1. Fenomena aneh mengenai daya beli masyarakat yang tidak kunjung pulih, di mana salah satu penyebab utamanya berasal dari aliran uang yang tidak merata di dunia distributor
Di hari ini, kita melihat fenomena ekonomi yang aneh di mana daya beli masyarakat terus menurun dari waktu ke waktu & tidak bisa pulih.
Meskipun pemerintah sudah berupaya memulihkan daya beli masyarakat melalui berbagai stimulus fiskal, tapi tetap saja upaya pemerintah tersebut tidak berhasil memulihkan daya beli masyarakat.
Para ekonom pun tidak mampu mendiagnosa dengan benar mengenai sumber penyebab dari fenomena daya beli masyarakat yang tidak bisa pulih ini, karena para ekonom hanya mendiagnosa sumber penyebabnya dari faktor-faktor klasik, seperti korupsi – judi (judi online) – banjir impor – inflasi – utang negara – pelemahan rupiah – efek geopolitik, padahal faktor-faktor klasik ini sudah ada sejak jaman dulu tapi tidak pernah membuat dunia ekonomi menjadi hancur sedahsyat hari ini.
Lalu apakah sumber penyebabnya ?
Jawabannya bisa disimak di analogi ini : Ada sebuah mobil 4 roda, tapi olinya hanya mengalir ke 1 roda saja sementara 3 roda lainnya kekeringan oli, sehingga mobil tersebut tidak bisa berjalan.
Dari analogi ini, bisa dilihat bahwa aliran oli yang merata ke semua roda (4 roda) adalah pra-syarat bagi mobil supaya bisa berjalan. Tidak ada mobil yang bisa berjalan, jika pra-syarat pemerataan aliran olinya tidak terpenuhi, misalnya ketika aliran olinya hanya mengalir ke 1 roda saja sementara 3 roda lainnya menjadi kekeringan oli.
Analogi ini juga berlaku pada dunia ekonomi, di mana distribusi uang yang merata adalah pra-syarat bagi dunia ekonomi supaya bisa berjalan. Tidak ada dunia ekonomi yang bisa berjalan, jika pra-syarat pemerataan distribusi uangnya tidak terpenuhi, misalnya ketika aliran uangnya hanya mengalir ke segelintir orang saja sementara sisa sebagian besar orang-orang lainnya menjadi kekeringan uang.
Analogi ini menggambarkan mengenai kondisi dunia ekonomi di hari ini, di mana dunia ekonomi menjadi hancur sedahsyat hari ini disebabkan salah satu faktor utamanya adalah akibat aliran uang yang tidak merata di dunia distributor, di mana masyarakat cenderung mengalirkan belanjanya (uangnya) ke level atas di dunia distributor sementara level bawah di dunia distributor menjadi kekeringan uang.
Tidak meratanya aliran uang di dunia distributor inilah yang menjadi salah satu faktor utama atas kehancuran dunia ekonomi sedahsyat hari ini, karena :
1. Dunia distributor memiliki porsi yang sangat besar pada struktur tenaga kerja nasional di Indonesia.
Data BPS Agustus 2024 menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja nasional (labour-intensive) di dunia distributor (atau sektor perdagangan) menduduki peringkat kedua (19% atau 27 juta orang), selain sektor pertanian di peringkat pertama (30% atau 42 juta orang) & sektor manufaktur (atau sektor produsen) di peringkat ketiga (13% atau 20 juta orang).
Belum lagi ditambah dengan sektor-sektor lain yang berkorelasi dengan dunia distributor (baik sektor lain yang mendukung operasional dari dunia distributor maupun sektor lain yang tercipta dari kehadiran dunia distributor), misalnya :
i. Sektor yang mendukung operasional dari dunia distributor : sektor transportasi & pergudangan (5.5%), akomodasi & makan-minum (3.5%), pertukangan, penyedia jasa software IT.
ii. Sektor yang tercipta dari kehadiran dunia distributor : UMKM makanan-minuman di sekitar lokasi distributor, penyedia jasa, hiburan (1%).
Yang kalau diakumulasi akan diperoleh kisaran angka 30% (atau 42 juta orang) tenaga kerja nasional, dan ini hanya angka resmi di BPS yang kemungkinan angkanya bisa lebih besar lagi di realitas lapangan (misalnya BPS luput mencatat entitas : pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang kanvas daerah yang berjualan ke pelosok desa-desa, toko-toko informal di perumahan kota & pelosok desa-desa).
Anggaplah dunia distributor berkontribusi di kisaran angka 25% (1/4 atau 35 juta orang) dari total tenaga kerja nasional, angka ini cukup signifikan berpengaruh terhadap dunia ekonomi.
2. Efek dari gangguan pada dunia distributor bukan hanya berhenti pada para pelaku di dunia distributor, tapi juga lanjut berefek domino ke sektor-sektor lain, sehingga pada akhirnya ikut memperbesar dampak pada dunia ekonomi secara keseluruhan.
Bisa dibayangkan ketika dunia distributor yang berkontribusi di kisaran 25% (1/4 atau 35 juta orang) dari tenaga kerja nasional ini sedang terganggu pendapatannya akibat aliran uang yang tidak merata di dunia distributor, maka efek dominonya ke sektor-sektor lain akan menjadi sangat besar & berdampak pada menurunnya kinerja dari dunia ekonomi secara keseluruhan.
Gangguan pendapatan pada dunia distributor ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama, anggaplah sejak 2018 silam. Yaitu : sejak munculnya marketplace yang berjalan tanpa terkendali sehingga mematikan distributor di jalur distribusi offline, sejak munculnya fasilitas pembelian pulsa – paket data – tiket pesawat melalui aplikasi sehingga mematikan distributor di masyarakat untuk penjualan pulsa – paket data – tiket pesawat.
Sejak tahun 2018 itulah dunia distributor di Indonesia mulai mengalami gangguan pendapatan, sehingga para pelaku usaha di dunia distributor mulai makan tabungan, sehingga sejak tahun 2018 meski ekonomi masih berjalan tapi terasa tidak normal (terasa anomali atau melambat).
Dan setelah bertahun-tahun lamanya (2018-2026) dunia distributor dibiarkan mengalami gangguan pendapatan, maka menyebabkan statistik kelas menengah menjadi menurun drastis & bahkan di tahun 2026 sekarang ini kelas menengah bukan lagi di fase makan tabungan tapi sudah di fase makan utang.
Jadi, krisis ekonomi yang sebenarnya bukan terjadi di tahun 2026 sekarang ini, tapi sudah terjadi sejak lama di tahun 2018 silam, yaitu sejak dunia distributor mengalami gangguan pendapatan, dan dampaknya baru terasa sangat berat di tahun 2026 sekarang ini akibat akumulasi dari krisis bertahun-tahun sebelumnya di mana para pelaku usaha di dunia distributor dibiarkan mengalami gangguan pendapatan sehingga mereka melakukan makan tabungan hingga ke makan utang.
Itulah sebab pemerintah butuh memperhatikan secara serius pada dunia distributor, di mana pemerintah perlu menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di dunia distributor & menjaga aliran uang yang merata di dunia distributor, supaya bisa memulihkan dunia ekonomi yang sedang hancur di hari ini & menjaga stabilitas kinerja dari dunia ekonomi ke depannya (ketersediaan lapangan kerja & memperkuat daya beli).
2. Pentingnya menghargai profesi distributor, karena profesi distributor memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber penyedia lapangan kerja & menjaga stabilitas kinerja dari dunia ekonomi
2.1. Variabel ‘SKKS atau Standar Kecukupan Kontribusi Sosial’ di dunia ekonomi
Dunia ekonomi bisa diibaratkan dengan tubuh manusia yang butuh dipenuhi gizinya sesuai dengan standar pemenuhan gizi (atau biasa disebut dengan AKG / Angka Kecukupan Gizi menurut acuan standar gizi di Indonesia). Misalnya, setiap hari tubuh perlu mendapat asupan gizi dari karbohidrat minimal 300 gram, protein minimal 70 gram, lemak minimal 80 gram, dan seterusnya.
Lalu, apa yang akan terjadi jika tubuh melakukan puasa tanpa peduli kepada standar pemenuhan gizinya ? Jawabannya adalah tubuh akan menjadi kekurangan gizi, lalu tubuh akan tidak bisa bekerja dengan normal & bahkan menyebabkan kelumpuhan tubuh.
