Oleh: T.H. Hari Sucahyo, Peminat bidang Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Penggagas Lingkar Studi Adiluhung dan Kelompok Studi Pusaka AgroPol
Istilah “kutukan sumber daya alam” pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Richard M. Auty pada awal 1990-an untuk menjelaskan sebuah paradoks yang sulit diterima akal sehat. Negara yang dianugerahi kekayaan mineral, minyak, gas, atau batu bara dalam jumlah besar justru sering kali tumbuh lebih lambat dibanding negara yang miskin sumber daya.
Alih-alih menjadi fondasi kemakmuran, limpahan kekayaan alam berubah menjadi perangkap yang membuat perekonomian bergantung pada sektor ekstraktif, menghambat diversifikasi industri, memperlebar kesenjangan sosial, bahkan memicu kerusakan lingkungan yang berkepanjangan.
Fenomena yang kemudian dikenal pula sebagai “Penyakit Belanda” menunjukkan bagaimana lonjakan pendapatan dari satu sektor justru melemahkan sektor-sektor produktif lainnya. Kekayaan alam menjadi jalan pintas yang membuat negara kehilangan dorongan untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih sehat.
Indonesia memang tidak termasuk dalam contoh negara yang dibahas Auty ketika pertama kali mengemukakan teorinya pada 1993. Namun, jika melihat arah pembangunan energi dan industri hari ini, sulit untuk mengatakan bahwa Indonesia benar-benar terhindar dari gejala yang sama.
Ketergantungan terhadap eksploitasi sumber daya alam masih menjadi ciri utama pertumbuhan ekonomi nasional. Batu bara, nikel, bauksit, hingga kelapa sawit terus diposisikan sebagai mesin utama pembangunan. Nilai ekspor meningkat, investasi mengalir, dan angka pertumbuhan ekonomi tampak stabil.
Di balik angka-angka tersebut, terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kita sedang membangun masa depan, atau sekadar mempercepat habisnya kekayaan yang tidak dapat diperbarui? Batu bara menjadi contoh paling nyata. Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia.
Sebagian besar hasil tambang dikirim ke berbagai negara, sementara sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri. Selama bertahun-tahun, batu bara dipilih karena dianggap murah, mudah diperoleh, dan mampu menyediakan pasokan listrik dalam jumlah besar. Di Jawa dan Bali, sebagian besar listrik masih dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap yang membakar batu bara untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang kemudian menggerakkan turbin listrik.
Ketergantungan ini telah membentuk sistem energi nasional yang sangat sulit dilepaskan dari bahan bakar fosil. Ironisnya, ketika banyak negara mulai mempercepat transisi menuju energi bersih, Indonesia justru masih memperluas penggunaan batu bara. Alih-alih mengurangi kapasitas pembangkit berbahan bakar fosil, sejumlah PLTU baru terus dibangun.
Sebagian besar pembangkit tersebut berada di kawasan industri pengolahan mineral, khususnya di Sulawesi dan Maluku Utara, untuk memasok listrik bagi industri nikel dan aluminium. Dengan kata lain, batu bara tidak lagi hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau industri umum, melainkan menjadi tulang punggung proses hilirisasi sumber daya alam.
Sekilas, kebijakan tersebut tampak masuk akal. Pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah mineral melalui proses pengolahan di dalam negeri. Larangan ekspor bahan mentah dan pembangunan smelter dipromosikan sebagai strategi agar Indonesia tidak lagi sekadar menjadi penjual bahan baku.
Pertanyaannya bukan hanya soal apakah mineral diolah di dalam negeri, melainkan bagaimana proses itu dilakukan. Ketika industri hilirisasi bergantung pada listrik yang berasal dari batu bara, maka sesungguhnya kita hanya memindahkan bentuk eksploitasi dari satu komoditas ke komoditas lainnya.
Batu bara ditambang untuk mengolah nikel, lalu nikel diproduksi untuk memenuhi permintaan global, termasuk sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Di tengah narasi transisi energi dunia, Indonesia justru menghadirkan paradoks: membangun industri yang diklaim mendukung energi hijau dengan menggunakan energi yang sangat kotor.
Inilah lingkaran ketergantungan ekstraktif yang sering luput dari perhatian. Hasil eksploitasi satu sumber daya digunakan untuk memperbesar eksploitasi sumber daya lainnya. Nilai ekonomi memang bertambah, tetapi pola pembangunannya tidak banyak berubah. Negara tetap bergantung pada komoditas primer, sementara risiko lingkungan terus meningkat.
