Oleh: Alfia Wradani Baridatul Ma’wa, Mahasiswa UIN Salatiga
Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi yang secara rutin menyelenggarakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Namun, di balik proses demokrasi tersebut, polarisasi politik kerap muncul dan bahkan seolah menjadi pola berulang dalam setiap momentum pemilu. Jika dibiarkan tanpa pengelolaan yang tepat, polarisasi berpotensi menjadi pemicu konflik yang dapat memecah belah persatuan bangsa.
Fenomena ini dapat dilihat melalui konflik yang terjadi di Yaman. Perang saudara di negara tersebut berakar dari polarisasi tajam antara kelompok Houthi dan pemerintah Yaman. Ketegangan yang tidak terkelola dengan baik akhirnya berkembang menjadi konflik bersenjata berkepanjangan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Yaman sendiri, tetapi juga melibatkan negara-negara asing seperti Amerika Serikat dan Inggris. Keterlibatan pihak luar tersebut memperburuk situasi dan menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa (Niarchos, 2024). Peristiwa ini menunjukkan bahwa polarisasi ekstrem dapat membuka pintu bagi intervensi asing dan memperdalam krisis nasional.
Indonesia memang belum berada pada kondisi seperti Yaman. Namun, tanda-tanda polarisasi masih terus muncul hingga saat ini. Maraknya penyebaran hoaks, disinformasi, dan misinformasi, serta menguatnya politik identitas dan eksploitasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjadi indikasi nyata bahwa polarisasi belum sepenuhnya teratasi (Handayani, 2022). Jika dicermati, Indonesia dan Yaman memiliki beberapa kesamaan, seperti masyarakat yang majemuk, pengaruh kuat politik identitas, serta munculnya ketegangan antara pemerintah dan sebagian kelompok masyarakat.
Selain itu, kedua negara juga menunjukkan gejala melemahnya peran institusi demokrasi dalam menengahi perbedaan dan konflik. Meski demikian, Indonesia masih memiliki sejumlah keunggulan yang tidak dimiliki Yaman, seperti struktur negara yang relatif stabil, tingkat kesejahteraan yang lebih baik, serta ruang sipil yang masih terbuka. Namun kelebihan tersebut bukan jaminan mutlak. Semua itu dapat berubah sewaktu-waktu jika polarisasi terus dilestarikan dan ketegangan sosial tidak ditangani secara serius.
Untuk mencegah Indonesia mengalami nasib serupa dengan Yaman, sejumlah langkah strategis perlu dilakukan. Pemerintah pusat harus berperan sebagai penengah yang adil, bukan berpihak dalam konflik identitas. Pengawasan terhadap media sosial juga perlu diperkuat guna menekan penyebaran hoaks dan konten provokatif yang memperuncing polarisasi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi menjadi sangat penting, terutama dalam membedakan fakta dan opini. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat juga tidak kalah krusial, karena mereka memiliki pengaruh besar dalam menanamkan nilai bahwa perbedaan adalah keniscayaan, bukan alasan untuk perpecahan.
Polarisasi merupakan ancaman nyata bagi persatuan bangsa. Yaman menjadi contoh bagaimana polarisasi dapat menghancurkan sebuah negara dari dalam. Indonesia memang belum mencapai titik tersebut, tetapi gejalanya mulai terasa. Saat ini, masyarakat Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mencegahnya. Namun, jika polarisasi terus dibiarkan tumbuh tanpa penanganan yang tegas dan berkelanjutan, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi risiko yang sama.
Referensi
Handayani, S. (2022, 7 April). Mencegah Polarisasi pada Pemilu dan Pemilihan 2024. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
https://www.kpu.go.id/berita/baca/10717/mencegah-polarisasi-pada-pemilu-dan-pemilihan-2024
Niarchos, N. (2024, 31 Januari). The Risks in Attacking the Houthis in Yemen. The New Yorker.
https://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-risks-in-attacking-the-houthis-in-yemen
