Oleh: Dr. Mohammad Nasih, M.Si.
Dosen Ilmu Politik FISIP UMJ, Guru Utama di Rumah Perkaderan & Tahfidh al-Qur’an Monasmuda Institute Semarang, Pengasuh Pesantren-Sekolah Alam Planet NUFO Rembang.
Setelah rezim otoriter Orde Baru runtuh, panggung politik Indonesia seketika dipenuhi oleh para intelektual, teknokrat, budayawan, dan aktivis gerakan. Mereka adalah tokoh-tokoh yang dikenal karena ketajaman gagasan, rekam jejak perlawanan moral, dan karena itu memiliki modal sosial. Dan untuk masuk ke dalam medan politik formal, yang harus dilakukan adalah membangun partai politik yang akan diuji secara periodik dan berkala denga mekanisme demokrasi bernama Pemilu. Keberadaan kaum intelektual di atas panggung politik memberikan harapan akan adanya perdebatan yang canggih tentang jalan membangun Indonesia yang maju sebagaimana diinginkan oleh para pendiri bangsa.
Namun, yang terjadi adalah pertikaian dalam arti yang sesungguhnya disebabkan oleh perebutan kekuasaan yang belum memberikan kepuasan. Perdebatan yang seolah akademis, ternyata menghasilkan undang-undang baru yang mengubah wajah Indonesia menjadi kian liberal, baik dalam aspek ekonomi maupun aspek politik. Dan di antara implikasinya adalah biaya politik yang makin tinggi, yang bahkan tak mampu lagi ditanggung oleh kaum intelektual-aktivis yang menginisiasi reformasi. Akibatnya, sebagian mereka tersingkir dari partai politik yang pernah mereka pimpin atau bahkan mereka dirikan. Struktur puncak partai politik kemudian diisi oleh para borjuis dan yang kemudian lahir adalah lanskap politik komersial.
Gagasan Bukan Lagi Panglima
Pada awal masa Reformasi, parpol-parpol besar maupun baru menempatkan kaum intelektual pada posisi puncak struktur dan diglorifikasi sedemikian rupa sebagai daya tarik utama sekaligus kompas moral. Partai Amanat Nasional (PAN) identik dengan Amien Rais, seorang profesor ilmu politik, mantan aktivis HMI, dan mantan Ketua Umum PP. Muhammadiyah. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga identik dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mantan Ketua Umum PBNU, pemikir kebudayaan dan pluralisme nasional. Bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), meski mengakar pada massa Marhaen, pada mulanya dikelilingi oleh para pemikir ideologis dan mantan aktivis yang merumuskan manifesto politik partai dengan sangat tajam. Megawati ditempatkan pada posisi puncak karena ia adalah simbol kelanjutan perjuangan Soekarno. Yang tidak bisa diabaikan adalah jejak aktivismenya di GMNI. Partai Golkar dipimpin oleh Akbar Tandjung, mantan aktivis mahasiswa UI, Ketua Umum PB HMI dan Ketua Umum KNPI. Dan PPP dipimpin oleh Hamzah Haz, mantan aktivis PMII dan NU.
Pada masa itu memang modal sosial (social capital) dan modal budaya (cultural capital) memiliki nilai yang sangat tinggi. Seseorang dihormati dan diberikan posisi strategis di dalam struktur parpol karena kemampuannya berargumentasi dan/atau integritas moralnya dalam menentang kediktatoran sehingga tanpa kekuatan finansial besar pun bisa menggalang massa dalam jumlah besar. Partai politik bertindak sebagai agregator kepentingan publik yang digerakkan oleh perdebatan ideologis. Karena itu, walaupun logistik tetap diperlukan, tetapi jumlahnya tidak sebesar sekarang.
Komodifikasi Politik
Perubahan sistem pemilu menjadi proporsional terbuka yang dikombinasikan dengan pemilihan kepala daerah dan presiden secara langsung mengubah aturan main secara drastis. Politik tidak lagi digerakkan oleh mesin partai secara kolektif, melainkan mengalami personalisasi dan komodifikasi. Awalnya sistem ini diasumsikan akan menghilangkan praktik politik uang dalam proses pemilihan, dan membuat para wakil rakyat dan pemimpin eksekutif lebih dekat dengan rakyat yang pemilih. Namun, ternyata asumsi ini meleset total. Politik uang terjadi secara ugal-ugalan dalam Pileg dan Pilkada. Kalau Pilkada diselengarakan di DPRD, transaksi politik uang terbatas pada beberapa puluh orang saja. Namun, dalam Pilkada langsung, praktik politik uang meluas tanpa batas.