Sebagaimana tubuh yang memiliki ‘standar pemenuhan gizi’, demikian pula dengan dunia ekonomi yang juga memiliki ‘standar pemenuhan gizi’.
Ketika dunia ekonomi melakukan puasa (mengejar nilai uang – efisiensi – pasar bebas – inovasi teknologi) tanpa peduli kepada ‘standar pemenuhan gizinya’, maka dunia ekonomi akan menjadi ‘kekurangan gizi‘, lalu dunia ekonomi akan tidak bisa bekerja dengan normal & bahkan menyebabkan kelumpuhan dunia ekonomi.
Adapun ‘standar pemenuhan gizi’ dalam konteks dunia ekonomi, disebut dengan variabel SKKS atau Standar Kecukupan Kontribusi Sosial.
Jadi kalau di konteks tubuh, ‘standar pemenuhan gizi’ berupa variabel AKG (Angka Kecukupan Gizi), maka kalau di konteks dunia ekonomi, ‘standar pemenuhan gizi’ berupa variabel SKKS (Standar Kecukupan Kontribusi Sosial).
Komponen-komponen yang terdapat pada variabel SKKS adalah :
1. Kemerdekaan individu, di mana kehidupan pribadi / privasi tidak boleh dikontrol oleh pemerintah.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, energi, transportasi) bagi seluruh masyarakat.
3. Penyediaan lapangan kerja bagi seluruh masyarakat, supaya memenuhi hak hidup bagi seluruh masyarakat. Di mana sifat dari lapangan kerja yang tersedia perlu :
– inklusif (bisa dijalankan secara mandiri / wirausaha oleh pihak swasta).
– berjumlah masif / melimpah.
– affordable (bisa dijalankan oleh masyarakat awam sekalipun).
– dalam batasan kapasitas kerja dari fisik manusia (misalnya : perlunya mempertimbangkan mengenai batasan waktu, batasan jumlah pekerjaan yang berbeda, yang mampu dijalankan oleh seseorang sesuai dengan batasan kapasitas kerja dari fisiknya).
– besaran akumulasi nilai pendapatan dari sejumlah pekerjaan-pekerjaan yang dijalani oleh seseorang perlu layak bagi penghidupan manusia.
4. Akomodasi pihak lemah untuk mendapat ruang di dunia ekonomi, supaya memenuhi hak hidup dari pihak lemah.
5. Pemerataan distribusi konsumsi masyarakat (belanja masyarakat) ke semua pelaku usaha (baik lemah & kuat), supaya memenuhi pra-syarat pemerataan distribusi uang agar roda ekonomi berjalan lancar & mewujudkan keadilan ekonomi.
6. Menjaga perputaran uang di daerah lokal, supaya menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah lokal.
7. Menjaga perputaran uang di dalam negara, supaya menggerakkan aktivitas ekonomi di dalam negara.
8. Menjaga keberlanjutan dari alam, supaya menjaga kebaikan pada generasi-generasi masa depan yang akan mewarisi bumi.
Tujuan dari variabel SKKS adalah :
1. Memenuhi pra-syarat ‘gizi’ atau asas-asas yang dibutuhkan oleh dunia ekonomi supaya dunia ekonomi bisa berjalan dengan lancar.
2. Memenuhi hak asasi dari individu manusia, masyarakat, & alam :
i. Hak asasi dari individu manusia : memenuhi hak asasi dari individu manusia untuk mencari nafkah supaya bisa menyambung nyawa & memenuhi kebutuhan hidupnya (ketersediaan lapangan kerja).
ii. Hak asasi dari masyarakat : memenuhi hak asasi dari masyarakat atas kemerdekaan individu (kehidupan pribadi / privasi tidak boleh dikontrol oleh pemerintah), pemenuhan atas kebutuhan dasar (keterjangkauan akses terhadap kebutuhan dasar), mencari nafkah supaya bisa menyambung nyawa & memenuhi kebutuhan hidupnya (ketersediaan lapangan kerja), keadilan ekonomi (akomodasi pihak lemah untuk mendapat ruang di dunia ekonomi & pemerataan distribusi kesejahteraan).
iii. Hak asasi dari alam : memenuhi hak asasi dari alam (lingkungan – tumbuhan – hewan) untuk eksis berdampingan dengan perjalanan kehidupan manusia & bisa terus berkelanjutan di masa depan.
Jadi ilmu ekonomi ke depannya, selain memperhitungkan variabel nilai uang – efisiensi – pasar bebas – inovasi teknologi, juga perlu memasukkan variabel SKKS ke dalam perhitungannya, di mana resultan (hasil akhir) dari perhitungan tersebut perlu memenuhi standar nilai minimum dari variabel SKKS.
Sehingga dengan demikian, maka ilmu ekonomi beserta semua variabel-variabel yang terkandung di dalamnya bisa dijalankan dengan memenuhi variabel SKKS, yang mana pemenuhan atas variabel SKKS ini ditujukan untuk menjaga kesehatan dari dunia ekonomi & sekaligus menjaga hajat hidup (keselamatan hidup) dari semesta alam (manusia – masyarakat – alam).
Variabel SKKS juga berkaitan dengan konteks pemenuhan HAM.
Selama ini, ilmu ekonomi tidak menganggap ekonomi sebagai HAM, padahal ekonomi merupakan HAM karena dari situlah manusia mencari nafkah demi memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.
Sebelum ada pemenuhan terhadap kebutuhan hidup, terlebih dulu ada ekonomi. Atau dengan kata lain, ekonomi merupakan ibu (pangkal) yang melahirkan pemenuhan terhadap kebutuhan hidup. Itulah sebab HAM pada ekonomi lebih utama dibanding HAM pada pemenuhan terhadap kebutuhan hidup.
Tapi ironisnya selama ini, kita hanya berbicara HAM pada pemenuhan terhadap kebutuhan hidup tapi mengabaikan HAM pada ekonomi, padahal ekonomi itu yang lebih dulu ada dibanding pemenuhan terhadap kebutuhan hidup & ekonomi yang melahirkan pemenuhan terhadap kebutuhan hidup, tapi malah ekonomi yang merupakan ibu (pangkal) dari pemenuhan terhadap kebutuhan hidup ini tidak dipedulikan & tidak dianggap sebagai HAM.
Jadi, ilmu ekonomi ke depannya perlu dikoreksi supaya memandang ekonomi sebagai HAM, yang bahkan butuh lebih didahulukan dibanding HAM pada pemenuhan terhadap kebutuhan hidup. Ilmu ekonomi ke depannya perlu menjadikan HAM sebagai sentris (pusat) dari semua pembahasan soal ekonomi. Dan salah satu cara untuk memenuhi HAM pada ekonomi adalah melalui pemenuhan terhadap variabel SKKS di dunia ekonomi.
Dan yang terakhir, variabel SKKS juga berkaitan dengan konteks kemajuan jaman.
Karena di kemajuan jaman, yang perlu maju bukan sekedar nilai uang – efisiensi – pasar bebas – inovasi teknologi nya saja, tapi juga perlu maju dalam hal kesadaran manusia (human consciousness) untuk menjaga hajat hidup (keselamatan hidup) dari semesta alam (manusia – masyarakat – alam).
Di mana di era kemajuan jaman, manusia perlu semakin sadar bahwa kemajuan jaman itu tidak berdiri sendiri, tapi perlu harmonis berdampingan (tersinkronisasi) dengan menjaga hajat hidup dari semesta alam. Dan harmonisasi (sinkronisasi) antara kemajuan jaman & menjaga hajat hidup dari semesta alam ini dilakukan melalui pemenuhan terhadap variabel SKKS di dunia ekonomi.
2.2. Metode pemenuhan terhadap variabel SKKS di dunia ekonomi dalam konteks kemajuan teknologi
Membahas mengenai pemenuhan terhadap variabel SKKS di dunia ekonomi menjadi sangat relevan di masa kini, karena kita sedang berada di era kemajuan teknologi yang cenderung melakukan efisiensi yang menghilangkan lapangan kerja. Dan ketika jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding (lebih sedikit) dengan jumlah masyarakat, maka akan muncul banyak masalah-masalah sosial (kemiskinan, kriminal, penurunan populasi karena takut meneruskan keturunan, perselisihan rumah tangga, bunuh diri).
