Pikiranbangsa.co, Yogyakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah tidak hanya menyasar pelajar, tetapi juga diperluas untuk ibu hamil dan anak usia di bawah dua tahun. Kelompok ini dinilai sebagai sasaran prioritas karena berada pada fase krusial dalam pemenuhan gizi dan pencegahan stunting.
Pemerintah menargetkan program MBG dapat menjangkau puluhan juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Perluasan sasaran ini diharapkan mampu menekan angka kekurangan gizi, khususnya pada masa 1.000 hari pertama kehidupan yang sangat menentukan kualitas kesehatan anak di masa depan.
Menanggapi kebijakan tersebut, Dosen dan peneliti Prodi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer (KKLP) FK-KMK UGM, dr. Fitriana Murriya Ekawati, Ph.D., menilai program MBG yang menyasar pada ibu hamil dan balita usia 0-2 tahun sebenarnya berpotensi menjadi pintu strategis untuk memperkuat kesinambungan layanan pemenuhan gizi. Namun sebaiknya, program ini dapat diintegrasikan dengan layanan kesehatan ibu dan anak yang sudah berjalan, seperti pelayanan antenatal, postnatal, serta pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu. Integrasi ini dinilai penting agar pemberian makanan bergizi tidak berdiri sendiri, tetapi berjalan seiring dengan layanan kesehatan ibu dan anak.
“Jika dikelola secara terintegrasi, program ini tidak hanya memperbaiki asupan gizi, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat upaya promosi dan prevensi kesehatan utamanya peran layanan primer sebagai koordinator utama kesehatan keluarga,” tuturnya, Kamis (22/1).
Menurutnya, Intervensi gizi pada periode 1.000 hari pertama kehidupan dinilai menjadi kunci utama dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. Periode tersebut menentukan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta fungsi metabolik anak yang berdampak hingga usia dewasa. “Jika anak kekurangan gizi pada fase 1.000 hari pertama, hal ini berdampak menjadi akar terjadinya persoalan kesehatan jangka panjang, mulai dari stunting, gangguan kognitif, hingga meningkatnya risiko penyakit menular di usia dewasa,” jelasnya.
Menurut kalangan akademisi, keterlibatan fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas dan posyandu akan memperkuat efektivitas program. Selain pemberian makanan, ibu hamil dan balita juga dapat memperoleh pemantauan kesehatan, pengukuran tumbuh kembang, penyuluhan gizi, serta tindak lanjut medis apabila ditemukan masalah kesehatan.
Perluasan program MBG yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0–2 tahun menurutnya telah menunjukkan perubahan pendekatan pemerintah dalam intervensi gizi. Jika sebelumnya intervensi lebih bersifat terbatas melalui pemberian makanan tambahan atau suplementasi pada kelompok tertentu, kini pemerintah berupaya memastikan kecukupan gizi secara lebih luas pada periode paling krusial dalam siklus kehidupan. Namun ia menegaskan bahwa keberhasilan intervensi tersebut sangat ditentukan oleh detail pelaksanaan di lapangan.
“Efektivitasnya sangat bergantung pada detail teknis pelaksanaannya, bagaimana program ini dapat berjalan baik, integratif, berkesinambungan, serta dapat dipadukan dengan intervensi lain seperti perbaikan sanitasi, layanan kesehatan ibu dan anak, serta praktik pengasuhan dan pemberian makan yang tepat di tingkat keluarga dan masyarakat,” paparnya.
Terkait kesiapan sistem, ia menilai bahwa saat ini keterlibatan layanan kesehatan primer dalam pelaksanaan MBG saat ini masih terbatas antarwilayah. Kasus keracunan MBG yang terjadi pada 2025 menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan masih memerlukan penguatan serius, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita.
Dalam hal ini, layanan kesehatan primer menurutnya memiliki posisi strategis sebagai upaya mitigasi risiko melalui kolaborasi lintas sektor, edukasi keluarga, hingga deteksi dini kejadian yang tidak diharapkan.
“Penguatan kapasitas tenaga kesehatan primer dan integrasi pada surveilans keamanan pangan menjadi kunci agar kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita benar-benar terlindungi. Nantinya perlu dipantau perkembangan dan jangka panjang kesehatannya melalui Puskesmas agar dalam terpantau dengan baik,” ujarnya.
Sementara untuk menilai keberhasilan MBG, menurutnya penurunan angka stunting tidak cukup dijadikan satu-satunya indikator. Indikator lain yang tak kalah penting meliputi status gizi dan kesehatan ibu, penurunan anemia, peningkatan praktik ASI eksklusif dan MPASI yang kuat, serta meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan primer oleh keluarga. Selain indikator hasil, ia juga menekankan untuk memperhatikan proses dan kualitas jalannya program yang patut diperhatikan. Seperti, keamanan pangan tanpa kejadian keracunan (zero defect), kepatuhan standar SPPG, hingga peningkatan literasi gizi pada setiap keluarga.
“Pendekatan ini sejalan dengan konsep pengukuran kinerja layanan kesehatan yang menekankan mutu dan dan keselamatan, bukan hanya output semata,” tegasnya.
Integrasi MBG dengan layanan kesehatan primer juga dinilai mampu meningkatkan akses layanan kesehatan dasar, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Dengan sistem yang terkoordinasi, program gizi diharapkan dapat berjalan lebih berkelanjutan dan tepat sasaran.
Para ahli kesehatan masyarakat menekankan bahwa intervensi gizi sejak dini merupakan kunci dalam pencegahan stunting dan gangguan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara program MBG dan layanan kesehatan primer menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang.
