Laporan ‘Dua Tahun Gerak Nyata’ dan diskusi publik Jawa Tengah soroti transformasi makroekonomi, swasembada pangan, penguatan BUMN, hingga perlindungan tenaga kerja.
SEMARANG, 24 Oktober 2026 – Memasuki dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai agenda transformasi struktural serta kebijakan kerakyatan memperlihatkan dampak terukur di tingkat nasional maupun daerah. Berdasarkan laporan kompilasi capaian nasional Transformasi Bangsa: Dua Tahun Gerak Nyata, perekonomian nasional pada Semester I 2026 tumbuh solid sebesar 5,45 persen, mencatatkan laju pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
Geliat ekonomi nasional tersebut dibedah secara komparatif di tingkat regional dalam forum diskusi publik bertema “Dua Tahun Prabowo-Gibran, Masa Depan Industri Padat Karya dan Kerja Layak di Jateng” yang diselenggarakan oleh Karya Milenial Serasi di Semarang, Jumat (23/10/2026). Forum menghadirkan pengamat ekonomi Yusuf Wicaksono dan aktivis pro-buruh Muhammad Raehan guna menelaah keterkaitan kebijakan strategis pusat terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan mutu hidup masyarakat.
Pengamat ekonomi Yusuf Wicaksono memaparkan bahwa stabilitas makro nasional berhasil ditransmisikan secara nyata ke daerah. Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan ekonomi kumulatif Semester I 2026 sebesar 5,80 persen, bahkan sempat menyentuh angka 5,89 persen (yoy) pada triwulan I 2026—rekor pertumbuhan tertinggi daerah tersebut sejak 2011 dan melampaui rata-rata nasional.
Pertumbuhan ekonomi ini diiringi perbaikan indikator kesejahteraan umum. Secara nasional, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,07 persen per Maret 2026 dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 4,68 persen pada Februari 2026. Di Jawa Tengah, TPT pada periode yang sama berhasil ditekan ke angka 4,24 persen.
Lonjakan efisiensi dan laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut menopang akselerasi tersebut. Laba konsolidasi Pertamina pada Semester I 2026 melonjak 86 persen mencapai Rp36,8 triliun, PT Timah melesat 9 kali lipat, dan Pupuk Indonesia tumbuh hingga 252 persen. Di Jawa Tengah, keterlibatan BUMN diwujudkan lewat proyek hilirisasi strategis, termasuk pembangunan kilang bensin baru Pertamina di Cilacap yang telah dimulai sejak April 2026 untuk menopang ketahanan energi nasional.
Indikator / Kebijakan Capaian Nasional (2026) Dampak Riil di Jawa Tengah Pertumbuhan Ekonomi 5,45% (Sem. I 2026, tertinggi 13 th) 5,80% (Sem. I 2026) / 5,89% (Tw. I 2026) Pengangguran Terbuka (TPT) Turun ke 4,68% (Februari 2026) 4,24% (Februari 2026) HET Pupuk Bersubsidi Turun 20% (Urea Rp1.800/kg, NPK Rp1.840/kg) Petani lokal terlindungi sebagai pasok pangan Makan Bergizi Gratis (MBG) Menjangkau ibu hamil, balita & siswa 3.826 SPPG serap 164.000 tenaga kerja Upah Minimum Kenaikan rata-rata nasional 6,5% UMP Jateng naik 7,28% ke Rp2.327.386
Di tengah gejolak rantai pasok global, pemerintah menerapkan bantalan stabilitas harga kebutuhan pokok. Harga BBM bersubsidi (Pertalite Rp10.000/liter, Solar Rp6.800/liter), LPG 3 kg, serta tarif listrik tetap dipertahankan, didukung cadangan beras pemerintah di Bulog yang terjaga kuat sebesar 4,5 juta ton per Oktober 2026.
Di sektor pertanian hulu, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada 2026 melonjak ke level 131—angka tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Peningkatan ini didorong oleh pembenahan regulasi pupuk dari 145 regulasi rumit menjadi 1 Perpres, yang dibarengi pemangkasan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar 20 persen sejak Oktober 2025. Pupuk Urea turun menjadi Rp1.800/kg dan NPK menjadi Rp1.840/kg.
Aktivis pro-buruh Muhammad Raehan menegaskan bahwa stabilisasi harga saprotan tersebut langsung meringankan beban produksi petani di daerah. Petani lokal kini memiliki kepastian pasar karena difungsikan sebagai pemasok utama program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Jawa Tengah, Kanwil DJPb mencatat 3.826 SPPG telah beroperasi per Maret 2026 dengan menyerap lebih dari 164.000 tenaga kerja lokal, menghidupkan ekosistem dapur dan logistik desa.
Aspek kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja menjadi pilar penting selama dua tahun terakhir melalui serangkaian regulasi progresif:
- Kenaikan Upah Minimum: Pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5%. Kebijakan ini direspons di Jawa Tengah dengan kenaikan UMP 2026 sebesar 7,28% (menjadi Rp2.327.386) dan UMK tertinggi tercatat di Kota Semarang sebesar Rp3.701.709.
- Peningkatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Melalui PP No. 6/2025, manfaat JKP ditingkatkan signifikan dari skema bertahap (45% dan 25%) menjadi 60% upah penuh selama enam bulan masa transisi pencarian kerja.
- Kepastian Regulasi Tenaga Kerja: Pengesahan payung hukum pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU 2/2026), penertiban larangan penahanan ijazah oleh pemberi kerja, penghapusan diskriminasi batas usia kerja, pembentukan Satgas Mitigasi PHK lintas instansi, serta skema PPPK paruh waktu bagi pegawai non-ASN.
Kendati capaian kuantitatif menunjukkan akselerasi, forum diskusi mengingatkan perlunya pengawalan terhadap mutu lapangan kerja. Catatan BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah sempat naik tipis ke angka 4,30 persen pada Mei 2026, dengan lulusan SMK menyumbang porsi penganggur terbuka terbesar (7,74 persen).
Menjawab tantangan tersebut, pemerintah pusat terus memperkuat program vokasi terintegrasi, seperti SMK Go Global yang membidik 500.000 lulusan berdaya saing global per tahun, perluasan kuota magang sarjana hingga 150.000 peserta pada 2026, serta program akselerasi keahlian teknologi tingkat tinggi seperti pelatihan 15.000 insinyur semikonduktor melalui Danantara bersama mitra global.
