Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Example 728x250
Opini

Menuju Indonesia Emas 2045, Jangan Abaikan Vagrancy Pelajar

×

Menuju Indonesia Emas 2045, Jangan Abaikan Vagrancy Pelajar

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Oleh: AFAS, Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam STAINU Rembang

Ketika pelajar kehilangan arah, pendidikan kehilangan salah satu tujuan terbesarnya. Persoalan pelajar yang berkeliaran tanpa tujuan produktif bukan sekadar masalah kedisiplinan, melainkan peringatan bahwa masa depan generasi muda membutuhkan perhatian bersama.

Example 300x600

Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita besar bangsa untuk mewujudkan negara yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan memiliki sumber daya manusia berkualitas. Harapan tersebut tidak hanya bertumpu pada kemajuan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun perkembangan teknologi, tetapi juga pada kesiapan generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan. Di tengah berbagai upaya pemerintah mempersiapkan generasi unggul, terdapat persoalan sosial yang tidak boleh luput dari perhatian, yaitu fenomena vagrancy di kalangan pelajar. Dalam opini ini, istilah vagrancy digunakan untuk menggambarkan kecenderungan pelajar berkeliaran tanpa tujuan produktif, meninggalkan aktivitas pembelajaran, atau menghabiskan waktu di ruang publik tanpa kegiatan yang mendukung perkembangan dirinya. Fenomena tersebut perlu menjadi perhatian karena masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pelajar yang berhasil meraih prestasi, tetapi juga oleh bagaimana negara dan masyarakat memberikan perhatian kepada pelajar yang mulai kehilangan arah.

Pada dasarnya, setiap pelajar memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan kemampuan, dan mendapatkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dirinya. Sekolah seharusnya menjadi tempat untuk membentuk pengetahuan, kedisiplinan, keterampilan, tanggung jawab, serta karakter yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Di luar sekolah, keluarga dan lingkungan sosial juga memiliki peran penting dalam memberikan pengawasan serta membimbing anak agar mampu menggunakan waktunya secara bijaksana. Idealnya, masa sekolah menjadi periode bagi generasi muda untuk memperluas wawasan, mengikuti kegiatan positif, mengembangkan minat dan bakat, serta mempersiapkan masa depan. Namun, idealitas tersebut dapat menghadapi tantangan ketika sebagian pelajar justru lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan yang tidak produktif dan mulai mengabaikan kewajibannya sebagai peserta didik. Oleh karena itu, persoalan ini perlu dilihat sebagai tanggung jawab bersama, bukan semata-mata kesalahan individu pelajar.

Istilah vagrancy memang tidak dapat langsung disamakan dengan kenakalan remaja, membolos, ataupun Anak Tidak Sekolah (ATS), sebab masing-masing memiliki pengertian dan indikator yang berbeda. Seseorang yang berkumpul bersama teman-temannya di warung, taman, lapangan, atau pusat keramaian tidak otomatis dapat disebut melakukan perilaku menyimpang. Persoalan mulai muncul ketika aktivitas tersebut dilakukan secara berulang tanpa tujuan yang jelas, disertai kebiasaan meninggalkan pembelajaran, mengabaikan tanggung jawab, atau terlibat dalam lingkungan pergaulan yang berisiko. Sebagai contoh, pelajar yang seharusnya mengikuti pembelajaran justru berada di tempat permainan daring selama jam sekolah tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila perilaku semacam ini dibiarkan, kebiasaan mengabaikan pendidikan dapat berkembang menjadi persoalan kedisiplinan dan mengganggu proses pembentukan karakter. Dengan demikian, yang perlu diperhatikan bukan sekadar keberadaan pelajar di jalanan, melainkan perilaku, alasan, dan kondisi yang melatarbelakanginya.

Pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam mempersiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah telah berupaya memperluas kesempatan belajar melalui berbagai kebijakan, bantuan pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Namun, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah gedung sekolah, fasilitas pembelajaran, atau banyaknya program yang dilaksanakan. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap anak memperoleh kesempatan untuk masuk sekolah, mengikuti pembelajaran, dan menyelesaikan pendidikannya sesuai kemampuan serta kebutuhannya. Kenyataannya, masih terdapat jutaan anak di Indonesia yang belum memperoleh akses pendidikan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan rumah dunia pendidikan bukan hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga mencegah generasi muda kehilangan kesempatan untuk belajar.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik tahun 2025 yang disampaikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2026, terdapat sebanyak 2.922.607 anak usia 7–18 tahun yang tidak bersekolah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kelompok usia 16–18 tahun merupakan kelompok terbesar, yaitu sebanyak 2.009.918 anak. Data ini memperlihatkan bahwa persoalan keberlanjutan pendidikan masih menjadi tantangan serius, terutama pada usia ketika anak seharusnya sedang menempuh pendidikan menengah. Angka tersebut memang tidak menunjukkan jumlah pelajar yang berkeliaran atau melakukan vagrancy, tetapi dapat menjadi gambaran mengenai besarnya persoalan akses dan keberlanjutan pendidikan di Indonesia. Apabila jutaan anak masih menghadapi hambatan untuk memperoleh pendidikan, maka upaya mempersiapkan generasi unggul menuju 2045 perlu dilakukan secara lebih serius dan terarah. Sebab, bangsa yang ingin maju harus terlebih dahulu memastikan bahwa generasi mudanya tidak kehilangan kesempatan untuk berkembang.

Petugas Satpol PP mendata para pelajar yang berbaris di halaman
Foto: Arif Syaefudin/detikcom

Persoalan anak tidak sekolah juga memiliki latar belakang yang beragam dan tidak dapat hanya dikaitkan dengan rendahnya motivasi belajar. Berdasarkan data Susenas BPS 2025 yang disampaikan Puslapdik Kemendikdasmen, sebanyak 21,78 persen anak tidak sekolah menyatakan bahwa pendidikannya sudah cukup, 20,35 persen terkendala biaya, dan 16,75 persen sudah bekerja. Selain itu, terdapat faktor pernikahan, disabilitas, jarak tempat tinggal dengan sekolah, tanggung jawab rumah tangga, serta pengalaman perundungan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan memiliki hubungan erat dengan keadaan ekonomi, kondisi keluarga, lingkungan sosial, dan perlindungan anak. Oleh sebab itu, ketika menemukan pelajar yang sering meninggalkan kegiatan pembelajaran atau menghabiskan waktu tanpa tujuan produktif, masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru memberikan cap malas atau nakal. Bisa jadi, perilaku yang terlihat dari luar merupakan bagian dari persoalan yang lebih besar dan membutuhkan perhatian khusus.

Persoalan pendidikan tersebut juga relevan untuk diperhatikan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu daerah dengan tanggung jawab besar dalam mempersiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah Kabupaten Rembang telah melakukan berbagai upaya untuk menangani persoalan Anak Tidak Sekolah melalui pendataan, pendampingan, dan program pengembalian anak ke bangku pendidikan. Berdasarkan pemberitaan resmi Pemerintah Kabupaten Rembang pada 10 April 2025, pemerintah daerah memfokuskan penanganan ATS pada 15 desa prioritas dengan memanfaatkan data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Data tersebut kemudian diverifikasi dan dikonfirmasi melalui kegiatan lapangan agar anak-anak yang teridentifikasi tidak bersekolah dapat memperoleh pendampingan sesuai permasalahannya. Langkah ini menunjukkan bahwa persoalan keberlanjutan pendidikan di Rembang bukan sekadar pembahasan teoritis, melainkan telah menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah.

