Diskusi Publik Karya Milenial Serasi di Semarang membedah korelasi 200 capaian transformasi pusat—mulai dari ekspansi 3.826 SPPG Makan Bergizi Gratis, swasembada pupuk, hingga reformasi JKP 60%—dengan realitas 22,33 juta angkatan kerja di Jawa Tengah.
SEMARANG, 24 Oktober 2026 — Peringatan dua tahun kepemimpinan nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum strategis untuk menguji sejauh mana angka-angka makroekonomi bertransmisi menjadi kesejahteraan nyata buruh dan masyarakat bawah. Meskipun data resmi Transformasi Bangsa: Dua Tahun Gerak Nyata memotret pencapaian impresif di berbagai sektor, suara kritis dari daerah menegaskan pentingnya menjaga mutu penciptaan lapangan kerja dan kepastian standar kerja layak.
Sorotan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Dua Tahun Prabowo-Gibran, Masa Depan Industri Padat Karya dan Kerja Layak di Jateng” yang diselenggarakan oleh Karya Milenial Serasi di Teman Teduh Cafe, Semarang, Jumat (23/10/2026). Forum independen yang dihadiri mahasiswa, pemuda, dan pelaku UMKM ini mempertemukan analisis makroekonomi pengamat Yusuf Wicaksono dengan perspektif lapangan aktivis buruh Muhammad Raehan.
Secara nasional, ekonomi Indonesia mencatatkan akselerasi 5,45 persen pada semester I 2026 (tertinggi dalam 13 tahun). Namun, Jawa Tengah membuktikan diri sebagai episentrum penggerak industri yang melompat lebih tinggi dengan pertumbuhan semester I mencapai 5,80 persen, bahkan menembus 5,89 persen (yoy) pada triwulan I 2026—angka pertumbuhan tertinggi provinsi ini sejak 2011.
Yusuf Wicaksono menyoroti bahwa lompatan tersebut tidak lepas dari program kerakyatan masif yang langsung menggerakkan sektor riil. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, berkembang menjadi mesin padat karya baru yang menyerap hasil panen petani daerah secara langsung. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mempekerjakan antara 35 hingga 50 orang tenaga kerja setempat. Di Jawa Tengah saja, data Kanwil DJPb mencatat 3.826 SPPG telah berdiri hingga Maret 2026, menyerap kumulatif lebih dari 164.000 tenaga kerja lokal.
Di saat bersamaan, kinerja BUMN strategis seperti ekspansi kilang BBM Pertamina di Cilacap (dimulai April 2026) dan penguatan kawasan industri terbukti menstimulasi serapan kerja. Job Fair HUT ke-81 Jateng pada Agustus 2026, misalnya, sukses menjaring ribuan pencari kerja melalui pembukaan 4.817 formasi lowongan industri.
Fokus Evaluasi Arah Kebijakan Pusat (2 Tahun) Dinamika Riil di Tingkat Daerah (Jateng) Ekosistem Padat Karya Target swasembada 8 komoditas pangan & gizi nasional 3.826 unit SPPG beroperasi, serap 164.000 warga desa Upah & Biaya Hidup Kenaikan upah minimum 6,5% & pembebasan PPh 21 padat karya UMP Jateng naik 7,28% (Rp2,32 jt); UMK Semarang Rp3,70 jt Biaya Sarana Tani HET pupuk subsidi turun 20% & deregulasi ke 1 Perpres Petani penyuplai MBG terlindungi dari fluktuasi biaya hulu Jaring Pengaman PHK Manfaat JKP melonjak jadi 60% selama 6 bulan (PP 6/2025) Bantalan tunai bagi buruh industri saat masa transisi Tantangan Vokasi Program SMK Go Global (500 rb/th) & 150 rb kuota magang TPT Jateng Mei 2026 di 4,30%; penganggur SMK tertinggi (7,74%)
Aktivis pemuda pro-buruh Muhammad Raehan memberikan apresiasi terhadap terobosan regulasi yang digulirkan pemerintah pusat, namun mengingatkan bahwa kuantitas pekerjaan tidak boleh mengabaikan esensi kerja layak (decent work). Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2026 sebesar 7,28 persen menjadi Rp2.327.386, dengan variasi kenaikan UMK antara 4,79 persen di Blora hingga 7,53 persen di Kendal, dinilai menjadi sinyal positif keberpihakan pada daya beli pekerja.
“Penurunan HET pupuk bersubsidi hingga 20 persen—di mana urea menjadi Rp1.800/kg dan NPK menjadi Rp1.840/kg—serta peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 131 membuktikan petani mulai menikmati margin usaha yang sehat. Namun, di sektor industri manufaktur, tantangan PHK dan jaminan kerja tetap membutuhkan pengawasan ketat aparat penegak hukum dan ketenagakerjaan,” tegas Raehan.
Raehan juga menggarisbawahi pentingnya implementasi menyeluruh paket kebijakan afirmatif buruh yang telah diterbitkan presiden, antara lain: peningkatan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi 60 persen upah selama 6 bulan (PP 6/2025), larangan tegas penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan, penghapusan batas usia diskriminatif saat rekrutmen, serta pengesahan UU No. 2/2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Tantangan ketenagakerjaan yang menjadi catatan krusial forum diskusi adalah angka pengangguran lulusan SMK di Jawa Tengah yang masih mencapai 7,74 persen (data BPS Mei 2026), meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) provinsi secara umum relatif rendah di kisaran 4,24 – 4,30 persen. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi lulusan sekolah kejuruan dengan profil industri manufaktur modern.
Guna mengikis jurang tersebut, pemerintah pusat terus menggenjot sinkronisasi pendidikan dan industri. Melalui program ‘SMK Go Global’, disiapkan 500.000 lulusan vokasi siap pakai berstandar internasional per tahun. Langkah ini diperkuat melalui ekspansi program magang nasional berbayar bagi 150.000 peserta pada 2026, serta keterlibatan Badan Pengelola Investasi Danantara dalam menyiapkan 15.000 insinyur talenta semikonduktor berkolaborasi dengan raksasa teknologi global.