Solusinya adalah ekonomi perlu mengharmonisasikan (menyelaraskan) kemajuan teknologi dengan menjaga hajat hidup di masyarakat, melalui mendesain (merekayasa) sistem ekonomi supaya memenuhi variabel SKKS.
Dalam konteks kemajuan teknologi, mendesain (merekayasa) sistem ekonomi supaya memenuhi variabel SKKS bisa berupa :
1. Membatasi penggunaan teknologi hanya pada bidang-bidang tertentu.
2. Memelihara (mengadakan & melindungi secara sengaja) pada bidang-bidang tertentu yang bersifat mass-employment (mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang masif), misalnya dunia distributor (dunia middleman).
3. Meregulasi aturan main di dunia usaha :
i. Menerapkan batasan minimal dari jumlah pekerja manusia yang wajib dipekerjakan oleh setiap perusahaan, yang berbanding lurus dengan besaran omzet dari setiap perusahaan (semakin besar omzet dari suatu perusahaan, maka semakin banyak pula jumlah pekerja manusia yang wajib dipekerjakan oleh suatu perusahaan tersebut).
ii. Menerapkan pajak tambahan bagi penggunaan teknologi (Technology Taxation), baik bagi perusahaan yang menggunakan teknologi maupun bagi konsumen yang menggunakan teknologi.
2.3. Profesi distributor sebagai instrumen untuk memenuhi variabel SKKS di dunia ekonomi
Selama ini, masyarakat memandang sepele terhadap profesi distributor (middleman), bahkan para ekonom memandang profesi distributor sebagai hama yang membebani konsumen & oleh karena itu profesi distributor harus dihilangkan, bahkan segala keluh-kesah dari para pelaku distributor mengenai persaingan yang tidak sehat di dunia distributor cenderung diabaikan oleh para ekonom.
Di sinilah letak kekeliruan pandangan (paradigma) yang sangat fatal di dunia ekonomi, karena menyepelekan profesi distributor, padahal profesi distributor memiliki peranan yang sangat penting di dunia ekonomi sebagai sumber penyedia lapangan kerja & penopang stabilitas kinerja dari dunia ekonomi.
Ilmu ekonomi mengajarkan bahwa di dunia ekonomi ada 3 pelaku : Produsen (barang & jasa) – Distributor – Konsumen.
Kalau masyarakat tidak menghargai profesi distributor, maka berarti profesi yang tersisa tinggal profesi produsen saja. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah : Apakah semua orang sudah mampu beralih menjadi produsen ? Jawabannya tentu saja mustahil, karena yang mampu menjadi produsen hanya sebagian kecil orang saja, sedangkan sisa sebagian besar orang lain diberi pekerjaan secara sengaja di ranah distributor.
Menjadi produsen itu tidak mudah, karena harus memiliki modal ilmu – uang – mesin – pegawai – manajemen, dan tentu saja tidak semua orang memiliki modal tersebut. Sehingga ketika kita tidak menghargai profesi distributor & memaksa semua orang beralih menjadi produsen, maka tentu saja pandangan ini tidak realistis.
Itulah sebab kita butuh menghargai profesi distributor, bahkan mengadakan profesi distributor secara sengaja, supaya bisa menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang cukup bagi masyarakat.
Apalagi dengan jumlah masyarakat Indonesia yang sebanyak 280 juta jiwa, maka tentu butuh mengimbangi jumlah masyarakat yang banyak ini dengan penyediaan jumlah lapangan kerja yang banyak pula, supaya bisa menjaga hajat hidup dari 280 juta jiwa masyarakat Indonesia.
Profesi distributor memang tidak memberi nilai tambah kepada konsumen, tapi memberi nilai tambah kepada dunia ekonomi dalam bentuk berperan sebagai sumber penyedia lapangan kerja, memperkuat daya beli (karena masyarakat memiliki pendapatan dari adanya ketersediaan lapangan kerja), & menopang stabilitas kinerja dari dunia ekonomi (ketersediaan lapangan kerja & memperkuat daya beli).
Karena di ekonomi, yang butuh kita lihat bukan sekedar aktivitas ekonominya saja (nilai uang – efisiensi – pasar bebas – inovasi teknologi), tapi kita juga butuh melihat ‘pemenuhan gizi’ di dunia ekonomi, melalui pemenuhan terhadap variabel SKKS, supaya bisa membuat dunia ekonomi berjalan dengan lancar & menjaga hajat hidup di masyarakat. Dan dalam hal ini, profesi distributor memiliki fungsi untuk menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang masif sehingga bisa berkontribusi untuk memenuhi variabel SKKS, membuat dunia ekonomi berjalan dengan lancar, & menjaga hajat hidup di masyarakat.
Adapun profesi distributor memiliki 6 peranan di dunia ekonomi (bisa dilihat di “Lampiran 1 : Peranan Distributor Pada Dunia Ekonomi”). Di mana dari 6 peranan tersebut, ada 3 peranan yang utama, yaitu : sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat yang tidak mampu menjadi produsen, sebagai amplifier/pengembang atas penciptaan lapangan kerja, & sebagai instrumen sosialisme untuk mewujudkan keadilan ekonomi antara pihak kuat & pihak lemah.
3. Sektor-sektor yang bermasalah pada dunia distributor di hari ini, beserta solusinya
Adapun sektor-sektor yang bermasalah di dunia distributor di hari ini adalah :
1. E-commerce yang perlu berjalan secara tersinkronisasi dengan jalur distribusi offline, supaya memeratakan aliran uang hingga ke distributor level bawah di jalur distribusi offline.
2. Penjualan pulsa – paket data – tiket pesawat yang perlu melalui perantaraan distributor di masyarakat, supaya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang perlu terdesentralisasi ke masing-masing sekolah, supaya aliran uang MBG bisa lebih menyebar ke masing-masing sekolah & lebih mengucur hingga ke distributor bahan baku makanan di level bawah pada jalur distribusi offline.
4. Program KMP (Koperasi Merah Putih) yang perlu berjalan secara berdampingan tanpa bertabrakan dengan usaha-usaha warga yang bergerak di dunia distributor & bahkan memberi nilai tambah ekonomi kepada usaha-usaha warga yang bergerak di dunia distributor, di mana KMP hanya boleh menjual barang subsidi (dilarang / tidak boleh menjual barang non-subsidi, supaya tidak beririsan dengan usaha-usaha warga yang bergerak di dunia distributor untuk barang non-subsidi) & dalam menjual barang subsidi wajib melalui perantaraan distributor di masyarakat (supaya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat).
3.1. E-commerce yang perlu berjalan secara tersinkronisasi dengan jalur distribusi offline
Masalah mengenai E-commerce, tidak bisa dipandang hanya dari gambaran kecil dari kacamata keuntungan individu pada sisi penjual & konsumen saja, tapi lebih butuh dipandang dari gambaran besar (gambaran utuh) dari kacamata kemasyarakatan, di mana E-commerce perlu memberi kontribusi kepada peningkatan kinerja ekonomi di masyarakat, melalui memperhatikan asas-asas yang diperlukan supaya ekonomi bisa berjalan dengan baik & bahkan memberi nilai tambah kepada ekonomi dalam bentuk bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Contoh kasus :
Abang bakso di Medan belanja panci ke seller online di Jawa yang merupakan tangan pertama melalui marketplace milik warga asing. Abang bakso di Medan senang karena bisa membeli panci dengan harga murah, dan seller online di Jawa juga senang karena bisnisnya bisa laris.
Kalau melihat sekilas dari kacamata masyarakat awam, maka tentu tidak ada yang salah dengan kasus ini apalagi penjual & pembeli sama-sama merasa untung, tapi kalau melihat dari kacamata ekonomi makro, maka kasus ini memiliki banyak masalah, yaitu :
1. Penyediaan lapangan kerja.
Ketika pembeli belanja langsung ke penjual tangan pertama, maka berpotensi memotong jalur distribusi offline, yang berdampak pada :
i. Hilangnya fungsi amplifier lapangan kerja yang dimiliki oleh jalur distribusi offline.
Jalur distribusi offline memiliki fungsi amplifier lapangan kerja. Dengan memotong jalur distribusi offline, maka juga akan mematikan fungsi amplifier lapangan kerja yang dimiliki oleh jalur distribusi offline.
