Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara kembali mencatatkan rekor tertinggi secara nasional. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan lonjakan Produk Domestik Regional Bruto yang sangat signifikan, terutama ditopang oleh sektor pertambangan, industri pengolahan, dan hilirisasi mineral. Dalam lanskap pembangunan nasional, capaian ini kerap diposisikan sebagai bukti keberhasilan strategi industrialisasi dan transformasi ekonomi daerah.
Namun, bagi Faizal Keliobas selaku Founder Pemuda Berdaya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup dibaca sebagai capaian statistik. Pembangunan, dalam pandangan ini, selalu memerlukan pengujian yang lebih substantif: sejauh mana pertumbuhan tersebut berpihak pada manusia sebagai subjek utama pembangunan.
Kerangka berpikir tersebut tidak lahir dari ruang hampa. Tradisi pemikiran Muhammadiyah sejak awal menempatkan pembangunan dalam kerangka keadilan sosial dan kemaslahatan. Kemajuan tidak hanya diukur dari besarnya angka ekonomi, tetapi dari kemampuannya memuliakan martabat manusia dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Perspektif inilah yang menjadi lensa utama dalam membaca paradoks pembangunan Maluku Utara hari ini.
Lonjakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sebagian besar ditopang oleh sektor padat modal dan ekstraktif. Industri pertambangan dan penggalian mencatat pertumbuhan sangat tinggi, demikian pula ekspor barang dan jasa. Secara makro, struktur ekonomi tampak bergerak menuju basis produksi dan ekspor. Namun, dalam pendekatan ilmu sosial dan kebijakan publik, pertumbuhan seperti ini memiliki kelemahan mendasar: nilai ekonomi yang besar tidak selalu terdistribusi secara adil kepada tenaga kerja lokal.
Paradoks tersebut terlihat jelas pada pergerakan Upah Minimum Provinsi Maluku Utara. Dilihat dari sudut pandang ketika tengah pertumbuhan ekonomi yang melesat, kenaikan upah pekerja justru bergerak sangat lambat. Selisih kenaikan yang relatif kecil menunjukkan adanya jarak antara akumulasi nilai ekonomi dan peningkatan kesejahteraan buruh. Dalam perspektif keadilan sosial, kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis formula penetapan upah, melainkan cerminan ketimpangan struktural dalam arah pembangunan.
Pandangan Muhammadiyah memandang kerja sebagai bagian dari martabat manusia. Upah yang layak bukan semata instrumen ekonomi, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap nilai kerja itu sendiri. Ketika pekerja yang menopang sektor strategis tetap hidup di batas kelayakan, maka pembangunan kehilangan dimensi etiknya. Pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan kesejahteraan pekerja pada akhirnya menciptakan ketimpangan sosial yang berpotensi merusak kohesi masyarakat.
Pendekatan akademik terhadap kebijakan publik juga memperkuat kesimpulan tersebut. Berbagai studi menunjukkan bahwa pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya alam cenderung menghasilkan pertumbuhan tinggi namun rapuh jika tidak diiringi dengan kebijakan distribusi yang adil. Upah yang stagnan melemahkan daya beli, menekan konsumsi lokal, dan dalam jangka panjang justru menghambat keberlanjutan ekonomi daerah.
Faizal Keliobas memandang bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara seharusnya menjadi alat koreksi kebijakan. Pemerintah daerah tidak cukup hanya berpegang pada formula nasional penetapan upah jika realitas ekonomi lokal menunjukkan kapasitas yang jauh lebih besar. Keberanian politik dibutuhkan untuk menjadikan kesejahteraan pekerja sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan, bukan sekadar pelengkap narasi investasi.
Pendekatan kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja tidak identik dengan sikap anti-investasi. Sebaliknya, kesejahteraan tenaga kerja merupakan fondasi bagi pembangunan berkelanjutan. Pekerja dengan upah layak memiliki daya beli yang lebih kuat, produktivitas yang lebih tinggi, serta kontribusi sosial yang lebih stabil. Dalam konteks ini, keadilan sosial justru menjadi prasyarat bagi iklim investasi jangka panjang yang sehat.
Maluku Utara memiliki peluang besar untuk keluar dari jebakan pembangunan yang timpang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memberikan ruang fiskal dan politik untuk memperkuat perlindungan pekerja, meningkatkan kualitas lapangan kerja, serta mendorong distribusi hasil pembangunan yang lebih adil. Tanpa langkah korektif tersebut, pertumbuhan ekonomi hanya akan berhenti sebagai capaian di atas kertas.
Dalam pandangan Faizal Keliobas, kemajuan sejati adalah kemajuan yang menghadirkan keadilan dan memuliakan manusia. Pembangunan yang berpihak pada manusia bukanlah pilihan moral semata, melainkan kebutuhan kebijakan. Jika pertumbuhan ekonomi tidak benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari para pekerja, maka yang tersisa hanyalah statistik yang rapi, tetapi kehilangan makna sosialnya.
Oleh: Faizal Keliobas
Founder Pemuda Berdaya, kader Muhammadiyah, serta lulusan terbaik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
