Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Example 728x250
Wawancara

Dakwah Agama kepada Orang Salah; Dakwah Politik kepada Orang Saleh

×

Dakwah Agama kepada Orang Salah; Dakwah Politik kepada Orang Saleh

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

SEMARANG, PikiranBangsa.co – Di tengah hiruk-pikuk kehidupan urban Kota Semarang, ada satu kegelisahan sunyi yang kerap dirasakan oleh banyak orang baik: rasa lelah dan kecewa terhadap wajah perpolitikan. Bagi sebagian kalangan religius, guru ngaji, akademisi, hingga masyarakat kelas menengah yang taat beribadah, menjauhi politik sering kali dianggap sebagai jalan paling aman untuk menjaga kemurnian hati dan menghindari fitnah. Namun, di balik niat mulia menjaga kesalehan pribadi itu, tersimpan sebuah paradoks besar: ketika ratusan ribu warga yang baik memilih berdiam diri di luar pagar kekuasaan, siapa yang sesungguhnya sedang merumuskan aturan main atas nasib pendidikan anak-anak kita, keberlangsungan usaha pedagang kecil, hingga kualitas ruang publik tempat kita beribadah sehari-hari?
Pertanyaan mendasar itulah yang mendorong Dr. Mohammad Nasih, M.Si.—seorang dosen Ilmu Politik FISIP UMJ, sekaligus Pengasuh Pesantren-Sekolah Alam Planet NUFO—mengambil langkah berani turun ke gelanggang politik praktis dengan memimpin DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Semarang.

Baginya, berpolitik bukan soal mengejar takhta atau kehormatan duniawi, melainkan kelanjutan dari tanggung jawab kenabian untuk melakukan perbaikan sistemik. Ia menawarkan sebuah kerangka berpikir yang jernih sekaligus mengetuk nurani: jika dakwah agama bertugas mengajak orang yang belum saleh agar menjadi pribadi yang shalih, maka dakwah politik memikul misi mengajak orang-orang yang sudah saleh agar mau melangkah lebih jauh menjadi mushlih—sang agen perbaikan sosial.

Example 300x600

Melalui wawancara mendalam bersama redaksi PikiranBangsa.co, akademisi yang akrab disapa Abah Nasih ini membedah secara empatik mengapa sikap apatis orang-orang baik justru membuka karpet merah bagi kelompok transaksional untuk menguasai kebijakan publik. Berbekal pisau analisis ilmu politik, data elektoral, hingga potret nyata tantangan sektor pendidikan dan pemberdayaan UMKM di Kota Atlas, ia juga menyampaikan sebuah manifesto terbuka yang menggetarkan: pintu DPD PAN Kota Semarang telah ia buka selebar-lebarnya bagi para mushlih untuk berjuang tanpa sekat mahar politik, seraya menegaskan bahwa apabila ruang pengabdian itu tetap dibiarkan kosong dan justru diisi oleh orang-orang jahat, maka tanggung jawab moralnya di hadapan Tuhan telah tertunaikan.


PikiranBangsa.co:
Abah Nasih, banyak masyarakat mengenal Anda sebagai akademisi ilmu politik dan pengasuh pesantren yang tekun membina kader muda. Ketika Anda memutuskan memimpin DPD PAN Kota Semarang, sebagian publik—terutama kalangan religius—mungkin bertanya-tanya: mengapa seorang ustadz dan intelektual mau masuk ke wilayah politik praktis yang sering dianggap kotor dan penuh intrik? Bagaimana Anda memandang kegelisahan orang-orang baik yang memilih menjauh dari politik?