Dalam jangka pendek, konsumen senang karena mendapat harga lebih murah, tapi dalam jangka panjang, fungsi amplifier lapangan kerja yang hilang tersebut (akibat pemotongan jalur distribusi offline) akan menyebabkan ketersediaan lapangan kerja menjadi sedikit, lalu masyarakat akan kesulitan mencari uang & meski harga-harga serba murah pun akan sulit dibeli.
ii. Hilangnya penghidupan pada puluhan juta pelaku yang terdampak oleh pemotongan jalur distribusi offline.
Berdampak pada hilangnya penghidupan pada puluhan juta pelaku yang terdampak oleh pemotongan jalur distribusi offline :
a. Pengusaha di jalur distribusi offline.
b. Pegawai di jalur distribusi offline.
c. Usaha-usaha lain yang berkorelasi dengan jalur distribusi offline (usaha-usaha lain yang mendukung operasional maupun yang tercipta dari adanya jalur distribusi offline).
d. Keluarga yang dihidupi dari masing-masing pelaku yang bekerja di jalur distribusi offline.
Lalu pertanyaan selanjutnya adalah : Adakah lapangan kerja lain yang mampu menyubtitusi (menggantikan) bagi puluhan juta pelaku yang terdampak oleh pemotongan jalur distribusi ?
Pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab, karena di setiap pelaku yang terdampak oleh pemotongan jalur distribusi, ada hak hidup yang hilang pada pelaku beserta keluarga yang dihidupinya.
2. Pemerataan distribusi uang.
Di dunia ekonomi, bukan hanya perlu melihat sisi penjual & pembeli yang sama-sama untung, tapi juga perlu melihat sisi pemerataan distribusi uang.
Sebagaimana analogi mobil 4 roda yang hanya bisa berjalan jika olinya mengalir secara merata ke semua 4 roda, demikian pula dengan dunia ekonomi yang hanya bisa berjalan jika uangnya beredar secara merata ke semua pelaku usaha.
Dan untuk mewujudkan distribusi uang yang merata ke semua pelaku usaha, maka ada asas-asas yang butuh dipenuhi pada dunia ekonomi terlebih dahulu, yaitu :
i. Adanya iklim persaingan usaha yang fair (tidak ada ketimpangan persaingan usaha yang terlalu besar di antara para pelaku usaha).
Apakah transaksi yang terjadi antara penjual & pembeli sudah dilandasi oleh iklim persaingan usaha yang fair, yaitu mengikuti etika distribusi di jalur distribusi offline & tanpa bantuan subsidi dari platform :
a. Antara distributor level bawah di jalur distribusi offline yang memiliki harga modal yang lebih tinggi, dibanding distributor level atas di jalur distribusi offline yang memiliki harga modal yang lebih rendah.
b. Antara distributor yang jauh dari produsen di jalur distribusi offline yang menanggung ongkir ekspedisi yang lebih tinggi, dibanding distributor yang dekat dari produsen di jalur distribusi offline yang menanggung ongkir ekspedisi yang lebih rendah.
c. Antara distributor dengan model penjualan offline yang tidak didukung oleh subsidi platform, dibanding distributor dengan model penjualan E-commerce yang didukung oleh subsidi platform.
Pada kasus ini (abang bakso di Medan & seller online di Jawa), bisa saja penjual & pembeli sama-sama merasa untung, tapi di sisi lain jika proses transaksi yang terjadi di antara penjual & pembeli tidak dilandasi oleh iklim persaingan usaha yang fair maka berpotensi merugikan :
a. Merugikan hak usaha bagi pelaku-pelaku usaha yang lain : di dunia ekonomi, bukan hanya ada hak pembeli yang berhak mendapat harga yang layak, tapi juga ada hak penjual yang butuh mendapat kesempatan bersaing yang seimbang (sama) dengan penjual-penjual yang lain karena dilandasi oleh iklim persaingan usaha yang fair.
b. Menyebabkan distribusi uang yang tidak merata, sehingga tidak memenuhi pra-syarat bagi terwujudnya kelancaran pergerakan roda ekonomi.
ii. Adanya zonasi wilayah (paradigma ekonomi yang menghargai aspek geografi, supaya bisa mengaktifkan zonasi wilayah sehingga akan menghasilkan pemerataan distribusi uang & menjaga perputaran uang di daerah lokal).
Ada 1 pertanyaan penting mengenai pemerataan distribusi uang, yaitu : Bagaimana merekayasa sistem ekonomi supaya menjamin pemerataan distribusi uang ?
Salah satu cara untuk menjamin pemerataan distribusi uang adalah melalui adanya zonasi wilayah. Ketika masyarakat mendahulukan untuk belanja ke toko-toko di sekitarnya atau di daerahnya dibanding belanja ke toko-toko di daerah lain, maka distribusi uang sudah pasti akan merata berdasar zonasi wilayah.
Jadi, zonasi wilayah harus dihargai di dalam dunia ekonomi, karena zonasi wilayah adalah salah satu instrumen (alat / tools) untuk menghasilkan pemerataan distribusi uang & menjaga perputaran uang di daerah lokal.
3. Perputaran uang di daerah lokal.
Ketika abang bakso di Medan belanja panci Rp 50.000 ke seller online di Jawa, apakah seller online di Jawa bisa belanja balik ke abang bakso di Medan ? Jawabannya tentu tidak bisa (tidak bisa belanja balik meski “1 porsi mangkuk bakso x Rp 10.000” sekalipun).
Tapi berbeda jika abang bakso di Medan belanja panci Rp 120.000 ke toko-toko di daerahnya (Medan), maka pelaku usaha dari toko-toko di daerahnya bisa belanja balik ke abang bakso tersebut (bisa belanja balik “12 porsi mangkuk bakso x Rp 10.000”).
Jadi dalam kasus ini, meski abang bakso di Medan mendapat harga murah dari seller online di Jawa, tapi dalam jangka panjang akan berdampak pada hilangnya perputaran uang di daerahnya & juga akan ikut berdampak pada menurunnya usaha dari abang bakso tersebut.
Jadi, sebenarnya abang bakso di Medan akan jauh lebih untung jika belanja ke toko-toko di daerahnya meski dengan harga yang jauh lebih mahal sekalipun, karena dengan demikian akan menjaga perputaran uang di daerahnya & juga ikut menjaga kelangsungan usaha dari abang bakso tersebut.
Menjaga perputaran uang di daerah lokal bisa dilakukan melalui adanya zonasi wilayah. Ketika masyarakat mendahulukan belanja ke toko-toko di sekitarnya atau di daerahnya dibanding belanja ke toko-toko di daerah lain, maka selain akan menghasilkan pemerataan distribusi uang berdasar zonasi wilayah, juga akan menjaga perputaran uang di daerah lokal sehingga akan menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah lokal.
4. Perputaran uang di dalam negara.
Jika yang mendominasi ekonomi di suatu negara adalah platform-platform milik warga asing, maka uang hasil usaha yang diperoleh oleh warga asing akan cenderung dibawa keluar ke negara asing & diputar di negara asing.
Namun berbeda jika yang mendominasi ekonomi di suatu negara adalah platform-platform milik warga sendiri, maka uang hasil usaha yang diperoleh oleh warga sendiri akan cenderung disimpan di dalam negara & diputar di dalam negara.
Itulah sebab, platform-platform yang mendominasi ekonomi di suatu negara perlu dimiliki oleh warga sendiri atau bahkan lebih baik lagi kalau dimiliki oleh pemerintah, supaya menjaga uang hasil usaha tetap disimpan di dalam negara & diputar di dalam negara.
5. Dampak lingkungan alam.
Sampah bungkusan paket pada belanja online perlu menjadi perhatian serius, karena bisa berdampak pada krisis ketersediaan SDA (Sumber Daya Alam) karena tingkat konsumsi manusia yang melebihi kapasitas produksi dari alam & menyebabkan polusi pada lingkungan alam (misalnya polusi plastik pada lingkungan alam).
