Oleh: Imroatun Solekah, S.H., Mahasiswa S2 Hukum UIN Walisongo Konsentrasi Hukum Tata Negara, Pengajar di Pesantren-Sekolah Alam Planet Nufo
Joko Widodo, yang lebih dikenal sebagai Jokowi, telah menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam politik Indonesia sejak terpilih sebagai presiden pada tahun 2014. Dengan latar belakang sebagai mantan walikota dan gubernur, Jokowi memulai karir politiknya dengan janji untuk membawa perubahan dan memperbaiki kehidupan masyarakat biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak pengamat dan kritikus mulai mempertanyakan arah kepemimpinannya dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia.
Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat. Belakangan ini, tagar “Adili Jokowi” ramai diperbincangkan di media sosial dan menjadi sorotan publik. Tagar “Adili Jokowi” adalah salah satu bentuk ekspresi publik yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk mengkritik pemimpinnya. Kritik terhadap pemimpin adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi, karena pemimpin dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.
Fenomena ini juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap kinerja pemerintah. Selama dua periode kepemimpianan, Jokowi telah mengambil berbagai kebijakan yang menuai pro dan kontra, seperti UU Cipta Kerja, relokasi Ibu Kota Negara (IKN), hingga kebijakan impor pangan yang dianggap merugikan petani. Kritik terhadap kebijakan tersebut adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat, asalkan disampaikan dengan cara yang santun dan konstruktif.
Di balik fenomena “Adili Jokowi”, ada nuansa politik identitas dan polarisasi yang semakin menguat. Sejak Pilpres 2014 dan 2019, masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua kubu yang sulit didamaikan: pendukung Jokowi dan oposisinya. Polarisasi ini menjadi tantangan besar bagi demokrasi Indonesia. Alih-alih membangun diskusi yang sehat, politik identitas seringkali memicu konflik dan permusuhan. Kritik terhadap kebijakan pemerintah sering dianggap sebagai serangan personal, sementara dukungan terhadap pemerintah dianggap sebagai pembelaan buta. Hal ini menghambat proses evaluasi kebijakan yang objektif dan berdampak pada pembangunan bangsa.
Salah satu prinsip dasar dalam negara hukum adalah kesetaraan di depan hukum (equality before the law). Artinya, siapa pun, tanpa memandang status, jabatan, atau kekuasaan, harus tunduk pada hukum. Jika ada indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden Jokowi atau pemerintahannya, maka penegak hukum wajib bertindak tegas dan transparan. Tidak boleh ada rasa takut atau keberpihakan dalam menegakkan hukum, karena hal ini akan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi.
Penegak hukum yang tegas bukan hanya tentang menjatuhkan sanksi, tetapi juga tentang memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan independen. Penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus bekerja secara profesional dan bebas dari intervensi politik. Masyarakat menunggu bukti nyata bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa tebang pilih. Seruan ini muncul dari berbagai kalangan yang merasa bahwa ada kebijakan atau tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama masa pemerintahannya yang dianggap melanggar hukum atau merugikan kepentingan publik.
Seruan “Adili Jokowi” harus didasarkan pada bukti dan fakta yang konkret, bukan sekadar narasi politik atau emosi semata. Jika ada dugaan pelanggaran hukum, seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau kebijakan yang merugikan rakyat, maka hal tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah.
Di sisi lain, pemerintah juga harus membuka diri terhadap kritik dan evaluasi. Jika ada kesalahan atau pelanggaran, maka langkah terbaik adalah mengakui dan memperbaikinya, bukan menutup-nutupi atau membela diri secara membabi buta. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik.
Dalam menghadapi tuntutan untuk “Adili Jokowi”, penegak hukum harus menunjukkan ketegasan dan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip keadilan. Proses penyelidikan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar masyarakat percaya bahwa sistem hukum di Indonesia berfungsi dengan baik. Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas bukan hanya akan memenuhi harapan rakyat akan keadilan tetapi juga menjaga stabilitas politik di tanah air.