Masih berdasarkan pemberitaan Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam rentang 2021–2023 tercatat sebanyak 1.655 Anak Tidak Sekolah yang menjadi perhatian penanganan pemerintah daerah, dan 405 anak berhasil kembali bersekolah. Sementara itu, pada 2024 terdapat 364 ATS yang tersebar di Kecamatan Bulu, Sedan, Kaliori, dan Sale, dengan 111 anak di antaranya telah kembali mengikuti pendidikan. Data tersebut memberikan gambaran bahwa upaya mengembalikan anak ke lingkungan pendidikan membutuhkan proses yang tidak sederhana dan harus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah juga mengakui bahwa penyebab anak tidak bersekolah cukup beragam, mulai dari kurangnya motivasi, pernikahan dini, hingga kenakalan remaja. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendekatan penanganan tidak dapat disamaratakan karena setiap anak memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda. Dengan demikian, pengalaman Kabupaten Rembang dapat menjadi pengingat bahwa persoalan pendidikan harus ditangani melalui pendataan yang tepat, pendekatan manusiawi, dan pendampingan yang berkelanjutan.

Jika dicermati lebih jauh, data ATS di Kabupaten Rembang tidak boleh langsung dianggap sebagai data vagrancy pelajar. ATS merupakan kategori anak yang tidak sedang mengikuti pendidikan, sedangkan vagrancy dalam pembahasan ini lebih menyoroti kecenderungan perilaku berkeliaran tanpa tujuan produktif dan kemungkinan menjauhnya pelajar dari aktivitas pendidikan. Meskipun berbeda, kedua persoalan tersebut memiliki titik perhatian yang berhubungan, yaitu keberlanjutan pendidikan, pengawasan keluarga, motivasi belajar, dan lingkungan sosial anak. Sebagai contoh, pelajar yang mulai sering membolos perlu mendapatkan perhatian sebelum perilakunya berkembang menjadi ketidakhadiran berkepanjangan atau bahkan putus sekolah. Di lingkungan Kabupaten Rembang, upaya pendataan dan pendampingan ATS dapat diperkuat dengan pencegahan sejak dini terhadap pelajar yang menunjukkan gejala kehilangan motivasi belajar. Artinya, pemerintah daerah tidak hanya perlu mengembalikan anak yang sudah keluar dari sekolah, tetapi juga mencegah agar anak yang masih bersekolah tidak sampai kehilangan keterikatannya dengan pendidikan.

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam memahami perilaku pelajar adalah kondisi keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak belajar mengenal tanggung jawab, kedisiplinan, komunikasi, dan nilai-nilai kehidupan. Orang tua tidak cukup hanya memastikan anak berangkat sekolah setiap pagi, tetapi juga perlu mengetahui perkembangan belajar, lingkungan pertemanan, serta aktivitas yang dilakukan setelah kegiatan pembelajaran selesai. Dalam beberapa keadaan, kurangnya komunikasi dan perhatian dapat menyebabkan anak merasa tidak memiliki tempat untuk menyampaikan kesulitan yang sedang dihadapinya. Namun, persoalan tersebut tidak boleh serta-merta menyalahkan orang tua karena tekanan ekonomi, kesibukan pekerjaan, dan permasalahan rumah tangga juga dapat memengaruhi kemampuan keluarga dalam mendampingi anak. Oleh sebab itu, keluarga perlu membangun komunikasi yang terbuka agar setiap perubahan perilaku pelajar dapat dikenali dan ditangani sejak awal.

Selain keluarga, sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan mampu merangkul seluruh peserta didik. Guru bukan hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga memiliki peran dalam mengamati perkembangan perilaku dan kebutuhan siswa. Ketika terdapat pelajar yang sering tidak masuk sekolah, mengalami penurunan prestasi, atau mulai menunjukkan perubahan sikap, sekolah perlu melakukan pendekatan melalui wali kelas dan guru Bimbingan Konseling (BK). Pendekatan tersebut sebaiknya dilakukan dengan komunikasi yang baik agar siswa bersedia menceritakan persoalan yang sedang dihadapinya. Memberikan hukuman tanpa mengetahui penyebab permasalahan justru berisiko membuat anak semakin menjauh dari lingkungan pendidikan. Dengan demikian, sekolah seharusnya tidak hanya menjadi tempat untuk menilai kemampuan akademik, tetapi juga menjadi ruang yang membantu pelajar menemukan kembali motivasi dan arah kehidupannya.