Solusinya adalah :
i. Mengurangi aktivitas belanja online, misalnya untuk kebutuhan belanja barang yang berjumlah sedikit & bisa diperoleh secara offline di toko-toko di daerah, maka usahakan untuk belanja offline ke toko-toko di daerah, supaya bisa mengurangi sampah bungkusan paket pada belanja online.
ii. Membangun infrastruktur daur ulang atas sampah bungkusan paket pada belanja online.
iii. Menciptakan bahan dari bungkusan paket yang lebih ramah lingkungan, supaya meskipun sampah bungkusan paket tidak didaur ulang maka akan otomatis terdegradasi & menyatu dengan alam.
iv. Mengubah metode pengiriman paket menjadi lebih ramah lingkungan, misalnya menciptakan box pengiriman paket yang bisa menampung banyak paket-paket berukuran kecil, sehingga penjual tidak perlu membungkus paket yang berukuran kecil tapi cukup ditampung ke box pengiriman paket tersebut.
Jadi pada kasus ini (abang bakso di Medan & seller online di Jawa), meski penjual & pembeli sama-sama merasa untung, tapi di sisi lain berdampak kerugian pada ekonomi makro, berupa :
1. Hilangnya fungsi amplifier lapangan kerja yang dimiliki oleh jalur distribusi offline, sehingga dalam jangka panjang akan menyebabkan minimnya lapangan kerja di masyarakat, sulitnya mencari uang, dan meski harga-harga serba murah pun akan sulit dibeli.
2. Hilangnya pendapatan pada puluhan juta pelaku yang terdampak oleh pemotongan jalur distribusi offline, dan adakah lapangan kerja yang lain yang mampu menyubtitusi (menggantikan) bagi puluhan juta pelaku yang terdampak oleh pemotongan jalur distribusi offline ?
3. Potensi terjadinya pemerataan distribusi uang karena dilandasi oleh iklim persaingan usaha yang fair. Jadi harus diselidiki apakah transaksi yang terjadi antara penjual & pembeli di kasus ini sudah dilandasi oleh iklim persaingan usaha yang fair, yaitu mengikuti etika distribusi di jalur distribusi offline & tanpa bantuan subsidi dari platform. Karena kalau transaksi di kasus ini tidak dilandasi oleh iklim persaingan usaha yang fair, maka berpotensi merugikan hak usaha dari pelaku-pelaku usaha yang lain & menyebabkan distribusi uang yang tidak merata.
4. Apakah dengan model jual-beli yang seperti ini bisa menjamin pemerataan distribusi uang ? Jawabannya tidak, karena model jual-beli yang seperti ini tidak berorientasi pada zonasi wilayah. Zonasi wilayah harus kita hargai di dunia ekonomi, karena zonasi wilayah adalah instrumen untuk menjamin pemerataan distribusi uang. Karena bagaimanapun, pemerataan distribusi uang harus dipenuhi karena merupakan pra-syarat bagi terwujudnya kelancaran pergerakan dunia ekonomi.
5. Hilangnya perputaran uang di daerah lokal, yang akan berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi di daerah lokal.
6. Hilangnya perputaran uang di dalam negara, yang akan berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi di dalam negara.
7. Dampak polusi sampah bungkusan paket pada lingkungan alam.
Sehingga kesimpulan untuk kasus ini adalah :
1. Sebenarnya penjual & pembeli tidak untung tapi malah rugi dalam konteks ekonomi makro. Karena keuntungan yang mereka rasakan hanya bersifat jangka pendek, tapi dalam jangka panjang akan menyebabkan kerugian yang besar pada dunia ekonomi & kemunduran kualitas hidup di masyarakat.
2. Dari kasus ini, bisa kita ambil pelajaran bahwa kemajuan jaman itu bukan hanya soal menggunakan teknologi & melakukan efisiensi (harga murah & kenyamanan), tapi juga soal memahami cara berekonomi secara sehat (dalam konteks ekonomi makro) supaya menjaga hajat hidup di masyarakat.
Semua asas-asas kemasyarakatan ini (penyediaan lapangan kerja, iklim persaingan usaha yang fair, pemerataan distribusi uang, perputaran uang di daerah lokal, perputaran uang di dalam negara, dampak lingkungan alam) butuh diakomodasi ketika melihat permasalahan pada E-commerce.
Dan solusi untuk mengakomodasi semua asas-asas kemasyarakatan ini pada E-commerce adalah dengan menyinkronkan antara E-commerce & jalur distribusi offline. Karena semua asas-asas kemasyarakatan ini sudah terkandung secara alamiah (nature) pada jalur distribusi offline, dan ketika E-commerce berjalan secara tersinkronisasi dengan jalur distribusi offline, maka secara otomatis E-commerce juga akan mengakomodasi semua asas-asas kemasyarakatan yang terkandung pada jalur distribusi offline.
Selain itu, E-commerce & jalur distribusi offline bisa diibaratkan kaki kanan & kaki kiri. Kalau satu kakinya hidup & satu kaki lainnya mati, bisakah seseorang berlari ? Jawabannya tentu tidak bisa, karena kedua kaki harus sama-sama hidup & saling bersinergi untuk memampukan seseorang berlari dengan lancar. Demikian pula halnya dengan E-commerce & jalur distribusi offline di mana keduanya sama-sama merupakan mesin penggerak ekonomi yang butuh sama-sama hidup & saling bersinergi untuk memampukan dunia ekonomi berjalan dengan lancar.
Pengawasan terhadap persaingan usaha perlu lebih ketat dilakukan pada perdagangan E-commerce dibanding pada perdagangan offline. Karena perdagangan offline bersifat memiliki hambatan (hambatan fisik & hambatan informasi) sehingga efek merusaknya hanya kecil (berskala daerah lokal), sedangkan perdagangan E-commerce bersifat bebas hambatan (tanpa hambatan fisik & tanpa hambatan informasi) sehingga efek merusaknya sangat besar (berskala nasional).
Ketika pemerintah lalai dalam mengawasi persaingan usaha pada perdagangan offline, maka paling hanya merusak sejumlah kecil daerah saja, sedangkan ketika pemerintah lalai dalam mengawasi persaingan usaha pada perdagangan E-commerce, maka akan merusak semua daerah di suatu negara.
Itulah sebab pemerintah wajib lebih serius mengawasi persaingan usaha pada perdagangan E-commerce dibanding pada perdagangan offline, karena efek merusak pada perdagangan E-commerce jauh lebih besar (berskala nasional) dibanding efek merusak pada perdagangan offline (berskala daerah lokal).
Solusi mengenai sinkronisasi antara E-commerce & jalur distribusi offline, bisa dibaca pada artikel ini : “Perlunya Sinkronisasi Antara E-commerce & Jalur Distribusi Offline” https://bit.ly/sinkronisasi-online-dan-offline
“Ketika sebuah masyarakat mampu menyeimbangkan kemajuan digital
dengan literasi ekonomi yang sehat, serta menjaga kepedulian terhadap kelompok yang lemah,
maka pulihnya kehidupan yang baik bukan lagi sekadar impian.”
( Sangaji Omar )
3.2. Penjualan pulsa – paket data – tiket pesawat yang perlu melalui perantaraan distributor di masyarakat
Jika masyarakat belanja pulsa – paket data – tiket pesawat ke aplikasi, maka yang mendapat keuntungan hanya 1 perusahaan yang memiliki aplikasi tersebut.
Namun berbeda jika masyarakat belanja pulsa – paket data – tiket pesawat melalui perantaraan distributor di masyarakat (kios pulsa di daerahnya – agen travel di daerahnya), maka akan menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang.
Jadi pilih mana : Belanja ke aplikasi yang hanya menguntungkan 1 perusahaan saja, atau belanja melalui perantaraan distributor di masyarakat yang menguntungkan jutaan orang ?
Tentu secara akal sehat, kita akan memilih opsi kedua (belanja melalui perantaraan distributor di masyarakat yang menguntungkan jutaan orang).
Dari contoh kasus sederhana ini, bisa kita lihat bahwa di dunia ekonomi, yang dilihat bukan sekedar efisien & mengikuti inovasi teknologi saja, tapi juga perlu melihat bagaimana memberi kontribusi ke dunia ekonomi dalam bentuk menciptakan lapangan kerja supaya bisa menjaga hajat hidup di masyarakat. Percuma serba efisien & mengikuti inovasi teknologi, kalau kontribusi ke dunia ekonominya tidak ada.
