Di masyarakat yang religius seperti Indonesia, tokoh agama tidak hanya diposisikan sebagai pengajar ilmu. Mereka adalah simbol moral. Apa yang diucapkan dipercaya, apa yang dilakukan diteladani, dan apa yang dipimpin sering kali dianggap memiliki legitimasi spiritual. Karena itu, ketika seorang figur keagamaan terseret kasus kriminal, yang runtuh sebenarnya bukan hanya reputasi personal, tetapi juga kepercayaan kolektif yang selama ini dibangun di atas simbol kesalehan.
Peristiwa yang terjadi di Padepokan Padang Ati pada Mei 2026 memperlihatkan bagaimana rapuhnya legitimasi spiritual ketika berhadapan dengan krisis moral. Pada 27 Mei 2026, kasus dugaan pencabulan yang menyeret tokoh di lingkungan padepokan tersebut menemukan titik terang setelah pelaku resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Pekalongan sekitar pukul 20.30 waktu setempat. Penetapan tersangka itu menjadi momen penting karena mengubah persepsi publik: dari sekadar isu internal komunitas menjadi persoalan hukum yang memiliki konsekuensi sosial luas.
Tidak lama setelah itu, aktivitas di padepokan atau pesantren tersebut dinyatakan berhenti. Berhentinya kegiatan ini bukan sekadar penghentian aktivitas rutin, melainkan simbol dari krisis legitimasi yang sedang terjadi. Sebab dalam institusi spiritual, keberlangsungan lembaga sangat bergantung pada kepercayaan jamaah. Ketika kepercayaan itu runtuh, maka yang tersisa bukan hanya kekosongan aktivitas, tetapi juga trauma sosial dan pertanyaan moral dari masyarakat.
Kasus ini menjadi menarik untuk dibaca lebih jauh karena memperlihatkan benturan antara otoritas spiritual, moralitas publik, dan kesadaran masyarakat modern yang semakin kritis terhadap figur agama.
Dalam banyak tradisi keagamaan di Indonesia, relasi antara guru dan murid dibangun di atas kepatuhan moral. Tokoh spiritual sering ditempatkan pada posisi yang sangat tinggi, bahkan terkadang tidak tersentuh kritik. Dalam perspektif sosiologi Max Weber, kondisi seperti ini disebut sebagai “otoritas kharismatik”, yaitu legitimasi yang muncul karena masyarakat meyakini seseorang memiliki kualitas spiritual tertentu (Weber, 1978). Otoritas semacam ini tidak dibangun melalui struktur formal semata, tetapi melalui kepercayaan kolektif.
Masalahnya, otoritas yang dibangun melalui kharisma memiliki satu kelemahan besar: ia sangat bergantung pada citra moral pemimpinnya. Ketika pemimpin itu jatuh dalam kasus etik atau pidana, legitimasi yang selama ini terlihat kokoh dapat runtuh dalam waktu singkat.
Fenomena inilah yang tampak dalam kasus Padepokan Padang Ati. Masyarakat tidak hanya melihat dugaan pencabulan sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai keruntuhan moral dari figur yang sebelumnya dianggap memiliki otoritas spiritual. Di titik ini, publik mulai mempertanyakan bukan hanya individu pelaku, melainkan juga sistem sosial dan budaya yang memungkinkan figur agama memiliki kekuasaan besar tanpa kontrol yang memadai.
Di era digital, krisis seperti ini bergerak jauh lebih cepat dibanding masa lalu. Informasi menyebar dalam hitungan menit, opini publik terbentuk secara spontan, dan legitimasi sosial dapat runtuh sebelum institusi sempat melakukan pemulihan. Manuel Castells (2010) menyebut kondisi ini sebagai masyarakat jaringan, yaitu situasi ketika media digital membentuk realitas sosial secara cepat dan simultan. Reputasi lembaga kini tidak hanya ditentukan oleh aktivitas internalnya, tetapi juga oleh bagaimana publik membicarakannya di ruang digital.
Karena itu, ketika kasus di Padepokan Padang Ati mencuat, dampaknya tidak lagi bersifat lokal. Ia berubah menjadi konsumsi sosial yang memunculkan diskusi lebih luas tentang moralitas tokoh agama, keamanan dalam lembaga spiritual, dan budaya kepatuhan terhadap figur kharismatik.
Di tengah situasi tersebut, muncul pernyataan dari Den Gus Thuba yang menyebut bahwa ilmu yang selama ini diajarkan memang tidak memiliki sanad, tetapi masih dapat digunakan karena tetap bermanfaat, seperti ilmu nahwu, sharaf, dan fikih. Namun di sisi lain, beliau juga menegaskan bahwa pelaku sudah tidak dapat lagi menjadi imam amaliyah Dzikrul Ghofilin karena telah melanggar ketentuan imam yang ditetapkan oleh Gus Miek. Pelaku juga tidak pernah berhubungan dengan dzuriyah sebagai penerus amalan dan juga tidak pernah mengajak jamaahnya untuk mengikuti amaliyah dzikrul ghofilin yang diadakan oleh dzuriyah Gus Miek. Maka bisa dikatakan jika amaliyah yang dilakukan oleh pelaku adalah amaliyah yang terputus secara ke sanad an.