Dr. Mohammad Nasih, M.Si.:
Pertama-tama, saya sangat memahami dan menghormati kegelisahan saudara-saudara kita yang memilih menjauh dari politik. Sikap apatis, bahkan antipati terhadap politik itu tidak lahir dari ruang hampa. Dalam ilmu politik, fenomena ini dijelaskan oleh Seymour Martin Lipset dan Robert Dahl sebagai political alienation atau keterasingan politik. Masyarakat kita sudah terlalu sering menyaksikan janji-janji yang diingkari, praktik politik transaksional, hingga korupsi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik. Maka, sangat manusiawi jika orang-orang baik—para jamaah masjid, guru ngaji, aktivis sosial, dan kelas menengah religius—merasa lelah lalu berkata, “Sudahlah, yang penting saya jaga diri, jaga keluarga, perbanyak ibadah, dan tidak usah ikut-ikutan urusan politik.”
Niat mereka itu mulia. Mereka ingin menjaga kesucian hati dan menjauhi fitnah. Namun, dengan penuh kasih sayang sebagai sesama umat dan sesama warga Kota Semarang, saya ingin mengajak kita semua merenung sejenak. Apakah dengan kita mengurung diri di menara gading kesalehan pribadi, masalah-masalah di luar sana otomatis selesai? Jawabannya tidak. Ketika kita membiarkan kursi-kursi pengambil keputusan kosong dari orang-orang yang takut kepada Tuhan, sesungguhnya kita sedang menyerahkan nasib anak-anak kita, masa depan pendidikan, keadilan ekonomi, hingga kebebasan kita beribadah ke tangan orang-orang yang mungkin tidak memiliki kompas moral. Di titik itulah saya merasa tidak boleh hanya berteori di ruang kuliah atau sekadar berpesan dari balik mimbar pesantren.

PikiranBangsa.co:
Dalam berbagai kesempatan, Anda sering membedakan secara tegas antara “dakwah agama” dan “dakwah politik”, serta konsep menjadi “orang saleh” dengan “orang muslih”. Bisa Anda uraikan lebih dalam mengapa pembedaan ini menjadi kunci untuk mengobati apatisme politik umat?

Dr. Mohammad Nasih, M.Si.:
Ini adalah fondasi teologis sekaligus sosiologis yang sering terputus dalam pemahaman keberagamaan kita. Mari kita bedah secara sederhana. Dakwah agama memiliki tugas utama mengajak orang yang belum saleh agar menjadi shalih—yakni pribadi yang taat beribadah, jujur, santun, rajin bersedekah, dan menjaga hubungan baik dengan Allah serta sesama secara personal. Tugas ini sudah dijalankan dengan sangat luar biasa oleh para kiai, ustadz, mubaligh, dan pengurus takmir masjid di seluruh penjuru Kota Semarang.
Namun, Al-Qur’an tidak berhenti pada perintah menjadi shalih. Allah SWT berkali-kali menekankan derajat yang jauh lebih tinggi dan berdampak luas, yakni menjadi mushlih—orang yang melakukan ishlah atau perbaikan sistemik. Nah, di sinilah wilayah kerja dakwah politik. Jika dakwah agama mengubah orang belum saleh menjadi saleh, maka dakwah politik bertugas mengajak orang-orang yang sudah saleh agar mau turun tangan menjadi mushlih.
Mengapa harus melalui politik? Karena dalam negara modern, kebaikan yang bersifat massal dan berjangka panjang hanya bisa diwujudkan melalui kebijakan publik (public policy). Seorang dermawan yang saleh mungkin mampu menyantuni seratus anak yatim dengan harta pribadinya. Itu luar biasa. Tetapi, seorang mushlih yang duduk di kursi parlemen atau eksekutif dengan tanda tangan kebijakannya mampu memastikan ribuan anak yatim dan keluarga prasejahtera di seluruh Kota Semarang mendapatkan jaminan pendidikan gratis, layanan kesehatan bermartabat, serta perlindungan sosial melalui APBD yang nilainya mencapai Rp5,86 triliun pada tahun anggaran 2026. Kesalehan personal menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi perjuangan menjadi mushlih melalui politik menyelamatkan peradaban dan generasi.

PikiranBangsa.co:
Jika kita tarik konsep ini ke konteks lokal, seberapa mendesak kesadaran menjadi “muslih” ini bagi warga Kota Semarang? Apakah ada data konkret yang menunjukkan bahwa sikap apatis kelompok baik ini berdampak langsung pada wajah politik kota kita?

