Oleh: Dr. Mokhamad Abdul Aziz, M.Sos., M.E., Dosen UIN Salatiga dan STAINU Rembang, Pengasuh Harian Pesantren-Sekolah Alam Planet NUFO Rembang
Mundur dari kekuasaan tidak selalu berarti kesatria. Ada yang mundur karena kesadaran moral, ada yang terdesak keadaan, dan ada pula yang memilih mundur untuk menyelamatkan sesuatu yang lebih berharga daripada jabatan: reputasi dan masa depan politiknya.
Karena itu, pujian terhadap pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia patut diperiksa secara kritis. Presiden Prabowo menyebutnya sebagai sikap kesatria. Sebagian pendukung bahkan menyandingkannya dengan Mohammad Hatta. Namun, apakah setiap pengunduran diri layak disebut pengorbanan?
Pertanyaan tersebut semakin relevan ketika keputusan Gibran berlangsung di tengah polemik persyaratan pendidikan dan menguatnya dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut mendukung usulan tersebut. Pada saat hampir bersamaan dengan pengunduran dirinya, agenda paripurna terkait HMP dibatalkan.
Rangkaian peristiwa itu membuka dua kemungkinan pembacaan. Gibran mundur demi meredakan kegaduhan politik, atau justru untuk menghindari risiko politik dan konstitusional yang lebih besar. Tulisan ini mengajukan hipotesis kedua: Gibran mundur bukan semata-mata demi bangsa, melainkan juga, dan mungkin terutama, demi menyelamatkan Gibran sendiri.
Mundur atau Menyelamatkan Muka?
Dalam politik, pengunduran diri dapat menjadi pilihan rasional ketika biaya mempertahankan jabatan lebih besar daripada manfaatnya. Menghadapi proses pemakzulan berarti menghadapi kemungkinan pemeriksaan politik dan konstitusional yang panjang, termasuk perdebatan terbuka mengenai dokumen pendidikan dan persyaratan pencalonan.
Dengan mundur, risiko tersebut berubah. Proses politik yang ditujukan untuk memberhentikannya kehilangan objek praktis. Namun, berakhirnya proses pemakzulan tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan hukum yang melatarbelakanginya.
Erving Goffman menyebut upaya mempertahankan kehormatan diri dalam situasi yang mengancam citra sebagai face-work. Dalam konteks politik, pengunduran diri dapat menjadi sarana mengubah persepsi: dari pejabat yang menghadapi ancaman pemberhentian menjadi tokoh yang dianggap rela berkorban.
Murray Edelman, melalui kajiannya tentang simbolisme politik, mengingatkan bahwa tindakan politik kerap memperoleh makna melalui simbol dan narasi. Sebutan kesatria, gentleman, dan negarawan dapat membentuk persepsi publik, sekalipun substansi persoalannya belum terjawab.
Di sinilah letak persoalannya. Mundur adalah tindakan politik. Kesatriaan adalah kualitas moral. Keduanya tidak otomatis sama.
Panggung Pembuktian yang Ditinggalkan
Polemik dokumen pendidikan Gibran sesungguhnya membuka ruang klarifikasi melalui mekanisme hukum maupun pengawasan parlemen. Publik berhak mengetahui dasar penyetaraan pendidikan, kedudukan dokumen yang dipersoalkan, dan akibat hukum putusan pengadilan yang berkaitan dengannya.
Pakar komunikasi politik Effendi Gazali, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan, membaca pengunduran diri tersebut sebagai langkah yang dapat menghindarkan kegaduhan akibat berlanjutnya proses pemakzulan.
Pandangan itu masuk akal secara politik. Namun, menghindari kegaduhan tidak identik dengan menyelesaikan persoalan. Gibran memang berhak meninggalkan jabatan, tetapi hak tersebut tidak menghapus kebutuhan publik atas penjelasan yang dapat diuji.
Scott Mainwaring menunjukkan pentingnya dukungan legislatif dalam sistem presidensial multipartai. Ketika tekanan politik meningkat dan dukungan parlemen tidak lagi sepenuhnya dapat diandalkan, pengunduran diri bisa menjadi strategi political damage control.
Meski demikian, dukungan 120 anggota DPR terhadap pengajuan HMP belum membuktikan bahwa pemakzulan pasti berhasil. Proses pemberhentian wakil presiden memiliki tahapan dan persyaratan konstitusional tersendiri.
Karena itu, yang dapat dikatakan bukan bahwa Gibran pasti kalah, melainkan bahwa ia menghadapi risiko politik yang semakin besar. Mundur dapat mengurangi risiko tersebut sekaligus mempertahankan peluang politiknya pada masa mendatang.
Dua Narasi, Satu Keputusan
Persoalan semakin menarik ketika alasan pengunduran diri dijelaskan secara berbeda.
Gibran menyatakan bahwa keputusan mundur merupakan keputusan pribadi dan tidak berkaitan dengan persoalan ijazah. Ia juga menegaskan bahwa dokumen pendidikannya lengkap.
Sementara itu, Presiden Prabowo, menurut pemberitaan yang menjadi dasar tulisan ini, mengaitkan keputusan tersebut dengan perkembangan hukum mengenai pemenuhan persyaratan konstitusional.
Perbedaan penekanan ini menimbulkan pertanyaan. Jika pengunduran diri tidak berkaitan dengan polemik ijazah, mengapa keputusan tersebut berlangsung berdekatan dengan perkembangan hukum dan tekanan parlemen?
Tentu perbedaan pernyataan tidak otomatis membuktikan adanya kebohongan. Gibran mungkin menjelaskan motivasi pribadinya, sedangkan Presiden menyoroti konteks hukum yang melatarbelakanginya. Namun, perbedaan itu tetap membutuhkan klarifikasi.
