Pikiranbangsa.co, Semarang, – Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah UIN Salatiga melaksanakan kegiatan outing class melalui program Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Jawa Tengah, Selasa (14/04). Kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam memahami praktik komunikasi pemerintahan, khususnya di bidang digital communication.
Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa mendapatkan pemaparan dari Bagian Humas dan Protokol SETDA Jawa Tengah mengenai peran strategis komunikasi publik dalam pemerintahan. Humas memiliki fungsi penting dalam mengelola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui berbagai kanal, seperti media online, platform digital, serta media sosial. Selain itu, humas juga berperan dalam membangun citra positif pemerintah, menyampaikan kebijakan gubernur, serta mengelola hubungan dengan media.
Seiring perkembangan teknologi, pola komunikasi pemerintah mengalami perubahan yang signifikan. Komunikasi yang sebelumnya bersifat satu arah kini berkembang menjadi lebih interaktif dan berbasis digital. Informasi yang dahulu disampaikan secara formal kini dikemas dalam bentuk konten yang lebih kreatif dan humanis agar lebih mudah diterima masyarakat.
Dalam praktiknya, Humas Jawa Tengah mengelola berbagai platform digital, termasuk akun resmi pemerintah dan pejabat daerah. Pengelolaan konten dilakukan secara terstruktur dengan memanfaatkan dashboard harian untuk memantau isu-isu yang berkembang di masyarakat. Hal ini memungkinkan pemerintah memberikan respons secara cepat dan tepat terhadap berbagai permasalahan publik.
Selain itu, digitalisasi juga mendukung tugas keprotokolan, seperti penyusunan jadwal kegiatan pimpinan melalui aplikasi, pembuatan buku saku digital terkait tata acara, serta penyusunan video briefing sebagai bahan laporan kepada pimpinan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya terjadi pada aspek komunikasi, tetapi juga pada sistem kerja pemerintahan secara keseluruhan.
Lebih lanjut, peran digital communication di Humas Jawa Tengah mencakup penyebaran informasi publik, manajemen isu dan krisis, serta penguatan branding kepala daerah melalui pendekatan storytelling. Interaksi dengan masyarakat juga terus ditingkatkan melalui media sosial, termasuk melalui fitur umpan balik, polling, serta kolaborasi dengan komunitas digital.
Namun demikian, tantangan dalam komunikasi digital pemerintah juga cukup kompleks, di antaranya maraknya hoaks dan disinformasi, keberadaan buzzer, ujaran kebencian, serta tingginya arus informasi yang sulit dikendalikan. Selain itu, perbedaan tingkat literasi digital masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyampaian informasi yang efektif.
Dalam sesi diskusi, mahasiswa juga mendapatkan wawasan mengenai pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi di media sosial. Masyarakat diharapkan dapat menyampaikan pendapat secara konstruktif serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Fenomena framing opini publik dan peran buzzer juga menjadi perhatian penting dalam menjaga kualitas ruang digital.
Menutup kegiatan tersebut, disampaikan bahwa komunikasi pemerintah bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, melainkan upaya membangun kepercayaan publik (public trust) sebagai fondasi utama pemerintahan. Bahkan, komunikasi dalam pemerintahan juga dipandang sebagai bentuk dakwah sosial yang bertujuan menyampaikan kebenaran serta kemaslahatan bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami secara langsung praktik komunikasi pemerintahan serta meningkatkan kesiapan mereka untuk berkontribusi di era digital, khususnya dalam bidang komunikasi publik.