Belanja melalui perantaraan distributor di masyarakat memang kurang efisien & kurang mengikuti inovasi teknologi, tapi di sisi lain memberi kontribusi yang besar ke dunia ekonomi dalam bentuk menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang & menjaga hajat hidup di masyarakat, dan beginilah seharusnya ekonomi dijalankan apalagi dalam konteks ekonomi makro yang bersifat social-oriented (bertujuan untuk menjaga hajat hidup di ranah masyarakat), bukan bersifat profit-oriented (bertujuan untuk mencari keuntungan di ranah pribadi).
Apalagi Indonesia memiliki Pancasila yang berbasiskan keadilan sosial (sila ke-5), sehingga paradigma ekonomi yang dipilih seharusnya paradigma ekonomi yang bersifat social-oriented, yang mana dalam konteks belanja pulsa – paket data – tiket pesawat, seharusnya bukan belanja ke aplikasi yang hanya menguntungkan 1 perusahaan saja tapi perlu belanja melalui perantaraan distributor di masyarakat yang menguntungkan jutaan orang.
Solusinya adalah membagi aplikasi menjadi 2 jenis :
1. Aplikasi level grosir :
i. Wajib berdiri sebagai aplikasi tersendiri (dilarang digabung ke aplikasi lain) & wajib memiliki saldo tersendiri (dilarang digabung ke saldo lain).
ii. Memiliki minimal besaran top-up saldo :
a. Aplikasi level grosir untuk penjualan pulsa – paket data, memiliki minimal top-up saldo sebesar ≥ Rp 300.000.
b. Aplikasi level grosir untuk penjualan tiket pesawat, memiliki minimal top-up saldo sebesar ≥ Rp 7.500.000.
iii. Tidak dikenakan pajak tambahan (berupa PPN) kepada konsumen (distributor di masyarakat) yang belanja ke aplikasi.
2. Aplikasi level eceran :
i. Tidak wajib berdiri sebagai aplikasi tersendiri (boleh digabung ke aplikasi lain) & tidak wajib memiliki saldo tersendiri (boleh digabung ke saldo lain).
ii. Tidak memiliki minimal besaran top-up saldo.
iii. Dikenakan pajak tambahan (berupa PPN) kepada konsumen (masyarakat) yang belanja ke aplikasi.
Penjelasan mengenai solusi ini :
– pajak tambahan (berupa PPN) dikenakan pada aplikasi level eceran (yang tidak memiliki minimal besaran top-up saldo) sedangkan pajak tambahan (berupa PPN) tidak dikenakan pada aplikasi level grosir (yang memiliki minimal besaran top-up saldo),
– sehingga menyebabkan masyarakat akan belanja dengan harga yang lebih mahal jika belanja secara langsung ke aplikasi level eceran (yang dikenakan pajak tambahan) dibanding belanja secara tidak langsung melalui perantaraan distributor di masyarakat (yang sebelumnya sudah belanja / top-up saldo ke aplikasi level grosir (yang tidak dikenakan pajak tambahan)),
– sehingga dengan mekanisme demikian, akan mendorong masyarakat untuk lebih memilih belanja secara tidak langsung melalui perantaraan distributor di masyarakat (yang sebelumnya sudah belanja / top-up saldo ke aplikasi level grosir) dibanding belanja secara langsung ke aplikasi level eceran,
– sehingga akan menciptakan lapangan kerja melalui adanya perantaraan distributor di masyarakat.
3.3. Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang perlu terdesentralisasi ke masing-masing sekolah
Konsep pelaksanaan MBG (Makan Bergizi Gratis) perlu diperbaiki supaya uang MBG bisa lebih menyebar & lebih mengucur sampai ke level akar rumput di masyarakat.
Solusinya adalah desentralisasi MBG, di mana MBG dilaksanakan oleh masing-masing sekolah.
Masing-masing sekolah memiliki kebebasan untuk mengatur cara pemberian MBG ke murid, misalnya :
1. Menyewa katering swasta.
2. Memberi voucher kepada murid untuk belanja di kantin sekolah (kalau sekolah ada kantinnya).
3. Memberi uang tunai kepada murid untuk dibelanjakan ke UMKM makanan di lingkungan sekolah.
Dan juga perlu dibarengi dengan sistem pengawasan dari pemerintah kepada sekolah-sekolah yang melaksanakan MBG, melalui :
1. Survei berkala dari Dinas Pendidikan ke masing-masing sekolah pelaksana MBG, misalnya survei dengan metode mengisi lembaran kuisioner kepada murid-murid di masing-masing sekolah pelaksana MBG setiap 6 bulan sekali.
2. Sidak berkala dari Dinas Pendidikan ke masing-masing sekolah pelaksana MBG.
3. Membangun Sistem Pengaduan MBG dari masyarakat ke Dinas Pendidikan.
Adapun keuntungan dari perubahan konsep pelaksanaan MBG menjadi ter-desentralisasi ke masing-masing sekolah adalah manfaat ekonomi yang lebih inklusif bagi masyarakat :
1. Uang MBG yang lebih menyebar ke masing-masing sekolah.
2. Uang MBG yang lebih mengucur sampai ke distributor bahan baku makanan di level menengah-bawah pada jalur distribusi offline, melalui pemecahan pemilik kapital besar (tersentralisasi pada SPPG) menjadi pemilik-pemilik kapital kecil (terdesentralisasi pada masing-masing sekolah).
Pelaku dengan kapital kecil akan cenderung berinteraksi dengan pelaku kapital kecil lainnya, karena pelaku kapital kecil hanya bisa membeli barang dengan jumlah yang sedikit, di mana jumlah barang yang sedikit ini tidak akan berbeda jauh selisih jumlahnya jika pelaku kapital kecil membeli barang ke pelaku kapital besar, sehingga pelaku kapital kecil menjadi kehilangan insentif untuk membeli barang ke pelaku kapital besar.
Itulah sebab jika kita ingin mendorong aliran uang ke masyarakat golongan menengah-bawah (pelaku usaha menengah-bawah) yang memiliki kapital kecil & menjalankan pemerataan, maka perlu memecah pemilik kapital besar menjadi pemilik-pemilik kapital kecil, sehingga mendorong pemilik-pemilik kapital kecil tersebut untuk berbelanja ke pelaku-pelaku kapital kecil lainnya.
Dalam hal ini, desentralisasi pelaksanaan MBG ke masing-masing sekolah berarti memecah dari pemilik kapital besar (tersentralisasi pada SPPG) menjadi pemilik-pemilik kapital kecil (terdesentralisasi pada masing-masing sekolah), sehingga bisa mendorong pemilik-pemilik kapital kecil di masing-masing sekolah untuk tidak berbelanja bahan baku makanan secara langsung ke produsen atau distributor level atas pada jalur distribusi offline, tapi bisa berbelanja bahan baku makanan ke distributor level menengah-bawah pada jalur distribusi offline sehingga membuat uang MBG bisa lebih mengucur hingga ke distributor bahan baku makanan di level menengah-bawah pada jalur distribusi offline.
3.4. Program KMP (Koperasi Merah Putih) yang perlu berjalan secara berdampingan tanpa bertabrakan dengan usaha-usaha warga yang bergerak di dunia distributor & bahkan memberi nilai tambah ekonomi kepada usaha-usaha warga yang bergerak di dunia distributor
Konsep pelaksanaan KMP (Koperasi Merah Putih) butuh diperbaiki supaya KMP tidak beririsan dengan usaha-usaha warga yang mana akan merugikan masyarakat Indonesia itu sendiri, di mana KMP bisa berjalan secara berdampingan (tanpa beririsan) dengan usaha-usaha warga yang bergerak di dunia distributor & bahkan memberi nilai tambah ekonomi kepada usaha-usaha warga yang bergerak di dunia distributor.
Solusinya :
1. KMP hanya boleh menjual produk subsidi (KMP dilarang menjual produk non-subsidi).
KMP hanya boleh menjual produk subsidi, di mana produk subsidi adalah barang-barang tertentu yang memiliki kriteria :
i. Merupakan kebutuhan dasar.
ii. Dipandang membutuhkan stabilisasi harga.
iii. Mendapat subsidi dari pemerintah.
Hal ini juga berarti KMP dilarang menjual produk non-subsidi (produk lain selain produk subsidi), supaya dengan demikian, maka KMP bisa berjalan secara berdampingan (tanpa beririsan) dengan usaha-usaha warga yang bergerak di dunia distributor untuk produk non-subsidi.