Lingkungan masyarakat juga memiliki pengaruh yang tidak kalah penting terhadap perkembangan perilaku generasi muda. Pergaulan yang sehat dapat membantu pelajar membangun kepercayaan diri, memperluas wawasan, dan mengembangkan kemampuan sosial. Sebaliknya, lingkungan yang kurang mendukung dapat meningkatkan risiko munculnya kebiasaan negatif, terutama ketika pelajar tidak memperoleh pengawasan dan pendampingan yang memadai. Di tengah kehidupan masyarakat, warung, tempat hiburan, pusat keramaian, dan ruang publik lainnya seharusnya dapat menjadi tempat interaksi yang positif selama digunakan secara wajar dan bertanggung jawab. Namun, apabila ruang tersebut justru menjadi tempat pelajar menghabiskan waktu pada jam pembelajaran tanpa alasan yang jelas, maka masyarakat perlu mengambil peran untuk mengingatkan dan mengarahkan mereka secara bijaksana. Kepedulian sosial semacam ini penting karena pendidikan anak bukan hanya urusan sekolah dan keluarga, melainkan juga tanggung jawab lingkungan tempat mereka tumbuh.

Perkembangan teknologi dan media sosial juga menghadirkan tantangan baru dalam kehidupan pelajar. Telepon pintar, permainan daring, dan berbagai platform digital memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi, hiburan, serta membangun hubungan sosial. Akan tetapi, penggunaan teknologi yang tidak terkontrol dapat mengganggu waktu belajar, mengurangi kedisiplinan, dan membuat sebagian pelajar lebih tertarik pada aktivitas digital daripada kewajiban pendidikan. Dalam kondisi tertentu, keinginan mengikuti tren pergaulan digital dapat memengaruhi cara pelajar menggunakan waktu dan mengambil keputusan. Meskipun demikian, teknologi tidak seharusnya dianggap sebagai penyebab tunggal persoalan karena perangkat digital juga memiliki manfaat besar dalam mendukung pembelajaran dan kreativitas. Yang diperlukan adalah kemampuan literasi digital, pengendalian diri, dan pendampingan agar generasi muda mampu memanfaatkan teknologi secara produktif. Pada akhirnya, teknologi seharusnya menjadi alat untuk mengembangkan kemampuan pelajar, bukan sesuatu yang membuat mereka kehilangan arah dan tanggung jawab.

Menghadapi persoalan tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat pengawasan dan komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah. Sekolah dapat melakukan pemantauan kehadiran siswa secara berkala dan memberikan pemberitahuan kepada keluarga apabila ditemukan ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas. Orang tua juga perlu membangun kebiasaan berdialog dengan anak mengenai kegiatan sekolah, pertemanan, dan berbagai kesulitan yang sedang dialami. Apabila ditemukan pelajar yang berulang kali meninggalkan pembelajaran, penanganannya harus diawali dengan mencari tahu penyebab dan kondisi yang melatarbelakanginya. Dengan komunikasi yang baik, persoalan dapat diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi kebiasaan membolos atau bahkan putus sekolah. Oleh karena itu, pengawasan harus ditempatkan sebagai bentuk kepedulian, bukan sekadar upaya membatasi kebebasan anak.

