Oleh: Rama Chaerudin, Pegiat politik dan sosial
Dalam beberapa tahun terakhir, istilah hilirisasi menjadi jargon populer dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Pemerintah menyebut hilirisasi sebagai strategi kunci untuk mengoptimalkan nilai tambah sumber daya alam, mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah, serta menciptakan lapangan kerja baru. Namun, di balik narasi besar ini, muncul pertanyaan penting, apakah hilirisasi benar-benar berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan kaum buruh?
Hilirisasi Sebuah Definisi dan Janji
Hilirisasi adalah proses industrialisasi yang bertujuan untuk mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi sebelum diekspor. Misalnya, nikel yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah kini diolah menjadi stainless steel atau bahan baku baterai kendaraan listrik.Dari sisi makro, hilirisasi memang menunjukkan sejumlah keberhasilan: peningkatan ekspor produk olahan, masuknya investasi asing, dan pembangunan kawasan industri seperti di Morowali dan Halmahera. Namun, angka-angka makro tersebut belum tentu sejalan dengan realitas di tingkat mikro, terutama bagi buruh yang bekerja di sektor-sektor hilir tersebut.
Buruknya Kondisi Buruh di Tengah Euforia Hilirisasi
Alih-alih menikmati hasil dari kebijakan hilirisasi, banyak buruh justru mengalami eksploitasi dalam berbagai bentuk: (1) Upah Rendah dan Tidak LayakMeskipun sektor hilirisasi menghasilkan keuntungan besar, upah buruh tetap berada pada level minimum. Beberapa laporan mencatat bahwa pekerja di kawasan industri nikel hanya menerima upah sedikit di atas UMR, sementara mereka bekerja dalam kondisi berbahaya dan waktu kerja panjang.
Kedua, kesehatan dan keselamatan kerja terabaikan. Di beberapa kawasan industri, standar keselamatan kerja dinilai sangat minim. Ledakan smelter dan insiden kerja menjadi alarm yang menunjukkan betapa lemahnya perlindungan terhadap buruh dalam industri padat modal ini. Ketiga, minimnya perlindungan hukum dan serikat buruh. Pekerja di sektor hilirisasi seringkali tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang memadai. Pembentukan serikat buruh dipersulit, bahkan dalam beberapa kasus mendapatkan intimidasi dari perusahaan maupun aparat.
Keempat, kesenjangan antara yenaga kerja lokal dan asing. Masuknya tenaga kerja asing (TKA) dalam jumlah besar di beberapa proyek hilirisasi juga menimbulkan gesekan sosial. Buruh lokal merasa tersisih, padahal merekalah yang seharusnya menjadi prioritas dalam agenda peningkatan kesejahteraan nasional.
Kritik terhadap Model Hilirisasi yang Berbasis Kapitalisme Ekstraktif
Model hilirisasi Indonesia saat ini dinilai masih bersifat kapitalisme ekstraktif, di mana orientasi utama adalah akumulasi modal, bukan distribusi kesejahteraan. Negara memfasilitasi kepentingan korporasi besar melalui regulasi, insentif pajak, dan kemudahan investasi, namun mengabaikan hak-hak dasar pekerja.
Hilirisasi seharusnya bukan hanya soal pembangunan pabrik dan ekspor produk jadi, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas kerja, jaminan sosial, dan kesejahteraan buruh. Sayangnya, hingga kini, aspek-aspek tersebut masih menjadi PR besar yang belum tersentuh secara serius.
Jika pemerintah serius menjadikan hilirisasi sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat, maka perlu ada pergeseran paradigma. Hilirisasi pro-buruh dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut: Pertama, peningkatan Perlindungan Hukum bagi Buruh. Negara harus memperkuat penegakan hukum ketenagakerjaan dan memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak buruh. Kedua, skema hilirisasi yang berbasis keadilan sosial. Program hilirisasi perlu dirancang dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan secara menyeluruh, bukan semata logika ekonomi.
Ketiga, keterlibatan buruh dalam proses pengambilan kebijakan. Buruh harus dilibatkan secara aktif dalam penyusunan kebijakan hilirisasi agar suara mereka tidak diabaikan. Keempat, penguatan serikat buruh dan demokratisasi industri. Pemerintah harus melindungi kebebasan berserikat dan memastikan bahwa buruh memiliki ruang untuk menyuarakan aspirasinya.
Hilirisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Tanpa keadilan sosial sebagai fondasi, hilirisasi hanya akan melanggengkan ketimpangan dan memperkuat eksploitasi. Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin mewujudkan visi Indonesia sebagai negara industri maju, maka kesejahteraan buruh harus ditempatkan sebagai prioritas utama, bukan sebagai konsekuensi yang “mungkin terjadi”.
Sumber:
Ketimpangan upah TKA vs lokal, Wildan Syafitri, Merdeka ([merdeka.com][1]). Masalah perekrutan, kontrak, kondisi kerja di IMIP | TrendAsia & Rasamala Hijau ([Trend Asia][2], [law-justice.co][3], [Aktual][4])|
Industri hilirisasi tidak inklusif | Kompas, Pusaka Indonesia ([Kompas][5], [Pusaka Indonesia Gemahripah][7]) || Dampak industrialisasi pada masyarakat lokal | Kompas (Bagong Suyanto) ([Kompas][8]) |
https://www.merdeka.com/uang/sektor-hilirisasi-makin-timpang-gaji-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-10-kali-lipat-lebih-tinggi-dari-lokal-299454-mvk.html?utm_source=chatgpt.com “Sektor Hilirisasi Makin Timpang, Gaji Tenaga Kerja Asing di Indonesia 10 Kali Lipat Lebih Tinggi dari Lokal – merdeka.com”
https://trendasia.org/realitas-hilirisasi-nikel-karut-marut-sistem-ketenagakerjaan-dan-perburuhan-di-imip/?utm_source=chatgpt.com “Realitas Hilirisasi Nikel: Karut-marut Sistem Ketenagakerjaan dan Perburuhan di IMIP – Trend Asia”
https://www.kompas.id/artikel/deindustrialisasi-hilirisasi-dan-kemiskinan?utm_source=chatgpt.com “Deindustrialisasi, Hilirisasi, dan Kemiskinan”
