Manusia adalah makhluk hidup yang dianugerahi akal budi. Akal budi inilah yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya di dunia. Karena kekhasan tersebut, manusia disebut Homo sapiens—manusia yang bijaksana (homo berarti manusia, sapiens berarti bijaksana). Secara ilmiah, istilah Homo sapiens merujuk pada spesies manusia yang muncul sekitar 300 ribu tahun lalu di Afrika (Harari, 2011). Namun, jika ditarik lebih jauh dan ditafsirkan secara filosofis, Homo sapiens menunjuk pada aktivitas khas manusia, yakni kemampuan berpikir dan hasrat untuk mengejar pengetahuan. Dalam pengertian ini, setiap manusia pada dasarnya adalah pembelajar: pribadi yang ingin bertumbuh, belajar, dan mengenyam pendidikan.
Identitas manusia sebagai homo sapiens menegaskan bahwa kebijaksanaan tidak hadir secara instan, melainkan dibentuk melalui proses yang terus-menerus. Proses tersebut berlangsung melalui pendidikan. Pendidikan menjadi jalan menuju kebijaksanaan, karena di dalamnya manusia dibimbing dan dilatih untuk membedakan yang baik dan yang benar, serta untuk mengambil keputusan secara bertanggung jawab.
Pendidikan merupakan proses pemberian pengajaran dan pendampingan kepada anak-anak agar mereka mampu memahami dunia di sekitarnya. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak didik, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Sulasmi, 2021). Dalam pengertian ini, pendidikan tidak semata-mata bertujuan mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi membentuk manusia yang utuh dan berdaya dalam kehidupan sosialnya.
Agar pendidikan dapat berlangsung secara berkelanjutan hingga akhir hayat, anak-anak perlu dipersiapkan sebagai generasi penerus yang kelak menjadi pelaku pendidikan bagi generasi selanjutnya. Anak-anak, dengan demikian, bukan hanya penerima manfaat pendidikan, melainkan subjek utama yang menentukan keberlanjutan peradaban. Namun, jika pendidikan memang merupakan aspek fundamental dalam kehidupan anak-anak, mengapa sistem yang dibangun justru menyingkirkan mereka dari hak paling mendasar, yakni hak untuk belajar dan memperoleh pengetahuan? Mengapa pemenuhan kebutuhan dasar anak lebih sering direduksi pada persoalan perut kenyang semata, sementara kebutuhan intelektual dan kognitif “otak yang dipenuhi pengetahuan” kerap terabaikan?
Dua pertanyaan kritis inilah yang menjadi pintu masuk untuk menelaah secara lebih mendalam tragedi bunuh diri seorang anak Sekolah Dasar di Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dipicu oleh ketidakmampuan membeli buku dan alat tulis. Tragedi ini bukan sekadar kisah personal yang memilukan, melainkan ironi sosial yang menyingkap kegagalan struktural dalam kebijakan pendidikan oleh pemerintah.Kemiskinan dan Biaya PendidikanKemiskinan dan pendidikan merupakan dua realitas sosial yang saling berkaitan erat. Kemiskinan dapat muncul sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, sementara di sisi lain pendidikan kerap tidak dapat diakses secara memadai karena tekanan kemiskinan yang terus meningkat. Dengan demikian, pendidikan dan kemiskinan adalah dua aspek fundamental yang saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Relasi problematis inilah yang dialami oleh keluarga seorang siswa Sekolah Dasar yang melakukan bunuh diri di Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kasus ini, terdapat dua isu utama yang perlu dicermati secara serius, yakni persoalan kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan. Berdasarkan laporan Kompas pada 3 Februari 2026, tindakan bunuh diri tersebut mencerminkan keputusasaan korban akibat kondisi ekonomi keluarganya. Permintaan korban akan uang kurang dari Rp10.000 untuk membeli buku dan pena tidak dapat dipenuhi oleh ibunya, karena ketiadaan biaya (Kompas.id, 03/02/2026).
Bagi keluarga tersebut, jumlah uang yang relatif kecil itu menjadi beban yang sulit dipenuhi, mengingat orang tua harus menanggung kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga.
Fakta ini secara jelas menunjukkan bahwa kemiskinan dalam keluarga berdampak langsung pada keberlangsungan pendidikan anak. Lebih dari itu, tragedi tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kasus individual, melainkan sebagai cermin dari realitas pendidikan yang dialami oleh banyak anak dan keluarga di Indonesia. Tidak sedikit siswa, bahkan mahasiswa perguruan tinggi, yang terpaksa bekerja sambil menempuh pendidikan demi membiayai kebutuhan sekolah atau kuliah mereka.