Dr. Mohammad Nasih, M.Si.:
Mari kita bicara dengan data yang jernih agar kita sadar betapa besarnya potensi yang sedang tertidur. Berdasarkan rekapitulasi pemutakhiran data oleh KPU Kota Semarang pada Juli 2026, jumlah pemilih di Kota Semarang mencapai 1.296.274 jiwa. Sekarang, mari kita lihat ke belakang pada dinamika partisipasi warga kita. Pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024 lalu, meskipun partisipasi tercatat 85 persen, terdapat 185.950 warga Kota Semarang yang memilih golput atau tidak menggunakan hak suaranya. Lebih mencengangkan lagi, pada Pemilihan Wali Kota Semarang November 2024, dari 1.267.974 pemilih terdaftar, tingkat partisipasi turun menjadi 71,25 persen (903.477 pemilih), yang artinya ada lebih dari 364 ribu warga Semarang yang absen menentukan pemimpin kotanya sendiri.
Bayangkan angka 185 ribu hingga 364 ribu suara yang absen itu! Dalam teori pilihan rasional (Rational Choice Theory) yang dikemukakan Anthony Downs, banyak warga memilih absen karena merasa biaya partisipasi tidak sebanding dengan manfaat yang mereka rasakan. Padahal, jika sebagian besar dari ratusan ribu warga yang golput atau apatis itu adalah orang-orang baik, terdidik, dan religius, ketidakhadiran mereka bukan berarti politik menjadi berhenti.
Sebagaimana hukum besi dalam ilmu politik: kekuasaan tidak pernah mengenal ruang hampa (nature abhors a vacuum). Ketika orang-orang saleh absen dalam Pemilu, kursi-kursi legislatif dan eksekutif tetap akan terisi. Siapa yang akan mengisinya? Tentu saja mereka yang ambisius, kelompok pemburu rente, atau bahkan orang-orang yang berwatak korup dan jahat. Akibatnya sangat fatal: arah belanja daerah tidak berpihak pada penguatan moral generasi muda, dan persoalan-persoalan mendasar seperti keadilan akses pendidikan hingga kesejahteraan pedagang kecil hanya dijadikan komoditas pencitraan belaka.

PikiranBangsa.co:
Anda menyinggung bahwa kebijakan politik menentukan nasib pendidikan dan ekonomi rakyat kecil. Bisakah Anda berikan gambaran studi kasus kebijakan konkret di Kota Semarang hari ini, khususnya di sektor pendidikan dan pemberdayaan UMKM, agar warga semakin paham mengapa mereka tidak boleh apatis?

Dr. Mohammad Nasih, M.Si.:
Sangat bisa. Dalam teori kebijakan publik (Public Policy) menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah “whatever governments choose to do or not to do”—apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pilihan untuk mengalokasikan anggaran dan membuat regulasi atau aturan itu adalah murni proses politik. Mari kita lihat dua contoh paling krusial bagi keluarga di Kota Semarang: pendidikan dan UMKM.

