JAKARTA, PikiranBangsa.co — Global Thinkers Institute (GTI), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Jurusan Hubungan Internasional UPN “Veteran” Jakarta, bekerja sama dengan Global Future Institute (GFI), menggelar seminar geopolitik bertajuk “Neokolonialisme dan Neonazisme: Tantangan Dunia Multipolar Negara-Negara Selatan (Global South) dan ASEAN”. Acara ini berlangsung pada Kamis (5/11/2026) di Auditorium Mulyono Sudirman, Fakultas Kedokteran UPNVJ, Pondok Labu, Jakarta Selatan.
Seminar ini menghadirkan jajaran pembicara dan pengamat geopolitik ternama untuk membedah dinamika politik global serta posisi strategis Indonesia dan ASEAN di tengah transisi tatanan dunia menuju multipolaritas.
Pentingnya Kemandirian dan Prinsip Bebas-Aktif
Acara diawali dengan sambutan dari Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik UPNVJ, Henry Binsar H. Sitorus. Dalam pemaparannya, Henry menekankan pentingnya kemandirian kebijakan luar negeri Indonesia serta penguatan kemitraan strategis dengan berbagai negara tanpa terjebak dalam persaingan kekuatan besar.
“ASEAN memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas, memperkuat ketahanan regional, dan membangun solidaritas antarnegara agar dapat menangkal bentuk dominasi politik dan ekonomi sebagai manifestasi dari neokolonialisme,” tegas Henry.
Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral BSKLN Kementerian Luar Negeri RI, Mani Eriza, menegaskan dalam keynote speech-nya bahwa arsitektur politik luar negeri Indonesia saat ini merupakan sintesis strategis bebas-aktif yang pro terhadap tatanan dunia multipolar.
“Kebijakan bebas-aktif berbasis multipolar memiliki landasan moral dan historis sesuai amanah konstitusi. Bebas-aktif berarti independensi strategis yang proaktif, bukan netralitas pasif, serta terus merawat Semangat Bandung 1955 sebagai episentrum solidaritas global melawan kolonialisme,” kata Mani.
Ancaman Ideologi Supremasi dan Manipulasi Sejarah
Direktur GTI sekaligus moderator diskusi, Muhammad Ma’ruf, Ph.D., menggarisbawahi bahwa neokolonialisme dan neonazisme adalah dua ideologi berbasis supremasi ras dan kelas yang bertentangan secara mendasar dengan Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
Ma’ruf menyoroti dinamika politik global di mana terdapat upaya manipulasi sejarah, seperti kampanye di Ukraina yang mencoba mengagungkan figur kolaborator Nazi Jerman pada Perang Dunia II sebagai pejuang anti-kolonial.
“Narasi ini mengaburkan sejarah. Negara-negara Selatan dan ASEAN secara historis memiliki memori kolektif sebagai korban kolonialisme dan fasisme. Tata kelola dunia multipolar senafas dengan Pancasila—menjunjung kesetaraan, kedaulatan, dan martabat manusia—berbeda dengan tatanan unipolar yang cenderung selektif, sarat standar ganda, dan berbasis satu komando militer,” jelas Ma’ruf.
Doktrin Strategis dan Counter-Neokolonialisme
Pengamat geopolitik dan militer, Marsekal Pertama TNI (Purn.) R. Agung Sasongkojati, memaparkan pandangannya dari sudut pandang realisme strategis. Ia menilai konflik global saat ini tidak lepas dari ekspansi NATO ke timur serta dinamika perang proksi. Menurut Agung, krisis legitimasi multidimensi—moral, hukum, militer, dan ekonomi—sedang melanda kekuatan unipolar Barat.
Agung menawarkan empat doktrin politik luar negeri bebas-aktif bagi Indonesia:
Realpolitik Multipolar: Pengendalian mutlak atas sumber daya dan rantai pasok untuk mencegah intervensi serta upaya regime change.
Kontra-Lawfare: Mematahkan penyalahgunaan aturan hukum internasional, arbitrase, serta menawarkan diplomasi perdamaian berbasis kekuatan.
Kedalaman Geoekonomi Energi: Memanfaatkan kontrol atas mineral kritis sebagai penyeimbang ekonomi dunia.
Keunggulan Maritim, Udara, dan Teritorial: Menguasai ALKI, FIR, dan ZEE secara mutlak serta menguatkan Doktrin Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).
Lebih lanjut, Agung mengapresiasi langkah-langkah nyata counter-neokolonialisme yang dipelopori negara-negara Global South, seperti revolusi di wilayah Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger), kebijakan hilirisasi nikel Indonesia, serta penguatan aliansi BRICS dan SCO melalui dedolarisasi (Local Currency Settlement).
Resurgensi Merkantilisme dan Tantangan Dalam Negeri
Direktur GFI, Hendrajid, menambahkan bahwa fenomena merkantilisme kini dihidupkan kembali melalui perusahan-perusahaan big data di bawah era unipolar. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan Indonesia untuk membangkitkan kembali semangat Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955.
Melengkapi diskusi, dosen HI UPNVJ Musa Maliki, Ph.D., mengutip pemikiran Kwame Nkrumah (1965) mengenai neokolonialisme sebagai bentuk imperialisme terburuk yang menjalankan kekuasaan tanpa tanggung jawab dan eksploitasi tanpa jalan keluar.
Musa mengingatkan tantangan terbesar neokolonialisme justru sering kali datang dari dalam negeri akibat mentalitas terkolonisasi (colonized mindset), mengutip pesan Bung Karno bahwa perjuangan melawan bangsa sendiri akan jauh lebih sulit.
Seminar geopolitik ini ditutup dengan seruan bersama agar negara-negara Global South dan ASEAN terus aktif mendorong tatanan dunia multipolar yang adil, setara, dan bebas dari segala bentuk dominasi neokolonialisme maupun neonazisme.
