Salatiga — Aliansi Mahasiswa Salatiga secara resmi mengikuti r agenda audiensi yang digelar hari ini, pukul 11.00 WIB sebagai bentuk komitmen. Audiensi adalah tindak lanjut dari aksi mahasiswa pada Senin lalu yang merupakan tawaran komitmen dari Robby Hernawan yang marah waktu itu, ini bagian dari wujud komitmen moral dan politik mahasiswa dalam mengawal tata kelola pemerintahan Kota Salatiga.
Namun, audiensi yang telah dijanjikan tersebut kembali menuai kekecewaan. Wali Kota Salatiga, Roby Hernawan, tidak hadir dan mahasiswa hanya dipertemukan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketidakhadiran Roby disebutkan dengan alasan sedang mengurusi persoalan di Perumda BPR Bank Salatiga yang tengah terseret kasus dugaan korupsi kredit fiktif dengan kerugian negara mencapai lebih dari Rp3 miliar.
Dalam pernyataan sikapnya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang tergabung dalam Cipayung Salatiga menilai absennya Wali Kota dalam forum resmi tersebut sebagai bentuk pengingkaran komitmen politik sekaligus indikasi kepemimpinan yang tidak terbuka terhadap kritik. HMI bahkan menyatakan bahwa langkah paling etis dan bertanggung jawab bagi Roby Hernawan adalah mengundurkan diri dari jabatannya, guna menjaga kepercayaan publik dan stabilitas pemerintahan daerah.
Pakta Integritas yang diserahkan memuat tujuh tuntutan utama. Pertama, mahasiswa mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap gaya dan etika kepemimpinan Wali Kota yang dinilai tertutup, anti-kritik, serta mengabaikan fungsi pengawasan DPRD. Menurut mahasiswa, kepemimpinan yang alergi terhadap kontrol publik hanya akan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat.
Kedua, mahasiswa menuntut pembatalan kebijakan sewa kendaraan dinas mewah dengan nilai ratusan juta rupiah per tahun yang dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran dan tidak sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat Salatiga.
Ketiga, Cipayung Salatiga menyoroti belum terealisasinya hak-hak guru, khususnya insentif yang hingga kini masih tertunggak. Mahasiswa menegaskan bahwa pemenuhan hak guru harus diwujudkan dalam bentuk pembayaran nyata, bukan sekadar janji normatif atau pernyataan simbolik.
Keempat, persoalan layanan dasar publik turut menjadi sorotan serius, mulai dari distribusi air PDAM yang tidak merata hingga rencana kenaikan retribusi sampah yang dinilai minim transparansi dan partisipasi publik. Mahasiswa mendesak normalisasi layanan PDAM serta penundaan kebijakan retribusi sampah sampai dilakukan uji publik secara terbuka dan partisipatif.
Kelima, mahasiswa menuntut dibukanya akses data anggaran dan pembangunan proyek Taman Wisata Religi untuk dilakukan audit investigatif independen. Langkah ini dinilai penting guna mencegah potensi kerugian daerah dan proyek mangkrak yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
Keenam, Aliansi Mahasiswa Salatiga menuntut evaluasi total terhadap seluruh kepala OPD, disertai pembinaan serius terhadap etika pelayanan aparatur pemerintah yang dinilai tidak humanis, diskriminatif, dan jauh dari standar pelayanan publik yang berkeadilan.
Ketujuh, sebagai bentuk keseriusan tuntutan, Pakta Integritas tersebut memuat klausul tegas bahwa apabila dalam waktu 14 hari kerja tidak terdapat progres nyata, maka Wali Kota Salatiga diminta bertanggung jawab secara politik dan moral kepada rakyat Salatiga.
HMI menegaskan bahwa perjuangan ini tidak akan berjalan sehat tanpa keterlibatan masyarakat didalamnya. Oleh karena itu, mahasiswa mengajak seluruh warga Salatiga untuk ikut mengawal proses ini dengan tetap menjaga api perlawanan dan kewarasan kolektif, hingga seluruh persoalan diselesaikan secara transparan dan berkeadilan.
Aksi dan agenda audiensi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Cipayung Salatiga menyatakan akan terus melakukan konsolidasi lanjutan dan tidak menutup kemungkinan langkah politik yang lebih besar apabila Pemerintah Kota Salatiga kembali mengabaikan suara rakyat.
