesempatan siswa lain untuk berpartisipasi aktif. Hal ini dapat memunculkan rasa enggan dari anggota untuk menyuarakan pendapatnya.
Demokrasi dalam Pelaksanaan KPPS di Masyarakat
Pengalaman saya terlibat dalam kegiatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di masyarakat juga menunjukkan bagaimana demokrasi dijalankan dalam praktik nyata. Suasana kerja di dalam KPPS umumnya bersifat kolektif. Dalam rapat-rapat persiapan, semua anggota diberi ruang untuk menyampaikan ide dan usulan. Misalnya, saat menentukan tata letak tempat pemungutan suara, kami berdiskusi bersama untuk mencari solusi terbaik yang nyaman bagi pemilih.
Setiap anggota KPPS memiliki posisi yang setara, tanpa perbedaan perlakuan. Semua pendapat dihargai. Namun demikian, dalam beberapa situasi, terdapat tekanan dari atasan atau pihak luar yang membuat sebagian anggota merasa tidak bebas menyampaikan pendapat. Ada kalanya keputusan dibuat secara cepat oleh atasan tanpa mempertimbangkan masukan anggota lain.
Meski demikian, prinsip transparansi tetap dijaga, terutama saat proses penghitungan suara. Semua tahapan dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh masyarakat dan pihak terkait untuk memastikan kejujuran dan keadilan.
Kesimpulan
Baik di sekolah maupun masyarakat, prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi aktif, kesetaraan, kebebasan berpendapat, musyawarah, serta transparansi sudah mulai diterapkan. Meski belum sempurna dan masih terdapat tantangan, pengalaman-pengalaman ini menjadi bukti nyata bahwa demokrasi bisa hidup dalam kehidupan sehari-hari bila semua pihak mendukung dan menjalankannya dengan tanggung jawab.