William L. Benoit, melalui image repair theory, menjelaskan bagaimana aktor yang menghadapi ancaman reputasi menggunakan strategi penyangkalan (denial) dan penguatan citra positif (bolstering).
Pernyataan bahwa pengunduran diri tidak berkaitan dengan ijazah dapat dibaca sebagai penyangkalan terhadap hubungan yang berkembang dalam persepsi publik. Sementara penegasan mengenai kelengkapan dokumen berfungsi memperkuat citra bahwa kewajiban administratif telah dipenuhi.
Robert Entman, melalui teori framing, membantu menjelaskan bagaimana peristiwa yang sama dapat dibingkai secara berbeda. Dalam satu bingkai, Gibran tampil sebagai kesatria yang mengutamakan stabilitas bangsa. Dalam bingkai lain, ia merupakan aktor politik yang berusaha membatasi kerusakan reputasinya.
Kedua tafsir tersebut perlu diuji berdasarkan fakta. Sebab, keberhasilan membangun citra tidak selalu identik dengan keberhasilan memenuhi tanggung jawab publik.
Amanah dan Akuntabilitas
Mark Bovens menjelaskan bahwa akuntabilitas publik menuntut pejabat memberikan informasi, bersedia menghadapi pertanyaan dan penilaian, serta menerima konsekuensi tindakannya.
Pengunduran diri memenuhi aspek konsekuensi politik. Namun, tanpa penjelasan yang memadai, akuntabilitas belum tentu tuntas.
Dalam perspektif Islam, jabatan adalah amanah. Rasulullah ﷺ mengingatkan Abu Dzar bahwa kepemimpinan dapat menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali bagi mereka yang memperolehnya dengan hak dan menunaikan kewajibannya secara benar (HR. Muslim).
Kata kuncinya adalah memperoleh amanah dengan hak dan menjalankannya dengan benar. Keduanya menuntut legitimasi sekaligus integritas.
Al-Qur’an memerintahkan manusia menegakkan keadilan sekalipun terhadap dirinya sendiri (QS. An-Nisa: 135). Prinsip tersebut berlaku bagi pemegang kekuasaan maupun pengkritiknya. Pejabat tidak boleh berlindung di balik kedudukan, sedangkan pengkritik tidak boleh mengubah dugaan menjadi vonis tanpa pembuktian.
Rasulullah ﷺ juga menegaskan bahwa hukum tidak boleh membedakan orang terpandang dan orang lemah. Dalam kisah perempuan Bani Makhzum, beliau bahkan menyatakan bahwa Fatimah, putrinya sendiri, tidak akan memperoleh pengecualian apabila melakukan pelanggaran hukum (HR. Bukhari dan Muslim).
Pesannya jelas: hukum tidak mengenal anak siapa. Kedekatan keluarga dengan kekuasaan tidak boleh menjadi tameng, tetapi juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak seseorang atas pemeriksaan yang adil.
Kisah Ka’b bin Malik memberikan pelajaran tambahan. Ketika tertinggal dari Perang Tabuk tanpa alasan yang dibenarkan, ia memilih berkata jujur dan menerima konsekuensi berat selama lima puluh hari hingga Allah menerima tobatnya (HR. Bukhari dan Muslim).
Kesatriaan Ka’b bukan terletak pada kemampuannya menghindari persoalan, melainkan pada keberaniannya menghadapi kenyataan. Prinsip moral inilah yang relevan bagi setiap pemimpin: kehormatan membutuhkan kejujuran dan pertanggungjawaban.
Mundur Demi Siapa?
Keadilan mengharuskan kita mengakui bahwa pengunduran diri Gibran mungkin memang dimaksudkan untuk meredakan polarisasi dan menjaga stabilitas pemerintahan. Seseorang dapat meyakini dokumennya sah, tetapi tetap memilih meninggalkan jabatan karena mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas.
Kemungkinan itu tidak boleh diabaikan.
Namun, menjaga stabilitas dan memberikan pertanggungjawaban bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya dapat dilakukan bersamaan. Gibran dapat mundur sekaligus menjelaskan secara terbuka persoalan hukum dan administratif yang menjadi perdebatan.
Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan apakah Gibran berhak mundur. Tentu ia berhak melalui mekanisme konstitusional. Pertanyaannya adalah apakah pengunduran diri tersebut telah menjawab persoalan yang menyebabkan kedudukannya dipertanyakan.
Di sinilah judul tulisan ini menemukan maknanya. “Gibran Mundur Demi Gibran” bukanlah vonis mengenai niat seseorang, melainkan hipotesis politik tentang siapa yang paling diuntungkan oleh keputusan tersebut.
Jabatan telah ditinggalkan. Risiko pemakzulan berubah. Citra kesatria mulai dibangun. Namun, pertanyaan mengenai dokumen, legitimasi, dan alasan pengunduran diri masih membutuhkan jawaban yang terang.
Bangsa ini tidak kekurangan pemimpin yang pandai menjelaskan mengapa mereka harus berkuasa. Yang lebih dibutuhkan adalah pemimpin yang berani menjelaskan bagaimana mereka memperoleh, menjalankan, dan meninggalkan kekuasaan.
Sebab, kehormatan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari caranya meninggalkan kursi, tetapi juga dari kesediaannya mempertanggungjawabkan cara ia mendudukinya.
Mundur boleh mengakhiri kekuasaan, tetapi tidak boleh mengakhiri pertanggungjawaban.
Wallahu a’lam bi al-shawab.