Realitas ini muncul karena hampir setiap jenjang pendidikan menuntut adanya biaya, sehingga pendidikan yang sepenuhnya bebas dari beban finansial kerap terasa sebagai sesuatu yang nyaris mustahil. Akibatnya, pilihan terhadap sekolah atau perguruan tinggi sering kali ditentukan bukan oleh kualitas pendidikan yang ditawarkan, melainkan oleh kemampuan ekonomi keluarga. Kondisi ini bukan disebabkan oleh ketiadaan minat atau semangat untuk mengenyam pendidikan yang bermutu, melainkan oleh tingginya biaya yang harus ditanggung untuk mengakses lembaga pendidikan berkualitas.
Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila masih ditemukan siswa dan mahasiswa yang mengalami tunggakan biaya pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi mereka. Beban finansial pendidikan yang sepenuhnya dipikul oleh keluarga menjadi hambatan serius bagi keberlanjutan proses belajar, sekaligus menegaskan bahwa persoalan pendidikan di Indonesia masih sangat berkaitan dengan struktur kemiskinan yang belum tertangani secara memadai.
MBG VS Pendidikan Gratis, Mana Lebih Penting?
Tragedi bunuh diri seorang anak Sekolah Dasar di Ngada memunculkan pertanyaan mendasar di ruang publik: manakah yang seharusnya menjadi prioritas negara, Program Makan Bergizi Gratis atau Pendidikan Gratis? Kedua program ini tengah menjadi perdebatan luas di tengah masyarakat. Sebagian pihak membela mati-matian Program Makan Bergizi Gratis sebagai solusi pemenuhan kebutuhan dasar anak, sementara pihak lain memperjuangkan pendidikan gratis sebagai hak fundamental yang harus dijamin negara bagi seluruh warga.
Pada prinsipnya, setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat patut diapresiasi. Namun, persoalan utama bukanlah sekadar memilih salah satu, melainkan menimbang urgensi dan dampak nyata dari masing-masing program. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, memang berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan fisik dan dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Akan tetapi, muncul pertanyaan krusial: sejauh mana program ini berdampak langsung pada perkembangan kognitif anak, jika pada saat yang sama akses terhadap pendidikan masih dibatasi oleh biaya?
Bagi sebagian siswa, terutama mereka yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar, program ini tentu membawa manfaat. Namun, bagaimana dengan anak-anak dan orang tua yang setiap hari dibebani kecemasan akan biaya sekolah, buku, dan perlengkapan belajar? Bagi kelompok ini, persoalan pendidikan bukan sekadar soal perut kenyang, melainkan tentang keberlanjutan masa depan. Maka, perlu dipertanyakan secara kritis: apakah negara hendak terus berkutat pada pemenuhan aspek ekonomi semata, sementara dimensi pendidikan sebagai fondasi utama pembentukan manusia dan peradaban justru terabaikan? Pertanyaan ini tidak hanya muncul dari satu peristiwa tragis, melainkan mewakili kegelisahan banyak warga yang mempertanyakan arah dan prioritas kebijakan publik, khususnya melalui Program Makan Bergizi Gratis.
Dalam hal ini, perlu dievaluasi oleh pemerintah dalam melihat sebuah program untuk masyarakat. Mana yang lebih diutamakan. Saya yakin bahwa banyak mahasiswa yang selalu berjuang mengais ke pemerintah agar pendidikan gartis itu dilaksanakan. Ini bukan karena setiap orang akan mudah bersekolah, tanpa ada usaha tetapi karena setiap orang berpikir bahwa pendidikan itu penting setiap orang. Saya yakin negara kita akan maju, apabila pendidikan setiap warga negara terjamin. Karena melalui pendidikan kita akan menjadi orang yang cerdas dan yang paling penting adalah menjadi Homo Sapiens (mahkluk bijaksana) yang bisa memutuskan mana yang baik dan benar.
Harapan Untuk Pemerintah
Tragedi bunuh diri seorang anak SD di Ngada merupakan tamparan keras bagi negara. Peristiwa ini menuntut pemerintah untuk membuka mata terhadap realitas konkret yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia. Mengurus urusan kenegaraan tentu penting, namun tidak boleh mengabaikan persoalan-persoalan domestik yang bersifat mendesak. Kemiskinan struktural dan keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan harus menjadi perhatian utama saat ini. Presiden Prabowo pernah menyatakan komitmennya untuk menuntaskan kemiskinan di negeri ini. Karena itu, tragedi di Ngada semestinya menjadi cermin kritis bagi arah kebijakan publik yang sedang dijalankan, sekaligus mengajak kita bertanya secara jujur: di tengah keterbatasan yang ada, manakah yang seharusnya lebih dahulu diprioritaskan pemenuhan gizi atau akses pendidikan?