2. KMP dalam menjual produk subsidi, wajib melalui perantaraan distributor di masyarakat.
KMP dalam menjual produk subsidi itu wajib melalui perantaraan distributor di masyarakat :
i. KMP berposisi di level Grosir & bukan di level Ecer, melalui KMP wajib menerapkan MQJ (Minimal Quantity Jual), supaya memberi peluang bagi warga untuk berekonomi (menjual ulang) di level Ecer & tidak bersinggungan dengan usaha-usaha warga yang bergerak di level Ecer.
ii. Andaipun KMP mau menjual ecer (poin ini, di mana KMP menjual secara ecer, itu tidak disarankan untuk dilakukan & hanya dilakukan jika dalam keadaan terpaksa), maka harganya wajib lebih mahal Rp 2.000 – 3.000 dibanding harga di level Ecer pada usaha-usaha warga, supaya tidak mematikan usaha-usaha warga & mendorong konsumen untuk berbelanja ecer ke usaha-usaha warga dibanding berbelanja ecer ke KMP.
Supaya dengan demikian, maka :
– KMP bisa memberi kontribusi nilai tambah ke dunia ekonomi dalam bentuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di masyarakat melalui adanya perantaraan distributor di masyarakat untuk produk subsidi.
– KMP yang berposisi di level Grosir & bukan di level Ecer akan menjadikan beban kerja KMP lebih ringan, karena menjadikan operasi logistik KMP lebih efisien karena tidak mengurus distribusi stok secara satuan (ecer) tapi secara paket (grosir).
4. Penutup
Ekonomi hanya bisa menjadi baik ketika pemain besar berjalan secara harmonis berdampingan dengan pemain kecil, bukan malah pemain besar menerkam pemain kecil. Karena keduanya, baik pemain besar & pemain kecil, sama-sama merupakan pilar-pilar penyangga dari bangunan ekonomi Indonesia, yang mana pilar-pilar penyangga tersebut butuh saling menopang, bukan malah saling menghancurkan.
Mirip seperti di era Orba, di mana Presiden Suharto menata supaya ekonomi menjadi berkeadilan sosial antara pemain besar & pemain kecil. Contohnya :
1. Perkebunan Inti Rakyat (Keppres 28/1984) :
> Perkebunan Inti yang dikelola oleh korporasi, yang berperan membangun pabrik pengolahan, menyediakan bibit unggul dan pakan/pupuk, memberikan petunjuk teknis/pembinaan, serta menjadi pembeli siaga (offtaker) dari hasil panen.
> Perkebunan Plasma yang dikelola oleh masyarakat, yang berperan mengelola lahan & hasil panennya wajib dijual kepada pihak Perkebunan Inti dengan formulasi harga yang disepakati atau diatur oleh pemerintah.
2. Keppres Peternakan (Keppres 50/1981) :
> Sektor Hulu : Perusahaan berskala besar dan pemodal kuat diarahkan ke sektor hulu, seperti industri pembibitan ayam, industri pakan ternak, industri obat-obatan hewan.
> Sektor Hilir : Masyarakat diarahkan ke sektor hilir, seperti peternakan berskala menengah-kecil & dilarang melakukan monopoli peternakan (mengadakan peternakan berskala besar), melalui pembatasan skala usaha budidaya (ayam petelur maksimal budidaya 5.000 ekor & ayam pedaging maksimal produksi 750 ekor/minggu).
3. Pencadangan Bidang Usaha Bagi Usaha Kecil (Keppres 54/1993, UU 9/1995, Keppres 31/1995) : Bidang-bidang usaha yang bernilai investasi rendah atau berbasis kerajinan rakyat (seperti pengolahan makanan tradisional, ukiran, atau peternakan skala kecil) dilarang dimasuki oleh konglomerat besar.
4. Proteksi Tender Penjualan & Proyek Pemerintah (Keppres 14A/1980) :
> Perolehan Proyek Khusus Usaha Kecil : Proyek-proyek pemerintah yang bernilai di bawah batasan nominal tertentu (skala kecil/menengah) diwajibkan untuk diserahkan kepada Golongan Ekonomi Lemah atau pemborong lokal daerah.
> Kemitraan Antara Konsorsium Dan Sub-Kontraktor : Proyek berskala besar yang dimenangkan oleh perusahaan nasional besar atau kontraktor asing, pemerintah mewajibkan pemenang tender untuk mengikutsertakan atau menggandeng pengusaha lokal/kecil sebagai sub-kontraktor.
Apalagi Indonesia memiliki Pancasila yang berbasiskan keadilan sosial, sehingga paradigma ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah seharusnya adalah menata supaya pemain besar & pemain kecil bisa berjalan secara harmonis berdampingan & saling melengkapi.
Misalnya, pemerintah menata supaya pemain besar bermain di hulu & pemain kecil bermain di hilir, atau pemain besar bermain di kanan & pemain kecil bermain di kiri. Bukan malah pemerintah membiarkan pemain besar & pemain kecil saling berhadap-hadapan dalam arena persaingan bebas, yang mana sudah pasti pemain kecil akan tersingkir oleh pemain besar.
Hari ini, pemain besar sudah menguasai seluruh lini ekonomi dari hulu hingga ke hilir, dari kanan hingga ke kiri, sehingga menyebabkan pemain kecil tidak lagi mendapat ruang di dunia ekonomi, atau paling hanya mendapat sisa remah-remahnya saja. Lalu untuk apa ada Pancasila kalau kondisi di dunia ekonomi Indonesia menjadi tidak berkeadilan sosial demikian ?
Pancasila, asas keadilan sosial, & asas gotong royong antara pihak kuat & pihak lemah, perlu lebih dihayati dalam menjalankan ekonomi di Indonesia.
Dan bukankah negara Indonesia hadir untuk melindungi rakyatnya sebagaimana yang tertuang pada pembukaan UUD 1945, termasuk untuk melindungi hak berekonomi yang merupakan hak hidup yang paling mendasar bagi rakyat. Namun jika negara bahkan tidak mampu melindungi hak berekonomi yang merupakan hak hidup yang paling mendasar bagi rakyat, lalu untuk apa negara hadir ?
Sejarah mencatat bahwa kerajaan-kerajaan besar di masa lampau bukan menjadi bubar akibat masalah eksternal, tapi akibat masalah internal di mana masyarakatnya tidak lagi merasakan keadilan sosial karena pemerintahnya yang abai & menelantarkan (berpangku tangan) kepada nasib masyarakatnya (Jared Diamond di dalam bukunya yang berjudul “Collapse : How Societies Choose to Fail or Succeed”).
Untuk itu, kalau mau negara Indonesia menjadi awet (kuat rasa nasionalismenya & kuat rasa persatuannya), maka hak berekonomi pada masyarakat (penyediaan lapangan kerja) haruslah dipenuhi, serta keadilan sosial itu haruslah diwujudkan melalui pemerintah menata ekonomi supaya berkeadilan sosial di mana pemain besar & pemain kecil bisa berjalan berdampingan, bukan malah pemain besar menerkam pemain kecil. Dan juga uang dari program-program negara harus dialirkan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya menumpuk ke segelintir kelompok, supaya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga pada akhirnya, semua kebijakan ini akan memupuk rasa nasionalisme & rasa persatuan yang akan melanggengkan umur dari negara Indonesia.
Dan salah satu bidang yang butuh ditata adalah dunia distributor, supaya memenuhi hak berekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia, menghadirkan keadilan sosial melalui mengatur supaya pemain besar bisa berjalan berdampingan dengan pemain kecil & uang dari program-program pemerintah bisa lebih inklusif dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Akhir kata, Indonesia memiliki bendera negara yang berwarna merah & putih, semoga nurani warganya bisa dijaga Tuhan supaya tetap suci sebagaimana warna putih pada bendera negara, dan warganya bisa menindaklanjuti kesucian nurani tersebut ke dalam tindakan-tindakan nyata sebagaimana warna merah pada bendera negara, sehingga pada akhirnya akan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, memperkuat rasa nasionalisme & rasa persatuan, & melanggengkan umur dari negara Indonesia yang kalau bisa sampai kiamat.