  1. Studi Kasus Sektor Pendidikan: Mengawal Keberpihakan Anggaran dan Keadilan Akses
    Setiap tahun menjelang tahun ajaran baru, ribuan orang tua di Semarang—terutama di wilayah pinggiran seperti Genuk, Pedurungan, Tembalang, hingga Mijen dan Ngaliyan—selalu diliputi kecemasan saat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Daya tampung sekolah negeri terbatas, sementara biaya sekolah swasta sering kali memberatkan keluarga prasejahtera.
    Secara kebijakan, Pemerintah Kota Semarang telah merespons ini melalui program Sekolah Swasta Gratis yang pada 2026 diperluas mencakup 133 sekolah mitra (terdiri atas 40 TK, 48 SD, dan 45 SMP swasta) dengan tambahan sekitar 6.000 kursi afirmasi, setelah sebelumnya mengalokasikan anggaran Rp25,79 miliar bagi lebih dari 16 ribu siswa, serta bantuan operasional bagi 1.482 guru swasta yang belum tersertifikasi.
    Nah, mari kita lihat dari kacamata dakwah politik! Kebijakan baik seperti ini bukanlah hadiah yang jatuh dari langit, melainkan hasil tarik-menarik keputusan politik dalam pembahasan APBD Kota Semarang antara eksekutif dan DPRD. Pertanyaannya: apakah program ini sudah sempurna? Belum tentu. Di lapangan, masih ada tantangan pemerataan mutu antara sekolah swasta gratis dengan sekolah favorit, nasib kesejahteraan guru madrasah diniyah dan pesantren, serta penanaman pendidikan karakter berbasis nilai agama yang kuat. Jika kursi-kursi DPRD diisi oleh para mushlih—orang-orang saleh yang peduli dunia pendidikan—mereka akan memastikan anggaran pendidikan tidak bocor, kuota sekolah gratis tepat sasaran bagi anak yatim dan kaum dhuafa, serta kurikulum muatan lokal benar-benar menjaga akhlak generasi muda Semarang. Sebaliknya, jika diisi oleh orang-orang yang bermental transaksional, proyek pengadaan sarpras pendidikan sangat rentan dijadikan bancakan.
  2. Studi Kasus Pemberdayaan UMKM: Menyelamatkan Pedagang Kecil dari Jerat Rentenir
    Contoh kedua adalah sektor UMKM. Di Semarang, terdapat sekitar 30.000 pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga—mulai dari penjual nasi kucing, penjahit rumahan, perajin lumpia, hingga pedagang kelontong di kampung-kampung. Masalah klasik mereka ada dua: jeratan rentenir atau pinjaman online (pinjol) ilegal berbunga mencekik, serta kesulitan menembus pasar modern.
    Di tingkat kebijakan kota, Pemkot Semarang sebenarnya telah menggulirkan skema pembiayaan mikro berbunga sangat rendah (3 persen per tahun), seperti program Kredit Wibawa dan Dana Bergulir UMKM dengan plafon hingga Rp5 juta tanpa agunan serta hingga Rp10 juta untuk pengembangan usaha, disertai fasilitasi sertifikasi halal, PIRT, dan HAKI secara gratis.
    Di sinilah letak pentingnya peran mushlih dalam politik! Dalam ajaran agama, memerangi riba dan melindungi kaum lemah dari eksploitasi ekonomi adalah kewajiban moral yang sangat agung. Dakwah di mimbar masjid mengajak umat menjauhi riba secara teologis; sedangkan dakwah politik menghadirkan solusi strukturalnya dengan memastikan dana bergulir bunga 3 persen dan akses permodalan syariah dari APBD benar-benar mudah diakses oleh ibu-ibu pedagang kecil tanpa birokrasi yang berbelit, tanpa pungutan liar, dan disertai pendampingan pemasaran digital.
    Bayangkan jika lembaga legislatif dan eksekutif kita dikuasai oleh orang-orang yang tidak memiliki empati kerakyatan. Bisa saja izin pendirian ritel modern raksasa diobral tanpa batas hingga mematikan warung-warung tetangga kita, sementara anggaran pemberdayaan UMKM hanya habis untuk seremoni seminar di hotel mewah tanpa menyentuh dapur pelaku usaha mikro. Itulah bukti nyata teori Ruang Publik (Public Sphere) Jürgen Habermas: ketika politik dikuasai kelompok yang salah, ruang hidup dan ruang mencari nafkah orang-orang baik akan perlahan tergusur.

PikiranBangsa.co:
Sebagai Ketua DPD PAN Kota Semarang, Anda menyatakan akan membuka ruang seluas-luasnya bagi orang-orang saleh untuk berjuang menjadi muslih. Sejauh mana komitmen konkret PAN Kota Semarang dalam memfasilitasi mereka, mengingat banyak orang baik mundur dari partai karena terbentur mahalnya biaya politik dan oligarki internal?