Hutan dibuka untuk pertambangan, sungai tercemar limbah industri, kawasan pesisir berubah menjadi pelabuhan mineral, dan emisi karbon terus bertambah. Semua itu dianggap sebagai harga yang harus dibayar demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Masalahnya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan pembangunan yang berkualitas.
Produk domestik bruto bisa meningkat, tetapi kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah tambang belum tentu membaik. Banyak daerah penghasil batu bara dan mineral masih menghadapi persoalan kemiskinan, keterbatasan layanan kesehatan, kerusakan infrastruktur, hingga konflik lahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekayaan alam tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan apabila tata kelolanya tidak adil dan berorientasi jangka panjang.
Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif juga membuat ekonomi menjadi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dunia. Ketika harga batu bara atau nikel melonjak, penerimaan negara meningkat. Ketika harga turun, daerah penghasil mengalami perlambatan ekonomi, investasi menurun, dan lapangan kerja ikut terancam.
Siklus semacam ini telah berulang kali terjadi di banyak negara yang menggantungkan pendapatannya pada ekspor sumber daya alam. Tanpa diversifikasi ekonomi, ketahanan pembangunan menjadi sangat rapuh. Di sisi lain, dunia sedang bergerak menuju ekonomi rendah karbon. Banyak negara mulai membatasi penggunaan batu bara, menerapkan pajak karbon, dan memperketat standar emisi terhadap produk industri.
Cepat atau lambat, pasar global akan semakin menuntut produk yang diproduksi dengan energi bersih. Jika industri Indonesia masih bergantung pada pembangkit batu bara, bukan tidak mungkin daya saing produk nasional justru menurun di masa depan. Hilirisasi yang hari ini dianggap sebagai strategi pembangunan dapat berubah menjadi beban apabila tidak diiringi transformasi energi.
Karena itu, transisi menuju energi bersih seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman bagi pembangunan, melainkan sebagai kesempatan untuk keluar dari ketergantungan ekstraktif. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mulai dari panas bumi, tenaga air, tenaga surya, angin, hingga biomassa.
Potensi tersebut bahkan jauh melampaui kebutuhan listrik nasional apabila dikelola secara serius. Persoalannya bukan pada ketersediaan sumber energi, melainkan pada keberanian politik untuk mengubah arah kebijakan. Perubahan tentu tidak dapat dilakukan dalam semalam. Batu bara masih memiliki peran dalam sistem energi nasional, dan penghentian penggunaannya harus mempertimbangkan aspek ekonomi maupun sosial.
Mempertahankan ketergantungan tanpa batas waktu juga bukan pilihan yang bijaksana. Setiap pembangunan PLTU baru akan mengunci penggunaan batu bara selama puluhan tahun ke depan. Artinya, keputusan yang dibuat hari ini akan menentukan seberapa cepat Indonesia mampu beradaptasi dengan perubahan global.
Lebih jauh lagi, pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya investasi atau tingginya angka ekspor. Ukuran yang lebih penting adalah apakah pembangunan tersebut memperkuat ketahanan ekonomi, memperbaiki kualitas lingkungan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Jika jawabannya belum, maka sudah saatnya mengevaluasi paradigma yang selama ini digunakan.
Indonesia memang dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa. Namun sejarah telah menunjukkan bahwa kekayaan alam hanyalah modal awal, bukan jaminan keberhasilan. Banyak negara yang berhasil menjadi maju justru karena mampu mengubah sumber daya alam menjadi sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan industri bernilai tambah tinggi. Sebaliknya, banyak negara yang terus tertinggal karena terlalu nyaman bergantung pada apa yang tersedia di bawah tanah.
Kutukan sumber daya alam bukanlah takdir, melainkan konsekuensi dari pilihan kebijakan. Indonesia masih memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa kekayaan mineral tidak harus berakhir menjadi jebakan pembangunan. Tetapi kesempatan itu tidak akan bertahan selamanya.
Jika eksploitasi terus dijadikan jawaban bagi setiap tantangan ekonomi, maka kita hanya akan mewariskan lubang-lubang tambang, udara yang semakin tercemar, dan ekonomi yang rapuh kepada generasi berikutnya. Kekayaan alam seharusnya menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan, bukan rantai yang terus mengikat kita pada ketergantungan yang sama.