Dalam tradisi Dzikrul Ghofilin, terdapat beberapa syarat mendasar bagi seseorang untuk dapat menjadi imam amaliyah, yakni harus ikhlas, tidak memiliki problem rumah tangga, tidak bermain tabib-tabiban, dan tidak berzina. Keempat syarat ini bukan sekadar aturan administratif, melainkan bentuk penjagaan moral dan spiritual terhadap figur pemimpin agama. Keikhlasan dianggap penting karena imam diposisikan sebagai pembimbing ruhani, bukan pencari pengaruh atau keuntungan pribadi. Sementara persoalan rumah tangga dipandang dapat memengaruhi kestabilan emosional dan keteladanan sosial seorang pemimpin di hadapan jamaah.
Pernyataan ini menarik karena memperlihatkan adanya pemisahan antara validitas ilmu dan kelayakan moral seseorang sebagai pemimpin spiritual. Dalam tradisi Islam klasik, sanad bukan hanya soal rantai transmisi pengetahuan, tetapi juga menyangkut legitimasi moral dan otoritas keilmuan. Azyumardi Azra (2013) menjelaskan bahwa tradisi sanad di dunia Islam berfungsi menjaga otentisitas ilmu sekaligus memastikan bahwa seorang guru memiliki integritas yang layak untuk dijadikan panutan.
Namun realitas modern sering kali memperlihatkan pendekatan yang lebih pragmatis. Sebagian masyarakat mulai menilai ilmu berdasarkan manfaat praktisnya, bukan semata-mata berdasarkan sanad formalnya. Karena itu, Den Gus Thuba tampaknya mencoba menegaskan bahwa kebermanfaatan ilmu masih dapat dipisahkan dari persoalan personal pengajarnya.
Meski demikian, beliau tetap memberi batas tegas bahwa pelaku tidak layak lagi menjadi imam amaliyah. Di sinilah tampak bahwa dalam tradisi spiritual, persoalan moral tetap menjadi syarat utama kepemimpinan agama. Seorang imam bukan hanya dituntut memahami teks keagamaan, tetapi juga menjaga etika dan perilaku sosialnya.
Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin pernah mengingatkan bahwa kerusakan moral ulama lebih berbahaya dibanding kebodohan masyarakat awam. Sebab ulama dan tokoh agama bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk arah moral publik. Ketika figur agama kehilangan integritas, masyarakat bukan hanya kehilangan pemimpin, tetapi juga kehilangan rasa percaya.
Persoalan ini semakin relevan di Indonesia hari ini. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat mulai mengalami perubahan cara pandang terhadap otoritas agama. Jika dahulu tokoh agama sering diterima tanpa banyak pertanyaan, kini publik semakin kritis terhadap perilaku personal figur religius. Penelitian Wahid Foundation (2020) menunjukkan bahwa generasi muda muslim Indonesia cenderung menilai otoritas agama bukan hanya dari kemampuan ceramah atau popularitas, tetapi juga dari integritas sosial dan konsistensi moralnya.
Perubahan ini sebenarnya menunjukkan perkembangan positif dalam demokrasi sosial. Masyarakat mulai memahami bahwa institusi keagamaan juga harus tunduk pada prinsip akuntabilitas. Tidak ada lembaga yang boleh kebal kritik hanya karena menggunakan simbol agama.
Kasus di Padepokan Padang Ati juga memperlihatkan pentingnya reformasi tata kelola dalam lembaga spiritual. Selama ini, banyak komunitas keagamaan masih dibangun melalui relasi paternalistik, yaitu pola hubungan yang menempatkan pemimpin pada posisi sangat dominan. Dalam kondisi seperti itu, kritik sering dianggap sebagai pembangkangan, sementara loyalitas dipahami sebagai kepatuhan total.
Padahal, relasi yang terlalu hierarkis dapat membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. French dan Raven (1959) menjelaskan bahwa kekuasaan berbasis kharisma atau referent power membuat pengikut cenderung patuh karena faktor emosional dan psikologis. Jika tidak ada sistem kontrol yang sehat, maka relasi spiritual dapat berubah menjadi relasi dominasi.
Karena itu, kasus ini seharusnya tidak berhenti hanya sebagai peristiwa kriminal individual. Ia perlu dibaca sebagai refleksi sosial yang lebih besar tentang bagaimana lembaga keagamaan membangun sistem pengawasan, perlindungan jamaah, serta transparansi moral.
Berhentinya aktivitas di Padepokan Padang Ati sejak 27 Mei 2026 pada akhirnya menjadi simbol bahwa sebuah institusi spiritual tidak cukup berdiri hanya di atas kharisma. Ia membutuhkan kepercayaan sosial, integritas moral, dan sistem kelembagaan yang sehat. Ketika salah satu unsur itu runtuh, maka legitimasi yang selama ini terlihat kuat ternyata dapat hilang dalam waktu singkat.
Di titik ini, masyarakat sebenarnya sedang memberikan pesan penting: bahwa agama tetap dihormati, tetapi figur agama tidak lagi ditempatkan di atas kritik. Kesalehan hari ini tidak cukup dibangun melalui simbol, pakaian, atau retorika spiritual, melainkan juga melalui tanggung jawab moral dan akuntabilitas sosial.
