Oleh : Muhammad Fazri Assidiqi Wahari, Mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Negara dan Teknologi Digital Di masa depan, ketika era digital telah dijalankan secara total dan menyeluruh, kita akan menyaksikan perubahan radikal dalam struktur kekuasaan global. Negara, yang selama berabad-abad menjadi aktor tunggal dan sentral dalam mengatur tatanan kehidupan manusia, tidak lagi menjadi segalanya. Otoritas tertinggi yang selama ini kita kenal sebagai pengendali segala sesuatu akan mengalami pengikisan peran. Dalam kadar tertentu, kekuatan tradisional negara-bangsa akan terlampaui oleh kekuatan jaringan yang lintas batas dan bergerak sangat cepat.
Fenomena ini menandai lahirnya era baru di mana penguasa yang sebenarnya bukanlah lagi birokrat atau politisi konvensional, melainkan masyarakat jejaring (network society). Kita sedang bergerak menuju sebuah fase di mana negara tetap ada, namun kehadirannya lebih bersifat simbolik semata, sementara kekuatan riil yang menggerakkan dunia berada di dalam jaringan.
Pergeseran ini membawa kita pada transformasi demokrasi menjadi demokrasi digital. Masa depan sistem politik ini akan berbentuk demokrasi multiplisitas, sebuah tatanan di mana setiap individu memiliki kemampuan dan akses untuk mengatur dirinya sendiri melalui platform digital. Dalam demokrasi multiplisitas, kedaulatan tertinggi tidak lagi diletakkan pada figur personal atau pemimpin karismatik, melainkan pada sistem jaringan itu sendiri yang bekerja secara otonom.
Menurut Kristalia & Wibisono (2024), perkembangan masyarakat jejaring ini mengubah secara fundamental pandangan klasik kita tentang geopolitik. Jika dulu kedaulatan dibatasi oleh pagar-pagar teritorial dan batas geografis, kini kedaulatan negara-bangsa telah terlampaui oleh kedaulatan jejaring yang tidak mengenal batas negara. Politik nyata yang biasanya terjadi di gedung-gedung parlemen kini melebur ke dalam politik virtual, yakni politik yang hidup dan berdenyut di dalam ruang-ruang maya.
Dalam ekosistem politik jejaring, transparansi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan harga mati. Informasi kini mengalir berlimpah dari segala arah tanpa bisa dibendung. Era di mana pemerintah bisa menyembunyikan kebijakan di ruang tertutup telah berakhir; tidak ada lagi tempat bagi tindak penggelapan atau praktik kotor karena segala sesuatu menjadi terang benderang di bawah pengawasan publik digital.Jaringan memiliki kebebasan mutlak dalam menyuarakan pendapat dan kritik.
Setiap “noda” atau ketidakterbukaan yang terdeteksi oleh sistem akan segera dibersihkan melalui kekuatan kolektif jaringan. Hanya dalam sekejap mata, setiap tindakan penguasa yang dianggap tidak mencerminkan akuntabilitas publik akan langsung digugat dan didelegitimasi, karena jaringanlah yang kini memegang kunci otoritas sosial. Bukti nyata dari kekuatan ini telah terekam dalam sejarah melalui fenomena Arab Spring pada tahun 2011.
Ledakan revolusi di Timur Tengah tersebut membuktikan bahwa para netizen mampu menggerakkan kekuatan perubahan besar hanya dengan menggunakan media sosial. Rezim-rezim yang telah berkuasa puluhan tahun dipaksa turun dari takhta oleh kekuatan yang sepenuhnya digerakkan dari dunia maya. Ke depan, demokrasi digital seperti ini akan semakin diminati dan relevan dengan kondisi dunia yang semakin terdigitalisasi secara masif.Fenomena Arab Spring 2011 menjadi preseden sosiopolitik paling radikal yang membuktikan bahwa kekuatan jaringan mampu menumbangkan otoritas fisik yang represif.
Di Tunisia dan Mesir, media sosial bukan sekadar alat komunikasi, melainkan infrastruktur perlawanan yang mengorganisir massa tanpa komando terpusat. Melalui tagar dan penyebaran video waktu nyata, netizen menciptakan tekanan internasional yang mendelegitimasi rezim secara instan. Peristiwa ini mengonfirmasi bahwa dalam demokrasi digital, kedaulatan informasi sanggup melampaui batas teritorial negara, memaksa para penguasa turun dari takhta melalui gelombang revolusi yang digerakkan sepenuhnya dari ruang maya.
Meskipun kekuatan jaringan tampak mendominasi, negara tidak akan tinggal diam. Secara naluriah, negara-bangsa akan berusaha beradaptasi agar otoritasnya tetap berada di puncak atau setidaknya tidak sepenuhnya hilang. Negara akan bermetamorfosis agar tetap bisa melakukan kontrol terhadap realitas kenegaraan dan kebangsaan melalui dua aksi utama: adaptasi sekaligus resistensi. Dalam hal adaptasi, negara akan mengintegrasikan dirinya secara total dengan sistem berbasis digital. Segala aspek yang dapat disinergikan dengan teknologi akan diadopsi untuk membuat operasional negara menjadi lebih efisien dan efektif. Transformasi ini mencakup, administrasi publik akan dijalankan sepenuhnya secara digital untuk memangkas jalur yang berbelit-belit, begara akan memanfaatkan kelebihan sistem digital untuk menggerakkan roda ekonomi nasional, sistem pertahanan akan mengadopsi persenjataan digital untuk melindungi kedaulatan di ruang siber.
Namun, di samping beradaptasi, negara juga akan melakukan resistensi terhadap datangnya teknologi digital. Negara tetap berusaha bertahan di tengah gempuran kuasa maya yang seolah tak terbatas. Otoritas kenegaraan akan berupaya agar tetap berada di atas otoritas maya melalui cara-cara yang cerdas, seperti mempelajari karakteristik dunia maya untuk mencari titik lemahnya. Resistensi negara ini bukan berarti permusuhan, melainkan upaya untuk mencapai titik keseimbangan melalui pembelajaran. Negara akan mengisi ruang-ruang kosong yang ada di dunia maya, dan sebaliknya, memberikan kesempatan bagi perangkat digital untuk menyempurnakan kelemahan sistem kenegaraan yang lama. Di sinilah terjadi sebuah simbiosis mutualisme antara struktur tradisional dan teknologi modern. Pada akhirnya, hubungan antara negara dan teknologi digital akan mencapai titik keseimbangan. Negara akan menyambut era digital dengan tangan terbuka, berdama dengan realitas teknologi, dan bersinergi untuk menutupi kelemahan masing-masing. Meskipun potensi gesekan atau friksi akan selalu ada, prospek hubungan ini memberikan harapan bagi tata kelola dunia yang lebih baik. Tantangan masa depan adalah bagaimana memastikan bahwa sinergi ini tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat banyak di tengah arus digitalisasi yang tak terbendung.
Referensi:
Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. Government information quarterly, 32(3), 221-236.
Wolfsfeld, G., Segev, E., & Sheafer, T. (2013). Social media and the Arab Spring: Politics comes first. The International journal of press/politics, 18(2), 115-137.