Uang dalam jumlah sangat besar diperlukan untuk membayar konsultan politik, survey popularitas dan elektabilitas secara berkala, membeli slot iklan di media massa, membuat alat peraga kampanye, memobilisasi massa saat kampanye, bahkan membayar saksi di TPS. Di sinilah parpol kemudian membuka pintu selebar-lebarnya bagi kaum borjuis. Sebenarnya tidak ada salahnya kalangan borjuis memimpin partai politik, tetapi jika kemudian terjadi symbiosis mutualisme yang korosif, itu akan merusak kualitas demokrasi.
Konglomerasi dalam Struktur Parpol
Pergeseran dari kepemimpin intelektual-aktivis kepada borjuis terlihat sangat jelas dalam sebagian besar partai politik. PAN yang awalnya dipimpin Amien Rais (1998-2005) kemudian dipimpin oleh Soetrisno Bachir (2005-2010), seorang pengusaha nasional yang banyak memberikan bantuan finansial untuk kampanye pencalonan Amien Rais sebagai calon presiden. Dari Soetrisno Bachir, kepemimpinan PAN beralih kepada Hatta Radjasa (2010-2015) yang dengan posisi politik strategisnya mulai pada masa pemerintahan Gus Dur sampai SBY telah memperkuat bisnisnya di bidang energi, minyak dan gas bumi (migas), serta rekayasa teknik (engineering). Lalu kepemimpinan PAN beralih kepada Zulkifli Hasan yang juga seorang pengusaha mapan.
Partai Golkar awalnya dipimpin oleh Akbar Tandjung, sosok dengan kapasitas intelektual dan aktivisnya yang menjulang. Namun, ia dikalahkan dengan mudah oleh Jusuf Kalla dalam Munas Golkar di Bali. JK masih seorang aktivis walaupun levelnya hanya daerah. JK dengan mudah bisa mengambil posisi ketua umum dari Akbar Tandjung bukan semata-mata karena posisinya saat itu sebagai Wakil Presiden, tetapi juga karena kekuatan logistiknya sebagai pengusaha swasta generasi kedua yang sangat liquid. Setelah itu, JK digantikan oleh Aburizal Bakri dengan latar belakang aktivis organisasi intra kampus dan sangat kuat sebagai figur pengusaha. Lalu ia digantikan oleh Setia Novanto yang tidak sampai satu periode diganti oleh Airlangga Hartarto. Keduanya sama-sama berlatar belakang pengusaha. Baru kemudian Bahlil Lahadalia yang selain memiliki jejak aktivis sampai level PB HMI, juga merupakan sosok pengusaha muda yang memulai dari bawah dan pernah menjadi Ketua Umum HIPMI.
Di PPP, pergeseran dari intelektual-aktivis ke borjuis mengalami dinamika yang lebih lama. Pertarungan antara kedua kubu terjadi secara sengit, bahkan beberapa kali menyebabkan perpecahan. Dimulai dengan Hamzah Haz, kemudian digantikan oleh Suryadharma Ali (2007-2014) dengan latar belakang aktivis mahasiswa PMII. Sebelum periode politik selesai, ia diganti oleh Emron Pangkapi sebagai Plt. (2014-2016) dengan latar belakang sebagai jurnalis. Penggantinya adalah Romahurmuzy atau Romy (2016-2019) yang karena terjerat masalah hukum kemudian digantikan oleh Suharso Monoarfa sebagai Plt. (2019-2020) dan definitif (2020-2022) yang selain dikenal memiliki latar belakang sebagai aktivis, juga pengusaha. Suharso digantikan oleh M. Mardiono sebagai Plt. (2022-2025) dan menjadi ketua umum definitif (2025 sampai sekarang). Mardiono adalah seorang pengusaha dan birokrat sukses asal Banten.