Langkah kedua adalah memperluas kegiatan positif yang mampu menarik minat dan mengembangkan potensi pelajar. Sekolah, pemerintah daerah, dan organisasi kepemudaan dapat menyediakan ruang kegiatan olahraga, seni, literasi, kewirausahaan, organisasi, serta keterampilan teknologi digital. Kabupaten Rembang memiliki potensi lokal yang dapat dikembangkan sebagai sarana pembelajaran, seperti sektor perikanan, pertanian, perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata daerah. Pelajar dapat diperkenalkan dengan kegiatan produktif yang berkaitan dengan potensi tersebut melalui pelatihan, kunjungan edukatif, kegiatan praktik, maupun pendampingan kewirausahaan. Program semacam ini dapat membantu pelajar memahami bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas, tetapi juga dapat dikembangkan melalui pengalaman langsung di lingkungan masyarakat. Dengan memberikan ruang untuk berkarya, generasi muda akan memiliki kesempatan untuk menemukan minat, membangun kepercayaan diri, dan mempersiapkan masa depan secara lebih terarah.

Langkah ketiga adalah memperkuat pendataan dan penanganan Anak Tidak Sekolah secara tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Rembang perlu terus mengoptimalkan koordinasi antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, sekolah, serta lembaga pendidikan nonformal. Data anak yang putus sekolah, lulus tidak melanjutkan, dan belum pernah bersekolah perlu diperbarui secara berkala agar pemerintah mengetahui kebutuhan masing-masing anak. Bagi anak yang terkendala biaya, bantuan pendidikan perlu diarahkan sesuai persyaratan dan kebutuhan, sedangkan anak yang membutuhkan jalur pendidikan alternatif dapat difasilitasi melalui pendidikan kesetaraan atau program keterampilan. Selain itu, pendampingan juga perlu memperhatikan anak penyandang disabilitas, anak dari keluarga rentan, serta anak yang mengalami perundungan. Data yang telah dikumpulkan tidak boleh berhenti sebagai laporan administrasi, tetapi harus menjadi dasar untuk menghadirkan solusi nyata bagi anak-anak yang membutuhkan kesempatan kedua.

Langkah keempat adalah membangun kesadaran masyarakat agar tidak mudah memberikan stigma negatif kepada pelajar yang menunjukkan perilaku bermasalah. Pelajar yang sering berkeliaran atau membolos tidak selalu memiliki latar belakang dan penyebab yang sama. Sebagian mungkin membutuhkan pembinaan kedisiplinan, sedangkan sebagian lainnya bisa saja sedang menghadapi persoalan keluarga, ekonomi, pergaulan, atau tekanan psikologis. Karena itu, tindakan penertiban perlu dilakukan secara manusiawi, proporsional, dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Masyarakat dapat melibatkan tokoh pemuda, tokoh agama, perangkat desa, dan organisasi sosial untuk menciptakan kegiatan pembinaan yang mendidik. Apabila ditemukan pelanggaran, penyelesaiannya harus mengutamakan pendampingan dan tanggung jawab tanpa mempermalukan atau menyebarluaskan identitas anak. Masyarakat yang peduli bukanlah masyarakat yang paling cepat menghakimi, melainkan masyarakat yang bersedia membantu generasi muda memperbaiki kesalahannya.

Langkah kelima adalah memperkuat pendidikan karakter dan literasi digital sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari pelajar. Nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, kepedulian, dan kemampuan mengelola waktu harus ditanamkan melalui pembiasaan, bukan hanya melalui nasihat. Sekolah dan keluarga dapat bekerja sama membangun kebiasaan positif, seperti datang tepat waktu, mengikuti kegiatan pembelajaran, menghormati orang lain, serta menggunakan teknologi sesuai kebutuhan. Di sisi lain, pelajar perlu diberikan pemahaman tentang bahaya perundungan, kekerasan, penyalahgunaan zat berbahaya, dan berbagai risiko pergaulan yang dapat mengganggu masa depannya. Pendidikan karakter juga harus memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat, mengembangkan kreativitas, dan belajar bertanggung jawab atas setiap keputusan. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya dipersiapkan untuk memiliki kecerdasan akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat dalam menghadapi perubahan zaman.

