Oleh: Aditya Firmaniar, LKM FH Universitas Pekalongan
Pemerintah sering kali membanggakan visi “Indonesia Emas 2045” sebagai sebuah era di mana bangsa ini akan menjadi kekuatan ekonomi dunia dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Namun, kabar mengejutkan datang dari meja birokrasi: anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk tahun 2026 dipangkas hampir 50 persen. Dari Rp721 miliar di tahun 2025, terjun bebas menjadi hanya Rp378 miliar.
Ini bukan sekadar angka di atas kertas APBN. Ini adalah sebuah “Paradox Indonesia Emas”. Bagaimana mungkin kita bermimpi mencetak generasi pemenang jika “pabrik kecerdasan” bangsa justru sedang diamputasi di saat kondisi literasi kita sedang berada di titik nadir?
Kondisi Literasi: Luka Lama yang Belum Sembuh
Sebelum pemangkasan ini terjadi pun, wajah literasi Indonesia sudah babak belur. Data PISA (Programme for International Student Assessment) 2022 menunjukkan bahwa skor literasi membaca siswa Indonesia turun 12 poin dibandingkan tahun 2018, menempatkan kita di jajaran bawah secara global.
Masalah utama kita bukanlah rendahnya minat baca—karena masyarakat kita sangat konsumtif terhadap informasi—melainkan rendahnya daya nalar dan minimnya akses terhadap bahan bacaan berkualitas. Ketika akses ini dijegal oleh anggaran yang minim, kita sebenarnya sedang melanggengkan kebodohan struktural.
Fiskal yang Tercekik, Literasi yang Tercekam
Melihat struktur anggaran Perpusnas 2026, kondisinya kian memprihatinkan. Sebesar 55,6% dialokasikan hanya untuk belanja pegawai (gaji). Ruang fiskal untuk belanja barang dan modal hanya menyisakan sekitar Rp167 miliar. Jika angka ini dibagi dengan total penduduk Indonesia, maka negara hanya menganggarkan sekitar Rp600 per orang per tahun untuk literasi.
Angka ini adalah penghinaan terhadap intelektualitas. Dengan Rp600, kita bahkan tidak bisa membeli satu eksemplar koran, apalagi membiayai transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di pelosok negeri. Ditiadakannya anggaran untuk Pusat Pembinaan Pustakawan dan Direktorat Standardisasi adalah “lonceng kematian” bagi mutu layanan informasi di Indonesia.
Kiamat Literasi di Depan Mata
Pemangkasan ini membawa ancaman nyata yang saya sebut sebagai “Kiamat Literasi”. Setidaknya ada tiga dampak permanen:
Amnesia Sejarah: Preservasi naskah kuno memerlukan biaya besar. Jika anggaran ini hilang, ingatan kolektif bangsa akan membusuk di rak-rak gelap, hancur dimakan usia karena gagal digitalisasi.
Kesenjangan Kognitif: Di tengah gempuran hoaks dan disinformasi, perpustakaan adalah benteng terakhir kebenaran. Tanpa anggaran, masyarakat di daerah 3T akan semakin terisolasi dari akses pengetahuan, memperlebar jurang antara si kaya yang berwawasan dan si miskin yang terpinggirkan secara intelektual.
Beban Tanpa Bensin: Penugasan baru pengelolaan ISSN yang dialihkan dari BRIN tanpa dukungan anggaran adalah lelucon birokrasi. Perpusnas dipaksa berlari membawa beban tambahan dengan kaki yang diikat.
Menagih Janji Investasi SDM
Investasi pada literasi memang tidak memberikan hasil instan seperti membangun jalan tol atau bendungan. Hasilnya baru terlihat dalam 10 hingga 20 tahun ke depan dalam bentuk pola pikir masyarakat yang kritis dan inovatif. Namun, kerusakan akibat defisit literasi hari ini akan merusak fondasi bangsa secara permanen.
Memangkas anggaran literasi adalah cara tercepat untuk menghancurkan masa depan. Komisi X DPR RI harus berdiri tegak memperjuangkan tambahan anggaran Rp644 miliar yang diusulkan. Tanpa komitmen anggaran yang nyata, jargon “Indonesia Emas” hanyalah orasi kosong di atas podium.
Jangan sampai di tahun 2045 nanti, kita memang memiliki ekonomi yang besar, namun memiliki rakyat yang kehilangan daya nalar. Indonesia Emas tidak boleh dibangun di atas reruntuhan literasi yang kita hancurkan sendiri hari ini.