Partai Demokrat mengalami pergeseran dengan pertarungan yang juga terbilang berisiko besar. Dimulai dari Prof. Dr. Subur Budi Santoso, seorang akademisi UI dalam bidang anropologi politik, yang memimpin pada 2001-2005. Lalu digantikan oleh Hadi Utomo, seorang pensiunan militer dan pengusaha yang dalam kepemimpinannya (2005-2010) Partai Demokrat mencapai puncak kejayaan elektoral dalam Pemilu 2009. Pengganti Hadi Utomo adalah Anas Urbaningrum seorang intelektual-aktivis muda yang memiliki rekam jejak panjang dalam dunia intelektual dan pergerakan. Namun, ia tidak sampai satu periode politik memimpin, hanya kurang dari tiga tahun saja (2010-2013) karena dipaksa berhenti di tengah jalan dengan kasus korupsi Hambalang. Setelah itu, kekuasaan diambil alih oleh SBY yang sudah pernah menjadi presiden yang tentu saja memiliki kekuatan logistik yang cukup. Walaupun kemudian posisi ketua umum dipindahkan kepada anaknya, AHY, tetapi pemimpin puncak Partai Demokrat sesungguhnya adalah SBY.
PDI-Perjuangan dan PKB tidak mengalami pergeseran kepemimpinan di level pusat, tetapi mengalami perseran di level provinsi dan kabupaten kota. PDIP-Perjuangan tidak menggeser Megawati sebagai ketua umum karena belum ada figure lain yang mengunggulinya dalam akumulasi kekuatan ideologis plus logistik. PDI-P sangat membutuhkan figur yang dianggap sebagai kader ideologis Soekarno. Megawati sejak awal menampilkan diri bukan hanya sebagai anak biologis Soekarno, tetapi juga kader ideologisnya karena memiliki rekam jejak perlawanan signifikan pada zaman Orde Baru. Dalam urusan logistik, Megawati sudah terbiasa menghadapi situasi yang lebih sulit dibandingkan sekarang.
Tentang PKB, memiliki kemiripan dengan PDI-Perjuangan. Cak Imin dengan latar belakangnya sebagai Ketua Umum PMII dan masih memiliki garis darah secara langsung dengan KH. Bisri Sansuri memilik posisi yang unik dan tak tergantikan oleh tokoh lain. Di satu sisi, Cak Imin sudah memiliki pengalaman panjang dalam dinamika politik Indonesia pascareformasi, dan di sisi lain dia tak terbantahkan sebagai representasi kaum Nahdliyyin. Sementara PKB adalah partai yang dilahirkan oleh PBNU dan menjadi wadah konsolidasi politik paling strategis bagi warga NU dan terutama para mantan aktivis PMII. Cak Imin bagaikan jangkar yang tidak boleh digoyahkan. Jika sampai posisi Cak Imin goyah, maka yang akan mengalami kerugian justru adalah warga NU dan terutama para mantan aktivis PMII.
Kepemimpinan Partai Gerindra awalnya pada tahun 2008 di bawah kendali Prof. Dr. Suhardi. Namun, setelah ia meninggal tahun 2014, kepemimpinan dirangkap oleh Prabowo Subianto sampai sekarang. Prabowo adalah seorang mantan militer dan memiliki rekam jejak pengusaha dengan harta kekayaan mencapai angka triliun. Nasdem nyaris mirip sama dengan Partai Gerindra sebagai sesama partai yang didirikan oleh mantan politikus Golkar.
Yang relatif bertahan dan tidak mengalami pergeseran dalam hal kepemimpinan ini adalah PKS. Namun, di level tertentu, PKS juga mengakomodasi pengusaha-pengusaha yang bisa membiayai partai sehingga kekurangan disebabkan hanya mengandalkan kekuatan tarbiyah bisa ditutup dan membuatnya bertahan sebagai partai papan menengah. Fenomena di atas sudah cukup menjelaskan bahwa kekuatan partai politik mengalami pergeseran dari ide kepada keuangan. Dalam sistem Pemilu yang kian liberal, kompetisi yang tidak didukung logistik yang kuat tidak akan menghasilkan kemenangan. Jika ini dibiarkan terjadi, maka demokrasi di Indonesia hanya menjadi prosedur politik, yang tidak menghasilkan substansi yang akan mengantarkan kepada kesetaraan kesempatan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Demokrasi yang dijalankan secara prosedural justru menghasilkan plutokrasi. ****
