Oleh: Aulia Eka Fatih, Mahasiswa UIN Salatiga
Menurut Aristoteles, kebebasan adalah prinsip utama dari demokrasi. Dalam hal ini, demokrasi berfungsi menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengambil keputusan politik dalam negara mereka. Indonesia, sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, mewujudkan praktik demokrasi dalam pemilihan umum yang rutin digelar setiap lima tahun sekali. Pemilu berfungsi sebagai wadah untuk menampung suara rakyat dalam menentukan masa depan Indonesia, yang tidak hanya tercermin dalam aspek politik, namun juga dalam aspek pendidikan, ekonomi, teknologi, dan kehidupan sosial secara menyeluruh.
Transparansi dan partisipasi sebagai salah satu prinsip demokrasi perlu diterapkan agar pemilu tak sekadar menjadi ajang ‘buang-buang duit’ belaka. Transparansi dalam hal ini memastikan adanya keterbukaan dalam penghitungan suara hasil pemilu agar tidak dimanipulasi, yang juga berkaitan dengan partisipasi aktif masyarakat agar suara mereka dapat tersalurkan dengan baik dan sebenar-benarnya.
Namun, perlu disadari bahwa proses demokrasi ini tidak berhenti pada level negara semata. Demokrasi juga harus bernafas dan hidup dalam keseharian masyarakat, termasuk dalam ruang-ruang organisasi mahasiswa. Dalam hal ini, penulis mengambil contoh dari pengalaman di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) UIN Salatiga.
Menurut Max Weber, kepemimpinan adalah elemen penting dalam organisasi, di mana setiap organisasi pasti memiliki seorang pimpinan dan anggota yang dipimpin. Di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), pemilihan pimpinan seperti ketua, sekretaris, dan bendahara umum dilakukan melalui serangkaian kegiatan Musyawarah Komisariat (Musykom) yang diselenggarakan sekali selama satu periode kepemimpinan.
Musyawarah ini diawali dengan pemilihan pimpinan sidang, pembacaan tata tertib, lantas dilanjutkan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh pimpinan umum beserta seluruh anggota bidang atas pelaksanaan program kerja selama satu periode sebelumnya. Pada tahap awal ini, setiap anggota yang hadir dalam musyawarah memiliki hak yang sama untuk mengajukan pertanyaan atau kritik terhadap hasil kerja bidang atau pimpinan yang dirasa kurang memuaskan, dengan tetap menjaga etika agar tetap tidak terlewat batas dan menyerang pribadi yang bersangkutan.
Setelahnya, peserta musyawarah akan dibagi dalam tiga komisi: A, B, dan C, yang masing-masing akan fokus membahas Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) komisariat, program kerja, dan rekomendasi-rekomendasi. Masing-masing dari anggota setiap komisi akan dituntut untuk menyuarakan pendapat, berdiskusi, dan memperbarui draf dari topik yang mereka dapatkan. Hasil dari diskusi-diskusi itu kemudian akan digabung dan disahkan menjadi Tanfidz Musyawarah Komisariat yang kemudian di print dalam bentuk buku dan menjadi pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan komisariat selama satu periode kepemimpinan.
Selanjutnya, beralih pada tahap paling penting dalam pelaksanaan Musykom, yakni pemilihan ketua umum. Kandidat ketua umum akan didiskusikan oleh anggota komisariat yang telah menjadi pimpinan minimal selama satu tahun. Kandidat kemudian dipersilahkan menyampaikan visi misinya kepada peserta musyawarah. Dalam proses ini, peserta diperkenankan mengajukan dua buah pertanyaan kepada masing-masing kandidat ketua umum.
Seluruh kandidat yang telah menyampaikan visi misi lalu diperkenankan keluar, dan peserta bermusyawarah untuk menentukan ketua umum yang pantas diberikan amanah. Bila semua anggota telah sepakat, semua kandidat akan dipanggil masuk kembali, dan anggota menyatakan hasil musyawarah mereka. Musyawarah Komisariat ini menekankan bahwa dalam lingkup organisasi mahasiswa, demokrasi tidak hanya menjadi konsep, tetapi dipraktikkan secara nyata melalui keterbukaan, musyawarah, dan penyampaian pendapat setiap anggota.
Musyawarah komisariat menjadi ruang utama untuk mendiskusikan arah gerak organisasi IMM ke depan yang sepenuhnya melibatkan suara anggota. Diskusi terbuka antar anggota ini dapat menghasilkan suara yang mewakili mayoritas dan meminimalisir kesalahpahaman antara pimpinan dan anggota dalam pemilihan ketua umum.
Proses Musyawarah Komisariat tidak hanya menjadi ajang formalitas, melainkan benar-benar membuka ruang untuk keterlibatan aktif seluruh anggota. Dengan ini, dapat penulis simpulkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dalam organisasi IMM telah diterapkan dengan baik. Pada akhirnya, demokrasi bukan hanya sebagai sistem semata, namun budaya yang harus terus dijaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.
