Oleh: Abdullah Muzadi, Mahasiswa KPI STAINU Rembang
Dugaan praktik jual beli jabatan dalam proses pengisian perangkat desa kembali menjadi sorotan. Muncul kabar bahwa mahar untuk mendapatkan posisi sebagai perangkat desa diduga mencapai Rp60 juta. Jika benar, praktik tersebut merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum.
Jabatan perangkat desa sejatinya adalah amanah untuk melayani masyarakat, bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Proses pengisiannya harus dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan transparan, serta berdasarkan kemampuan dan kompetensi calon.
Dugaan permintaan mahar sebesar Rp60 juta tentu menimbulkan pertanyaan besar. Apakah proses rekrutmen perangkat desa benar-benar berjalan sesuai aturan, atau justru terdapat praktik transaksional yang mencederai prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih?
Jika jabatan publik diperoleh melalui transaksi uang, masyarakat berpotensi menjadi pihak yang dirugikan. Orang yang menduduki jabatan bukan lagi semata-mata karena kapasitas dan integritasnya, melainkan diduga karena kemampuan finansialnya.
Lebih jauh, praktik semacam ini berpotensi melahirkan pemerintahan desa yang tidak sehat. Seseorang yang telah mengeluarkan uang puluhan juta rupiah untuk memperoleh jabatan bisa saja terdorong mencari keuntungan guna mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.
Pemerintah Harus Bertindak
Pemerintah daerah, inspektorat, dan aparat penegak hukum perlu memberikan perhatian serius terhadap dugaan tersebut. Jika terdapat indikasi jual beli jabatan, penelusuran dan pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif agar persoalan menjadi terang.
Masyarakat juga diharapkan berani menyampaikan informasi dan bukti apabila mengetahui adanya praktik yang melanggar ketentuan.
Pada akhirnya, jabatan perangkat desa tidak boleh menjadi barang dagangan. Jabatan tersebut adalah kepercayaan masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan lahan jual beli.
Rp60 juta bukan angka yang kecil. Jika benar ada mahar sebesar itu, persoalannya bukan sekadar mahalnya harga sebuah jabatan, melainkan rusaknya integritas pemerintahan desa.


















