Oleh: Arunika Wita Ayu Fatma, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024
Otonomi daerah di Indonesia diberlakukan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur urusan pemerintahannya. Tujuannya adalah agar pelayanan publik menjadi lebih efektif, aspirasi rakyat lebih terwakili, dan demokrasi lokal dapat tumbuh dengan baik. Namun dalam kenyataannya, muncul persoalan baru berupa politik dinasti, yakni praktik ketika kepala daerah berasal dari satu keluarga atau mewariskan jabatan kepada anggota keluarga lain seperti istri, anak, atau kerabat dekat.
Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap demokrasi di tingkat lokal, karena kepemimpinan tidak lagi didasarkan pada suara rakyat, melainkan pada hubungan darah. Dampaknya dapat berupa penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan melemahnya partisipasi masyarakat. Persoalan ini menjadi tantangan serius bagi cita-cita demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia.
Otonomi Daerah antara Harapan dan Realitas
Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik. Dengan demikian, keputusan dapat diambil lebih cepat, tepat sasaran, dan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Otonomi daerah juga diharapkan memperkuat demokrasi melalui pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat.
Namun dalam praktiknya, tidak semua daerah berhasil mewujudkan tujuan ideal tersebut. Otonomi daerah yang seharusnya mendorong kemandirian justru sering dimanfaatkan oleh kelompok elite lokal untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaan. Kepala daerah yang memiliki keleluasaan dalam mengelola anggaran dan menyusun program kerja tanpa pengawasan memadai sering kali melakukan penyalahgunaan wewenang, sehingga hal tersebut dianggap lumrah.
Fenomena Politik Dinasti di Tingkat Lokal
Politik dinasti menjadi salah satu bentuk nyata pergeseran demokrasi lokal. Di banyak daerah, jabatan kepala daerah seolah menjadi milik keluarga tertentu, di mana suami, istri, anak, atau kerabat bergantian mencalonkan diri demi mempertahankan kekuasaan di wilayah yang sama.
Faktor yang mendorong tumbuhnya politik dinasti antara lain lemahnya kaderisasi dalam partai politik, di mana partai lebih memilih figur yang dikenal publik karena keluarganya daripada membangun kader baru yang berkualitas. Selain itu, budaya politik masyarakat yang bersifat personal dan feodal membuat pemilih cenderung memilih calon berdasarkan kedekatan emosional, bukan visi atau program kerja. Akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi yang terbatas pada kelompok tertentu juga memperkuat dominasi politik dinasti.
Dampak Politik Dinasti terhadap Demokrasi dan Pelayanan Publik
Politik dinasti memberi dampak besar terhadap demokrasi lokal. Ketika kekuasaan hanya berputar di kalangan keluarga, proses regenerasi terhambat dan tidak muncul tokoh-tokoh baru dengan gagasan segar untuk membangun daerah. Kekuasaan yang berpusat pada lingkup yang sama juga rawan disalahgunakan melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dalam pelayanan publik, kepala daerah yang terpilih karena hubungan kekeluargaan sering kali tidak memiliki visi jangka panjang yang kuat. Fokus mereka lebih pada mempertahankan kekuasaan daripada membangun daerah secara berkelanjutan. Akibatnya, program pembangunan tidak berjalan optimal, pelayanan publik minim inovasi, dan penggunaan anggaran menjadi tidak efektif.
Politik dinasti juga melemahkan partisipasi masyarakat. Rakyat menjadi apatis karena merasa pilihan mereka tidak berpengaruh besar. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.
Upaya Mengatasi Politik Dinasti di Era Otonomi Daerah
Untuk menghadapi politik dinasti, diperlukan langkah strategis dari berbagai pihak. Partai politik harus memperbaiki sistem kaderisasi dan seleksi calon kepala daerah dengan menekankan pada kualitas dan integritas, bukan sekadar popularitas keluarga. Masyarakat perlu memiliki kesadaran politik yang tinggi agar mampu menilai calon secara objektif dan kritis.
Pendidikan politik harus ditingkatkan, dan media massa perlu berperan aktif memberikan informasi yang jujur dan berimbang kepada publik. Pemerintah pusat, KPU, dan Bawaslu juga harus memperkuat regulasi untuk mencegah dominasi politik dinasti, meskipun larangan langsung pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pengawasan serta transparansi dalam proses pemilihan kepala daerah harus terus ditingkatkan agar demokrasi lokal dapat berjalan dengan sehat dan berkeadilan.
