Oleh: Muhammad Zainal Arifin, Mahasiswa STAINU Rembang, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
Kekeringan sering dipandang sebagai peristiwa musiman, padahal bagi warga terdampak, kekeringan adalah krisis nyata yang menyentuh kebutuhan paling mendasar, yaitu air. Menurut BPBD Kabupaten Rembang, kekeringan tahun ini melanda 60 desa di 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Rembang. Dampaknya dirasakan sekitar 9.150 kepala keluarga (KK) atau 30.051 warga yang mengalami krisis air bersih (Beritajateng.id, 27 Oktober 2026).
Sejauh ini, penanganannya berfokus pada distribusi air bersih. Langkah tersebut perlu dihargai dan diapresiasi, tetapi belum cukup. Pemerataan distribusi dan upaya jangka panjang masih perlu dievaluasi.
Pertama, respons darurat pemerintah daerah layak dihargai. BPBD bersama berbagai pihak telah menyalurkan 1.783.000 liter air bersih. Kerja sama lintas sektor ini melibatkan instansi pemerintah, Baznas, PMI, BBWS, TNI/Polri, akademisi, masyarakat, relawan, donatur, dunia usaha, hingga media. Kolaborasi seperti ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak bisa dibebankan pada satu lembaga saja.
Kedua, distribusi tampaknya belum sepenuhnya sebanding dengan tingkat kebutuhan. Kecamatan Sarang tercatat paling parah, dengan 2.165 KK atau 4.391 jiwa terdampak. Namun, menurut data BPBD, Sarang hanya menerima 35.000 liter. Jika dibagi rata, jumlah itu sekitar 8 liter per orang.
Sebagai pembanding, Kecamatan Pancur menerima 307.000 liter untuk 2.960 jiwa terdampak, atau sekitar 104 liter per orang. Perlu ditegaskan bahwa angka ini hanya perhitungan kasar dari data berita. Bantuan dari pihak lain, perbedaan waktu penyaluran, atau akses terhadap sumber air alternatif bisa saja mengubah gambaran sebenarnya.
Meski begitu, kesenjangan sebesar ini patut dievaluasi. Idealnya, wilayah dengan jumlah terdampak terbanyak mendapat porsi bantuan yang sebanding.
Ketiga, air bantuan hanya meredakan gejala, bukan menyelesaikan penyebab. Secara keseluruhan, 1.783.000 liter untuk 30.051 jiwa setara sekitar 59 liter per orang. Angka ini kecil jika dibandingkan dengan standar kemanusiaan internasional yang menyarankan minimal sekitar 15 liter per orang per hari.
Artinya, bantuan tersebut kira-kira hanya menutup kebutuhan beberapa hari, sementara kekeringan berlangsung berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Jika kekeringan terus berulang setiap tahun, mengirim air tangki saja akan menjadi rutinitas mahal yang tidak pernah tuntas.
Keempat, imbauan hemat air harus disertai penyediaan infrastruktur. Gerakan “Jaga Air Jaga Kehidupan” yang digaungkan BPBD adalah ajakan yang baik. Namun, menghemat air hanya bermakna bila warga memiliki air untuk dihemat.
Tanggung jawab tidak boleh berhenti pada perilaku masyarakat. Pemerintah juga perlu menyiapkan sumur bor atau embung, jaringan perpipaan, serta pengelolaan sumber air yang lebih berkelanjutan.
Berdasarkan uraian tersebut, penanganan kekeringan di Rembang sudah menunjukkan kesigapan dan semangat kolaborasi, tetapi masih menyisakan dua pekerjaan rumah.
Pertama, distribusi air perlu disusun berdasarkan data kebutuhan agar daerah terparah seperti Sarang tidak tertinggal. Kedua, pemerintah daerah perlu beralih dari pendekatan darurat ke pendekatan pencegahan, misalnya dengan membangun tampungan air, memetakan daerah rawan, dan menyiapkan anggaran mitigasi sebelum kemarau tiba.
Idealnya, air bersih hadir sebagai hak dasar yang tercukupi secara merata dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Realitanya, penanganan masih berupa bantuan darurat yang volumenya terbatas dan distribusinya belum selaras dengan tingkat keparahan.
Kesenjangan terbesar ada di Sarang. Wilayah yang terdampak kekeringan paling parah justru menerima bantuan sangat kecil. Selain itu, belum terlihat solusi permanen yang menjamin kekeringan tidak berulang.