Lampiran 1 : Peranan Distributor Pada Dunia Ekonomi
Kita perlu menghargai profesi distributor, karena profesi distributor punya peranan yang sangat penting di dunia ekonomi, yaitu :
1. Sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat yang tidak mampu menjadi produsen.
Di dunia hanya ada 2 jenis profesi : produsen (barang & jasa) & distributor.
Andai profesi distributor mau dihilangkan, maka profesi yang tersisa tinggal produsen saja. Dan mustahil semua masyarakat mampu menjadi produsen, tapi hanya sebagian kecil yang mampu menjadi produsen, sementara sisa sebagian besar yang lain bergerak di ranah distributor.
2. Sebagai amplifier (pengembang) atas penciptaan lapangan kerja di dunia ekonomi.
Produsen menciptakan lapangan kerja hanya di 1 tempat, namun distributor mengamplifikasi (mengembangkan) penciptaaan lapangan kerja secara beribu-ribu kali lipat di banyak tempat.
Distributor bisa diibaratkan Speaker-TOA. Kalau kita bicara tanpa Speaker-TOA, maka suara kita akan kecil, namun kalau kita bicara dengan Speaker-TOA, maka suara kita akan diperbesar hingga puluhan kali lipat.
Inilah alasan mengapa distributor memiliki peranan yang sangat penting di dunia ekonomi, karena distributor bukan sekedar menambah lapangan kerja tapi juga mengamplifikasi (mengembangkan) lapangan kerja sehingga menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang masif (melimpah).
Tanpa adanya distributor, maka dunia ekonomi akan kolaps akibat kekurangan lapangan kerja.
Sehingga adanya distributor tidak dipandang sebagai kerugian (in-efisiensi), tapi sebagai keuntungan (investasi yang baik dalam menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat), karena keuntungan (penciptaan lapangan kerja) yang dihasilkan dari adanya distributor jauh lebih besar beribu-ribu kali lipat dibanding kerugiannya (in-efisiensi), ibarat rugi 1 tapi untung 1.000.
Selain itu, perlu dibedakan antara production-chain (lapisan distributor untuk kebutuhan produksi) & consumption-chain (lapisan distributor untuk kebutuhan konsumsi). Yang butuh efisien adalah production-chain, bukan consumption-chain.
Production-chain butuh efisien (perlu melewati sedikit lapisan distributor) supaya menghasilkan produk dengan harga kompetitif, sedangkan consumption-chain tidak butuh efisien (boleh melewati banyak lapisan distributor) supaya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui adanya lapisan distributor.
Dalam konteks ekonomi makro, memperpendek (efisiensi) lapisan distributor pada consumption-chain bukan menghasilkan untung tapi malah rugi, karena consumption-chain punya efek amplifier yang memberi keuntungan penciptaan lapangan kerja secara beribu-ribu kali lipat dibanding kerugian in-efisiensi-nya. Tidak masalah konsumen mendapat harga produk yang agak mahal, namun terkompensasi di sisi lain dengan penciptaan berjuta-juta lapangan kerja bagi masyarakat melalui adanya lapisan distributor.
3. Sebagai instrumen sosialisme untuk mewujudkan keadilan sosial antara pihak kuat (produsen) & pihak lemah (distributor).
Adanya distributor berarti pihak kuat (yang mampu berproduksi) tidak menikmati manfaat ekonomi secara sendirian, tapi dibagi ke pihak lemah (yang tidak mampu berproduksi) melalui adanya distributor, sehingga dunia ekonomi menjadi berkeadilan sosial karena tidak mengabaikan pihak lemah (mengakomodasi pihak lemah).
Yang mana hal demikian juga merupakan perwujudan dari pelaksanaan nilai keadilan sosial yang terkandung pada sila ke-5 Pancasila, di mana pihak kuat tidak memikirkan manfaat ekonomi secara sendirian tapi bisa berbagi manfaat ekonomi kepada pihak-pihak lemah melalui adanya distributor.
4. Sebagai penjaga keseimbangan ekosistem antara sisi pendapatan & sisi pengeluaran pada dunia ekonomi.
Di ekonomi berlaku Rumus Kekal Ekonomi : Sisi Pendapatan (nilai yang dihasilkan dari ketersediaan lapangan kerja) >= Sisi Pengeluaran (nilai yang dihasilkan dari belanja), di mana Sisi Pengeluaran perlu diimbangi dengan Sisi Pendapatan.
Kalau tidak ada Sisi Pendapatan (tidak tersedia lapangan kerja), maka tidak akan ada pula Sisi Pengeluaran (tidak mampu belanja meski harga produk semurah apapun). Oleh karena itu, Sisi Pendapatan (ketersediaan lapangan kerja) perlu diadakan meski secara sengaja sekalipun, supaya dengan adanya Sisi Pendapatan maka bisa memenuhi Sisi Pengeluaran (manusia mampu belanja demi memenuhi kebutuhan hidupnya).
Dan Sisi Pendapatan bisa diciptakan melalui menjaga eksistensi distributor yang menyediakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
5. Sebagai alat pemenuhan HAM melalui mencapai kondisi ‘full-employment’ di ekonomi masyarakat.
Mengurus ekonomi masyarakat (bersifat social-oriented) berbeda dengan mengurus ekonomi pribadi (bersifat profit-oriented). Di ekonomi pribadi, kita tentu mau serba modern – efisien – nyaman – murah, sementara di ekonomi masyarakat, kita butuh menuju ke kondisi ‘full-employment’ (memastikan terwujudnya penyediaan lapangan kerja yang affordable/terjangkau & seluas-luasnya – perlindungan kepada pihak lemah – pemerataan distribusi uang, bagi seluruh masyarakat), di mana target ‘keuntungan pribadi’ pada ekonomi pribadi belum tentu selaras dengan target ‘full-employment’ pada ekonomi masyarakat.
Dan ketika berbicara soal ekonomi, tentu tidak hanya menyangkut ranah pribadi saja tapi menyangkut ranah hajat hidup di masyarakat umum, di mana meski tidak menguntungkan bagi ranah pribadi (tidak modern – tidak efisien – tidak nyaman – tidak murah) tetap perlu dijalankan demi mewujudkan kondisi ‘full-employment’ sehingga bisa menjaga hajat hidup di masyarakat umum.
Kondisi ‘full-employment’ di ekonomi masyarakat bisa dicapai melalui menjaga eksistensi distributor. Karena selain distributor berfungsi menciptakan banyak lapangan kerja, juga pekerjaan-pekerjaan yang terdapat di distributor tidak terlalu sulit dijalani, sehingga cocok dipertahankan demi memberi lapangan kerja yang affordable/terjangkau bagi semua kalangan masyarakat (termasuk bagi kalangan masyarakat lemah).
Intisari dari ekonomi adalah HAM, karena ekonomi adalah soal hidup-matinya manusia di mana menjadi tempat bagi manusia mencari nafkah demi menyambung hidupnya. Oleh karena ekonomi adalah HAM, maka dunia ekonomi tidak bisa didesain menjadi lingkungan yang terlalu keras, tapi perlu menjadi lingkungan yang moderat saja, supaya dunia ekonomi mampu mengakomodasi semua pihak (termasuk pihak lemah) untuk eksis di dunia ekonomi & memenuhi asas HAM di dunia ekonomi.
Pemenuhan asas HAM di dunia ekonomi, dalam konteks ekonomi masyarakat, bisa diwujudkan melalui mencapai kondisi ‘full-employment’ di ekonomi masyarakat. Dan salah satu instrumen untuk mencapai kondisi ‘full-employment’ di ekonomi masyarakat adalah melalui menjaga eksistensi distributor.
6. Sebagai penguat (memberi daya tahan / resilience) pada fondasi ekonomi dalam melewati krisis ekonomi.
Oleh karena pekerjaan-pekerjaan yang terdapat di distributor bersifat affordable/terjangkau (tidak terlalu sulit untuk dijalani) bagi semua kalangan masyarakat (termasuk bagi kalangan masyarakat lemah), maka distributor juga memiliki resilience (daya tahan) yang baik terhadap krisis ekonomi.
Tidak butuh waktu lama bagi ekonomi suatu negara yang ditopang oleh distributor untuk bangkit dari krisis ekonomi, karena sifat distributor yang sederhana & efektif dalam menyediakan lapangan kerja bagi semua kalangan masyarakat.
Oleh: Yudhi Pratama Karsa, S.Kom., Inovator & pemerhati sosial) | [email protected]