Dr. Mohammad Nasih, M.Si.:
Saya sadar betul bahwa mengajak orang baik masuk ke partai politik tanpa menyiapkan ekosistem yang bersih sama saja dengan melepas domba ke tengah kawanan serigala. Oleh karena itu, sejak saya menerima amanah memimpin DPD PAN Kota Semarang, tekad utama saya adalah menjadikan partai ini sebagai rumah perjuangan bagi para mushlih, bukan sekadar mesin pemburu kekuasaan.
Komitmen kami sangat konkret dan terbuka:

  1. Menghapus Sekat Transaksional: Kami membuka pintu seluas-luasnya bagi para tokoh masyarakat, aktivis masjid, guru dan praktisi pendidikan, akademisi, profesional muda, pegiat UMKM, serta kader pesantren di seluruh 16 kecamatan di Kota Semarang untuk bergabung menjadi pengurus maupun bakal calon legislatif tanpa dipersulit oleh mahar politik yang mencekik.
  2. Pendampingan Kapasitas & Strategi: Banyak orang baik ragu berpolitik karena merasa tidak punya pengalaman bertarung secara elektoral. Kami menyiapkan ruang perkaderan, pelatihan komunikasi publik, hingga pendampingan strategi pemenangan berbasis gagasan dan advokasi masalah riil warga—seperti mengawal akses sekolah gratis dan pendampingan legalitas serta modal UMKM di tingkat kelurahan.
  3. Menjaga Integritas Kolektif: Kami membangun budaya politik yang santun, rasional, dan berorientasi pada solusi nyata bagi perut dan martabat warga Semarang, bukan politik pencitraan kosong.
    Dan di sini saya ingin menyampaikan sebuah pernyataan sikap yang paling jujur dari lubuk hati saya, baik sebagai pemimpin partai maupun sebagai seorang yang beragama. Ruang pengabdian di PAN Kota Semarang sudah saya buka selebar-lebarnya. Saya undang seluruh orang-orang baik, orang-orang saleh yang memiliki kapasitas dan kepedulian di Kota Semarang untuk masuk dan mengambil peran strategis di ruang ini.
    Namun, jika ruang yang sudah saya sediakan dengan tulus ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang saleh—karena mereka masih lebih nyaman dalam zona nyaman kesalehan pribadi atau masih memelihara prasangka buruk terhadap politik—lalu di kemudian hari ruang politik ini kembali diisi dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang jahat, maka tanggung jawab moral dan spiritual saya di hadapan Allah SWT sudah selesai. Saya sudah menunaikan kewajiban saya untuk membuka jalan, mengingatkan, dan menyediakan kendaraan perjuangan. Selebihnya, sejarah akan mencatat siapa yang memilih berjuang memperbaiki keadaan, dan siapa yang memilih menjadi penonton saat terjadi kerusakan dan perusakan.

PikiranBangsa.co:
Terakhir Abah, apa pesan langsung yang ingin Anda sampaikan kepada pembaca PikiranBangsa.co dan masyarakat Kota Semarang yang saat ini sedang membaca wawancara ini dan mungkin hatinya mulai tergerak?

Dr. Mohammad Nasih, M.Si.:
Kepada seluruh saudara-saudaraku di Kota Semarang, mari kita ubah cara kita memandang politik. Politik bukanlah berhala yang harus disembah, tetapi ia juga bukan najis yang harus dijauhi. Politik adalah alat—seperti pisau. Di tangan seorang penjahat, pisau menjadi alat pembunuh; tetapi di tangan seorang dokter bedah yang ahli dan berhati mulia, pisau itu menjadi alat penyelamat nyawa.
Jangan biarkan pisau kekuasaan di Kota Semarang ini terus berada di tangan orang-orang yang keliru hanya karena dokter-dokter terbaik kita enggan masuk ke ruang operasi. Jadilah pribadi yang tidak hanya shalih di hadapan Tuhan dalam sujud-sujud malam kita, tetapi juga mushlih di tengah masyarakat melalui keberanian kita mengambil peran politik—demi memastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan terbaik dan para pedagang kecil kita terbebas dari jerat riba serta ketidakadilan ekonomi. Pintu DPD PAN Kota Semarang selalu terbuka untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan berjuang bersama. Mari kita buktikan bahwa orang-orang baik bisa bersatu, berpolitik dengan bermartabat, dan menghadirkan kebaikan nyata bagi seluruh warga Semarang. ***

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *