Oleh: Ahmad Yusron Chasani
Setiap tahun, jutaan umat Islam di Indonesia menggantungkan harapan besar untuk dapat menginjakkan kaki di tanah suci Makkah. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pengelolaan ibadah haji di Indonesia bukan sekadar urusan keagamaan biasa, melainkan sebuah operasi logistik dan finansial skala raksasa. Di tengah kompleksitas tersebut, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hadir sebagai pilar utama yang mengemban amanah mengelola dana publik dalam jumlah yang sangat besar.
Namun, untuk memastikan keberlanjutan dana tersebut hingga lintas generasi, BPKH tidak bisa hanya mengandalkan instrumen yang ada saat ini. Diperlukan langkah progresif untuk mendorong penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan BPKH menuju level kelas dunia.
Sejak dibentuk berdasarkan amanat undang-undang, BPKH telah menunjukkan performa yang impresif dalam menjaga stabilitas dana haji (Undang-Undang No. 34, 2014). Namun, jika dibandingkan dengan lembaga pengelola dana serupa di tingkat global, ruang gerak BPKH masih dibatasi oleh beberapa sekat regulasi yang rigid.
Di sinilah urgensi penguatan kelembagaan itu muncul. Agar mampu menghasilkan nilai manfaat yang optimal di tengah inflasi global, BPKH membutuhkan fleksibilitas yang lebih besar, namun tetap dalam koridor pengawasan yang ketat dan akuntabel (Prasetyo & Huda, 2024: 82). Penguatan status hukum ini penting agar BPKH dapat melakukan penetrasi langsung ke sektor-sektor strategis di luar negeri tanpa terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit.
Langkah penguatan ini bukan bermaksud mengurangi kehati-hatian, melainkan memberikan ruang bagi BPKH untuk bergerak lebih lincah layaknya manajer investasi profesional kelas dunia yang mampu mengamankan portofolio terbaik bagi jemaahnya (Anwar, 2023: 50).
Dalam upaya memperkuat kelembagaan, kita patut melihat bagaimana negara tetangga mengelola ekosistem hajinya secara berkelanjutan. Lembaga seperti Tabung Haji di Malaysia telah lama memiliki ekosistem bisnis terintegrasi yang mencakup kepemilikan hotel, perusahaan katering, hingga maskapai penerbangan secara langsung (Mudzakir, 2023: 120).
Indonesia, melalui BPKH, sebenarnya memiliki potensi pasar yang jauh lebih besar. Dengan mendorong revisi regulasi yang mempermudah investasi langsung di Arab Saudi seperti kepemilikan akomodasi di Makkah dan Madinah serta penyediaan katering Jemaah BPKH tidak hanya akan mendapatkan imbal hasil komersial yang tinggi (BPKH, 2026: 22). Lebih dari itu, langkah ini secara otomatis akan memotong rantai pasok pelayanan haji, sehingga biaya riil penyelenggaraan haji (BPIH) dapat ditekan secara signifikan demi efisiensi jangka panjang (Fitriani, 2024: 15).
Penguatan kelembagaan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya sinergi yang harmonis antara BPKH, Kementerian Agama selaku regulator penyelenggaraan, DPR RI, dan tentu saja jemaah haji selaku pemilik dana (shahibul maal) (BPKH, 2025: 14). Semua pihak harus memiliki visi yang sama bahwa dana haji adalah dana abadi umat yang harus dilindungi keberlanjutannya.
Di sisi lain, setiap upaya penguatan kelembagaan harus dibarengi dengan komitmen transparansi yang tanpa kompromi. Audit berkala dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang selama ini diraih harus terus dipertahankan sebagai bukti bahwa penguatan kewenangan lembaga sejalan dengan peningkatan akuntabilitas (BPK RI, 2025).
Mendorong penguatan kelembagaan BPKH bukanlah opsi, melainkan sebuah kebutuhan mutlak demi masa depan ekosistem haji Indonesia yang berkelanjutan. Melalui regulasi yang kuat, adaptif, dan berorientasi masa depan, BPKH akan tumbuh menjadi lembaga keuangan syariah terkemuka yang tidak hanya disegani di dalam negeri, tetapi juga di kancah internasional. Langkah ini adalah ikhtiar kolektif kita untuk memastikan bahwa setiap jemaah Indonesia mendapatkan haknya beribadah dengan aman dan bermartabat, kini dan nanti.