Pada akhirnya, fenomena vagrancy pelajar perlu ditempatkan sebagai persoalan sosial dan pendidikan yang membutuhkan perhatian serius, bukan sekadar bahan pembicaraan mengenai kenakalan remaja. Data nasional tentang Anak Tidak Sekolah dan pengalaman penanganan ATS di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa keberlanjutan pendidikan masih membutuhkan kerja keras berbagai pihak. Meskipun vagrancy tidak sama dengan ATS, keduanya memberikan pengingat bahwa anak dapat menghadapi berbagai hambatan dalam menjalani pendidikan dan mengembangkan potensi dirinya. Karena itu, pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat harus membangun kerja sama untuk memperkuat pengawasan, pendampingan, pemerataan akses pendidikan, serta kegiatan positif bagi generasi muda. Pelajar yang mulai kehilangan arah harus dibantu untuk menemukan kembali tujuan hidupnya melalui pendekatan yang mendidik dan manusiawi. Sebab, membiarkan satu generasi kehilangan kesempatan untuk berkembang berarti membiarkan sebagian potensi masa depan bangsa terabaikan.

Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud hanya melalui slogan, pidato, atau target pembangunan yang terdengar menjanjikan. Cita-cita tersebut membutuhkan tindakan nyata dalam memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar, lingkungan yang aman, dan pendampingan yang memadai. Jangan sampai perhatian terhadap pelajar baru muncul ketika mereka terlibat dalam tindakan yang merugikan, sementara upaya pencegahan dan pembinaan justru terlambat dilakukan. Sudah saatnya cara pandang terhadap pelajar yang bermasalah diubah, dari sekadar objek penertiban menjadi generasi yang perlu dibimbing, dilindungi, dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kabupaten Rembang dan daerah-daerah lainnya harus menjadikan kepedulian terhadap pendidikan anak sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan manusia. Pada hakikatnya, Indonesia Emas 2045 bukan hanya tentang seberapa maju negara ini nantinya, tetapi juga tentang seberapa besar kesungguhan kita menjaga masa depan generasi mudanya mulai hari ini.

“Jangan biarkan generasi emas kehilangan arah sebelum waktunya. Menyelamatkan pelajar hari ini berarti menjaga masa depan Indonesia esok hari.”— AFAS


Daftar Sumber dan Referensi

  1. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). Kemendikdasmen Perkuat Data Anak Tidak Sekolah. Data Susenas BPS 2025 mengenai jumlah dan faktor penyebab anak tidak sekolah. https://puslapdik.kemendikdasmen.go.id/kemendikdasmen-perkuat-data-anak-tidak-sekolah/
  2. Pemerintah Kabupaten Rembang. (2025, 10 April). Pemkab Rembang Fokus Tangani Anak Tidak Sekolah di 15 Desa pada 2025. https://rembangkab.go.id/berita/pemkab-rembang-fokus-tangani-anak-tidak-sekolah-di-15-desa-pada-2025/
  3. Badan Pusat Statistik. (2025). Kompilasi Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Rembang 2025. Metadata kegiatan statistik sektoral Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang. https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/kegiatan/ba72fdfc-ca62-8c99-b717-32edad2c3c1f
  4. Pemerintah Kabupaten Rembang. (2024, 14 Oktober). Desa Berperan Menangani ATS pada 2025. https://rembangkab.go.id/berita/desa-berperan-menangani-ats-pada-2025/
  5. Republik Indonesia. (2026). Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/348123/perpres-no-3-tahun-2026
  6. Kementerian PPN/Bappenas. (2026, 3 Juni). Pemerintah Luncurkan Perpres Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, Perkuat Hak Pendidikan Anak Indonesia. https://www.bappenas.go.id/berita/pemerintah-luncurkan-perpres-pencegahan-dan-penanganan-anak-tidak-sekolah-perkuat-hak-pendidikan-anak-indonesia-ijzHs

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *