Oleh: T.H. Hari Sucahyo, Peminat bidang Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Penggagas Lingkar Studi Adiluhung dan kelompok Studi Pusaka AgroPol
Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Patra Niaga serta isu Pertamax oplosan telah mengguncang sektor energi Indonesia. Kedua kasus ini tidak hanya menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga mencerminkan permasalahan serius dalam pengelolaan sumber daya negara yang seharusnya dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas.
Baru-baru ini, Kejaksaan Agung menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang untuk periode 2018–2023. Dugaan praktik korupsi ini melibatkan pengadaan minyak mentah yang tidak sesuai spesifikasi dan praktik impor yang tidak transparan. Akibatnya, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah. Kasus ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah besar dalam sistem pengawasan internal Pertamina.
Dengan skala bisnis yang begitu besar, seharusnya pengelolaan minyak mentah dilakukan dengan mekanisme kontrol yang ketat. Namun, kenyataannya, celah ini justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri. Praktik ini menunjukkan adanya kemungkinan kongkalikong antara pejabat internal dan pihak eksternal yang berkepentingan, yang memperburuk integritas tata kelola energi nasional.
Di tengah guncangan akibat dugaan korupsi di Pertamina, muncul isu lain yang tak kalah mengejutkan: dugaan bahwa bahan bakar jenis Pertamax yang beredar di masyarakat merupakan hasil oplosan. Isu ini mencuat setelah beredar kabar bahwa terdapat praktik pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax oleh oknum di Pertamina Patra Niaga. Pihak Kejaksaan Agung dan Pertamina sendiri telah membantah adanya praktik ini. Mereka menegaskan bahwa Pertamax yang beredar tetap sesuai dengan standar RON 92 sebagaimana ditetapkan pemerintah. Namun, di sisi lain, masyarakat tetap merasa resah dan mempertanyakan kualitas BBM yang mereka konsumsi.
Kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina semakin menurun karena kurangnya transparansi dalam distribusi BBM, serta adanya pengalaman langsung dari konsumen yang mengeluhkan performa bahan bakar yang tidak konsisten. Dampak dari isu ini begitu besar, tidak hanya bagi citra Pertamina, tetapi juga bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola sumber daya energi.
Masyarakat merasa dirugikan dan meragukan kualitas BBM yang mereka gunakan sehari-hari. Beberapa anggota DPR pun menyuarakan keprihatinannya, menegaskan bahwa nama baik Pertamina harus dijaga dengan memastikan tidak ada praktik kecurangan dalam distribusi bahan bakar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberikan jaminan bahwa Pertamax yang beredar tetap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Namun, pernyataan ini tidak cukup untuk meredakan keresahan publik. Diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri energi nasional.
Investigasi menyeluruh dan audit independen terhadap kualitas BBM di berbagai SPBU bisa menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa tidak ada praktik manipulasi dalam distribusi bahan bakar. Kasus ini mengungkap berbagai kelemahan dalam tata kelola energi nasional. Pertama, lemahnya sistem pengawasan internal memungkinkan praktik korupsi dan penyimpangan terjadi.
Kedua, rendahnya transparansi dalam pengadaan dan distribusi BBM membuat masyarakat sulit mendapatkan informasi yang benar mengenai kualitas bahan bakar yang mereka gunakan. Ketiga, sistem pengendalian mutu yang masih rentan terhadap manipulasi menyebabkan munculnya isu-isu yang merugikan masyarakat.
Dari sisi hukum, penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan langkah yang perlu diapresiasi. Namun, proses hukum yang transparan dan akuntabel harus terus dikawal agar semua pihak yang terlibat dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Masyarakat juga harus terus mengawasi jalannya proses hukum ini agar tidak berakhir dengan impunitas. Selain itu, kasus ini mencerminkan kegagalan regulasi dalam memastikan distribusi energi yang sehat dan berintegritas.
Pemerintah perlu memperketat regulasi mengenai standar mutu BBM dan memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak dengan tegas. Peran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga harus diperkuat agar memiliki kewenangan yang lebih besar dalam melakukan inspeksi lapangan.
Untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa mendatang, Pertamina harus memperbaiki sistem pengawasannya agar lebih ketat dan tidak memberi ruang bagi praktik korupsi. Audit berkala dan transparansi dalam laporan keuangan bisa menjadi langkah awal. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar mengenai kualitas BBM yang mereka gunakan. Oleh karena itu, perlu ada sistem yang memungkinkan publik mengakses informasi mengenai proses pengolahan dan distribusi bahan bakar.
Pemerintah perlu melakukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola energi nasional, termasuk dalam pengadaan dan distribusi BBM, agar tidak lagi terjadi kebocoran anggaran yang merugikan negara dan masyarakat. Masyarakat harus diberikan edukasi mengenai cara membedakan produk BBM berkualitas agar dapat lebih waspada terhadap potensi kecurangan. Kampanye kesadaran publik bisa menjadi solusi dalam jangka panjang.
Hukuman bagi pelaku korupsi dan pengoplosan BBM harus lebih berat agar memberikan efek jera. Selain hukuman pidana, perlu ada sanksi finansial yang besar agar korupsi di sektor energi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan yang bisa dinegosiasikan. Audit eksternal dan inspeksi mendadak di seluruh rantai distribusi BBM harus dilakukan secara berkala oleh lembaga independen agar kualitas bahan bakar tetap terjaga dan tidak ada manipulasi dalam proses distribusi.
Kasus dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga dan isu Pertamax oplosan bukan hanya sekadar permasalahan hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi yang mengelola sumber daya energi negara. Diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa energi dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jika tidak, maka kasus serupa akan terus terulang, merugikan negara dan rakyat yang bergantung pada ketersediaan energi berkualitas. Reformasi menyeluruh dalam pengelolaan energi nasional bukan hanya sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan untuk mencegah berulangnya skandal yang merugikan masyarakat luas.
